Pemerintah dalam mengambil keputusan kenaikan BBM telah menunjukkan cara berpikir yang terlalu linier atau bergaris lurus. Akibat kenaikan harga BBM dunia, otomatis APBN terbebani dengan subsidi yang membengkak, solusi yang paling mudah adalah dengan menaikkan harga BBM dengan segala konsekwensinya, ini nyata-nyata cara berpikir yang sangat dasar, sangat linier, dan cari gampangnya. Apakah pemerintah tidak pernah berpikir dengan pendekatan produktifitas? Memang kita harus lebih sedikit bersusah payah dengan mencari parameter yang tepat untuk menghitung kemungkinan kehilangan produktifitas masyarakat dengan kenaikan BBM. Kalau productivity loss ini dipikirkan mungkin pemerintah berpikir dua kali untuk mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Menurunnya produktivitas masyarakat secara akumulatif pasti akan berimbas pada pencapaian PDB (Produk Domestik Bruto) atau memperlambat akselerasi pertumbuhan.

Memang pendekatan produktifitas masih sangat jarang dijadikan satu pendekatan
untuk melihat suatu permasalahan di Indonesia terutama dikalangan birokrat
pemerintah. Oleh karena itu bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang punya
produktifitas yang rendah yang pada akhirnya mengakibatkan secara keseluruhan
hasilnya mempunyai PDB yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk
Indonesia.

Produktifitas itu sendiri selalu dikaitkan dengan perkataan efektif dan efisien.
Efektif berarti mencapai sasaran sedangkan efisien adalah suatu usaha
memaximalkan hasil (output) dengan meminimalkan upaya (input) sehingga sesuatu
pekerjaan disamping mencapai sasaran yang dituju juga dikerjakan dengan upaya
sesedikit mungkin dengan hasil yang semaximal mungkin. Nilai hasil harus lebih
besar dari nilai upaya yang dilakukan. Kalau dalam perdagangan hasil jualan
harus lebih besar dari harga beli jadi ada keuntungan, baru ini dinamakan
produktif. Kalau dalam pekerjaan besaran output lebih besar dari besaran input
namanya produktif kalau kebalikannya tidak produktif. Tidak semua pekerjaan
semudah mengukur keuntungan (produktifitas penjualan) seperti pada perdagangan
oleh karena itu membutuhkan tambahan upaya meng-konversikan besaran
produktifitas menjadi suatu nilai angka atau nilai besaran dalam bentuk rupiah.
Oleh karena itu produktifitas pada akhirnya akan tetap punya nilai yang
kwantitatif berupa keuntungan ataupun kerugian pada suatu pekerjaan maupun
usaha.

Satuan waktu adalah salah satu parameter penting dalam perhitungan
produktifitas. Adanya pameo “time is money” adalah betapa pentingnya satuan
waktu dalam pengukuran produktifitas. Seumpamnya saja seseorang punya gaji Rp
1,600,000 per bulan sedangkan waktu kerja efektif per bulan katakan 160 jam,
bisa dikatakan nilai produktif orang tersebut adalah Rp 10,000 per jam. Jadi
kalau dia mangkir seminggu atau 40 jam, berarti productivity loss nya adalah Rp
400,000 rupiah. Ini bisa dijadikan pengukuran dikalangan birokrat atupun
masyarakat, berapa produktivtas birokrat atau masyarakat yang hilang. Umpamanya
apabila waktu kerja efektif dikalangan birokrat cuma 80 jam per bulan. Katakan
ada sebesar 10,000 pegawai pemerintah yang punya kerja efektif hanya 80 jam per
bulan (karena datang terlambat, main ke mall, mangkir, dll), dengan gaji
rata-rata Rp, 1,600,000 per bulan, pemerintah kehilangan nilai produktif sebesar
80×10,000×10,000 jadi kerugian pemerintah adalah Rp 8 milyar per bulan (nilai
yang cukup besar). Oleh karena itu disiplin waktu adalah faktor yang sangat
penting dalam perhitungan produktifitas disamping ketrampilan sumber daya
manusia.

Seperti penjelasan pemerintah tentang subsidi BBM bahwa 40% dari penerima
subsidi adalah kaum menengah keatas yang punya mobil adalah cara berpikir
linier. Apakah pemerintah pernah menghitung produktifity loss yang terjadi
karena kenaikan BBM. Umpamanya saja dengan kenaikan BBM, terjadinya
kecenderungan akan ada perlambatan transportasi antar individu dalam masyarakat,
berarti akan terjadi banyak perlambatan dalam menyelesaikan transaksi,
menyelesiakan pekerjaan, distribusi barang dan makanan, dll. Oleh karena itu
sudah dipastikan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bisa-bisa
productivity loss yang mungkin terjadi bisa lebih besar dari gain pemerintah
menaikkan harga BBM. Pemerintah tentu punya ahli dibidang produktifitas maupun
statistik untuk bisa menghitung ini semua.

Apakah pembagian BLT bisa mengkompensasi productivity loss yang mungkin terjadi?
BLT justru lebih menurunkan produktifitas masyarakat, yang tadinya mereka
bekerja agar bisa menghasilkan sesuatu agar mereka bisa bertahan hidup, waktunya
dihabiskan untuk pembagian BLT, antri BLT untuk uang yang nilainya relatif
sangat kecil per keluarga. Berapa productivity loss yang telah dilakukan oleh
birokrat untuk menyiapkan BLT, mendistribusikan ke seluruh pelosok tanah air?
Kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan BLT senilai Rp 100,000 per keluarga per
bulan, kepala keluarga di pedesaan akan memerlukan satu hari penuh untuk
mendapatkannya, sudah jelas waktu produktif-nya satu hari akan hilang, kalau
dikalikan dengan jumlah penerima BLT productivity loss akan sangat besar. Belum
lagi kalau terjadi kerusuhan akibat dirasakan adanya ketidakadilan dalam
pembagian BLT, berapa orang akan membuang waktu untuk bertengkar dan menghadapi
kemungkinan protes warga. Ini adalah salah satu bentuk perilaku tidak produktif
dari bangsa Indonesia.

Pada saat ini saja, BBM belum dinaikkan sudah berapa besar productivity loss
yang telah terjadi di masyarakat. Ini adalah akibat kesalahan pemerintah membuat
move yang kurang bijaksana atau dikarenakan kesalahan kebijakan pemerintah
dibidang energi pada umumunya dan BBM pada khususnya yang mengakibatkan banyak
terjadi demo, antrian untuk mendapatkan Premium di beberapa daerah, terjadi
kelangkaan BBM di beberapa daerah, penimbunan BBM, bahkan ada kecenderungan
Pertamina mengurangi jatah distribusi BBM, dll. Kalau ini dihitung dengan
menggunakan pendekataan produktifitas, berapa besar kita sebagai bangsa telah
menyia-nyiakan waktu produktif  kita.

Sudah waktunya pemerintah menggunakan satuan-satuan produktifitas untuk mengukur
kinerja dikalangan birokrat bahkan juga produktifitas masyarakat dijadikan fokus
agar secara keseluruhan bangsa ini menjadi lebih produktif yang pada akhirnya
akan meningkatkan PDB atau akselerasi pertumbuhan. Sebaliknya pemerintah juga
akan lebih fokus untuk menghilangkan faktor-faktor yang menghambat peningkatan
produktifitas, umpamanya saja: pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang
rusak seperti jalan-jalan yang rusak dan tidak diperbaiki bukan saja telah
menimbulkan banyak korban kematian tapi yang tidak pernah dihitung oleh
pemerintah berapa produktivitas yang hilang dikarenakan oleh jalan yang rusak.
Infrastruktur adalah pendukung utama peningkatkan produktifitas masyarakat.

Pada prinsip Balance Scorecard yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan
David P. Norton  yang saat ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan
Multinational, kinerja perusahaan disamping memperhatikan strategi pertumbuhan
pendapatan, perusahaan juga memperhatikan dengan focus yang sama atau seimbang
(balance) pada strategi produktifitas. Kalau strategi pertumbuhan pendapatan
adalah bagaimana caranya memperbesar pendapatan perusahaan sedangkan pada
strategi produktifitas adalah bagaimana caranya agar perusahaan mempunyai
operational yang efisien. Keduanya dicarikan besaran (score) sebagai acuan
kinerja perusahaan. Sudah waktunya pemerintah disamping memperhatikan
pertumbuhan ekonomi dengan fokus yang sama atau seimbang juga memperhatikan
produktifitas atau efisiensi operational birokrat pemerintahan dalam memberikan
pelayan kepada publik dalam bentuk besaran (score) kinerja yang terukur maupun
produktifitas masyarakat secara luas pada sektor-sektor industri pertumbuhan.
Kalau kedua-duanya diperhatikan akselerasi pertumbuhan akan bisa terjadi lebih
cepat.

23 Mei 2008