Dengan di Undang kannya UU yang memperbolehkan calon Independen untuk maju di Pilkada maka bisa dibilang sebuah keputusan yang penuh dengan risiko dan sangat riskan dengan hasil yang akan didapat oleh masyarakat mulai di terapkan di Indonesia tercinta ini.

Hal ini bisa terjadi karena, begitu calon Independen bisa memperoleh suara
di pilkada secara otomatis semua program kerjanya bisa terhambat di tingkat
Legislatif, karena sistim ketatanegaraan Indonesia bisa dibilang masih baru
belajar demokrasi.

Hal ini di perkuat pula dengan peranan Birokrat yang bisa dibilang belum
mampu menjadi pengayom masyarakat, melainkan masih menjadikan posisi
Birokrasi sebagai sebuah sumber penghasilan untuk tiap tiap individu agar
bisa hidup lebih mapan, dimana penghasilan dari seorang birokrat belum
sampai kepada hidup mapan layaknya kemapanan seseorang yang bekerja di
perusahaan swasta.

Dengan kondisi seperti ini peranan kepala daerah dari golongan Independen
akan mengalami minimal dua kendala, mulai dari program yang harus di setujui
oleh Legistaltif sampai dengan program yang bisa berjalan di bawah
jajarannya.

Herannya Undang Undang tersebut bisa keluar tanpa melihat beberapa contoh
yang sebenarnya sedang berjalan sejak era Reformasi di gulirkan semisal
Walikota Depok, sampai dengan Presiden usungan Partai Demokrat ( SBY-JK )
dimana kadang di dukung penuh dan kadang di tolak mentah mentah oleh partai
pendukungnya.

Dengan dimulainya kebebasan ber organisasi dan membentuk partai, Masyarakat
Indonesia bisa dibilang disuguhi beragam kegiatan yang bisa dibilang tidak
memberikan hasil maksimal kepada masyarakat, selain sebuah kejenuhan '
politik '.

Sejak 1999 sd 2008, jumlah partai bisa dibilang selalu berpuluh puluh,
sedang ormas entah berapa ribu, dan bila di teliti secara cermat maka para
pelakunya adalah bisa dibilang hampir orang orang yang sama, dan sekarang di
tambah lagi dengan mulai dibolehkannya perorangan naik panggung tanpa perlu
memiliki kendaraan yang bernama partai, sehingga dasar dari sebuah
perjalanan sebuah sistim ketatanegaraan yang notabene berlangsung sesuai
aturan di potong di sana sini, mulai dari peranan birokrat yang belum
memiliki standar layaknya peranan pengayom masyarakat, sampai dengan peranan
partai yang juga terlalu 'aneh' dengan jumlahnya untuk ukuran sebuah negara
yang masih tertatih tatih menjadi sebuah negara yang penuh dengan
keteraturan dan ketaatan kepada hukum hukum yang sudah dibentuk sejak 1945.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih terlalu banyak masyarakat yang buta
politik dan buta sistim ketatanegaraan, dengan kondisi ini masyarakat masih
ditambah lagi beragam pilihan pilihan membingungkan sehingga pada akhirnya
malah membuat pusing masyarakat itu sendiri.

Dengan terus di berita kan mengenai Golput, secara tidak langsung Golput
menjadi primadona sebagai golongan yang setiap saat diperlukan bisa menjadi
lumbung suara, tanpa memperdulikan lagi mengapa menjadi Golput.

Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dengan mulai membesarnya Golput di Pilkada
bisa saja pada akhirnya mempengaruhi jumlah Golput di tingkat pemilu
Legislatif dan Pilpres, dimana dalam hal ini tentunya sudah pula di
perhitungkan oleh para pemikir di tingkat elite, siapa saja yang di untung
kan dengan meningkatnya Golput.

Apakah Indonesia masih bisa beranjak dengan cepat dan tepat ke masa depan
yang di saat sebelum terjadi reformasi masih di hargai oleh masyarakat dunia
?……

sur.