Apa yang menjadi pokok masalah gonjang-ganjing antara Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dengan Badan Kesehatan Dunia WHO?

Asal-muasalnya adalah kewajiban Indonesia untuk mengirim sampel virus
H5N1 dari penderita avian flu kepada WHO melalui mekanisme Global
Influenza Surveillance Network (GISN). Tujuannya adalah supaya pola
penyebaran avian flu bisa dipantau dengan seksama dan selanjutnya
langkah pencegahan yang tepat bisa disusun.

Sampel yang dikirim oleh Indonesia kemudian dibuat peta genetiknya
oleh WHO atau oleh institut riset lain yang ditunjuk oleh WHO.
Berdasarkan peta genetik ini bisa diprediksi seberapa jauh virus H5N1
sudah bermutasi. Pengawasan pola mutasi ini penting, karena virus
Spanish flu yang memakan korban 20-40 juta orang di tahun 1918 juga
bermutasi dari virus avian flu.

Nah, di sini masalahnya. Sampel virus H5N1 yang diserahkan kepada WHO
itu kemudian di-forward kepada perusahaan-perusahaan farmasi besar
dunia untuk dibuatkan vaksin. Vaksin ini kemudian diborong oleh
negara-negara maju yang ketakutan dengan wabah flu burung, selain juga
ditawarkan ke negara-negara berkembang dengan harga yang tentunya
tidak murah.

Ini yang membuat Dr. Supari mencak-mencak. Beliau menganggap
perusahaan farmasi tersebut, atas bantuan WHO, telah mencuri kekayaan
alam Indonesia untuk meraup keuntungan ekonomi dari hasil penjualan
dan paten produk vaksin. Menteri Supari menuntut perusahaan farmasi
dunia yang diuntungkan oleh virus H5N1 dari Indonesia untuk memberi
kompensasi material (baca: duit) kepada bangsa Indonesia. Jika tidak,
maka Indonesia akan menghentikan pengiriman sampel virus avian flu
seperti yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu.

Bola panas yang dilempar oleh Menteri Supari menjadi liar. Menohok
sana-sini dan–menurut pandangan saya–sudah semakin jauh dari
substansinya. Tiba-tiba muncul isu senjata biologis. Tiba-tiba muncul
gugatan terhadap laboratorium NAMRU-2. Hal-hal ini justru tidak ada
kaitannya dengan isu pengiriman sampel virus avian flu dan soal harga
jual vaksin.

Sebagai seorang yang bekerja dalam bidang life sciences, saya punya
kewajiban untuk memberi pandangan-pandangan dari sisi keilmuan. Saya
kira perlu ada suara lain yang bisa menyeimbangkan perspektif yang
dianut publik Indonesia yang–menurut saya–sudah terdominasi oleh
emosi ketimbang rasio.

Berikut ini beberapa point yang menurut saya wajib diluruskan:

1. Menteri Supari menuduh negara-negara maju telah merampas hak milik
atas sampel virus H5N1 yang dikirimkan Indonesia. Hal ini keliru.

Sampel virus yang dikirim ke WHO bukan saja digunakan untuk memantau
pola mutasi virus, tetapi juga digunakan untuk membuat vaksin. Yang
mempunyai kemampuan membuat vaksin adalah industri farmasi (lembaga
profit), bukan universitas yang merupakan lembaga non-profit.

WHO tidak punya hak kepemilikan terhadap virus yang dikirim oleh
Indonesia. Yang bisa diklaim hak kepemilikannya adalah vaksin yang
dihasilkan dari virus tersebut. Hal ini karena industri farmasi harus
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan vaksin.

Juga, yang bisa diklaim hak kepemilikannya adalah seed virus, yaitu
bibit virus yang digunakan untuk membuat vaksin. Seed virus adalah
virus asli yang sudah dilemahkan sehingga tidak berbahaya (low
pathogenic). Teknologi reverse genetics untuk membuat seed virus telah
dipatenkan oleh perusahaan MedImmune, sehingga setiap pihak yang ingin
membuat vaksin menggunakan seed virus tersebut harus membayar
kompensasi kepada MedImmune.

Jadi, apa yang bisa dipatenkan dan apa saja yang dilarang dipatenkan?

2. Virus H5N1 tidak bisa dipatenkan. Produk alam yang tidak
dimodifikasi oleh tangan manusia sama sekali tidak boleh dipatenkan.
Adakah orang yang mempatenkan air? Adakah orang yang mempatenkan
udara? Adakah orang yang mempatenkan api? Tidak ada dan tidak boleh.
Demikian juga dengan virus H5N1 yang tidak bisa dipatenkan .

Yang bisa dipatenkan adalah hasil rekayasa dari virus asli, misalnya
virus-like particle, modified virus, seed virus, dan juga vaksin. Sama
halnya seperti air yang tidak bisa dipatenkan, tapi air mineral Aqua
bisa dipatenkan.

3. Karena virus H5N1 tidak bisa dipatenkan, siapapun bisa
memanfaatkannya untuk membuat vaksin. Termasuk Indonesia. Kalaupun
Indonesia harus membayar kompensasi kepada MedImmune untuk menggunakan
seed virus yang dihasilkan menggunakan teknologi mereka, hal ini
adalah bagian dari mekanisme paten yang tidak (belum) bisa diganggu gugat.

Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Teknologi reverse
genetics bukan satu-satunya alternatif. Dr. Andi Utama, pakar virologi
Indonesia, mengusulkan agar Indonesia kembali melirik teknologi lama
tetapi terbukti ampuh untuk menghasilkan vaksin. Teknologi yang
diusulkan oleh Dr. Utama adalah teknologi yang digunakan oleh Albert
Sabin puluhan tahun lalu untuk menghasilkan vaksin polio. Teknologi
itu masih efektif dan masih digunakan sampai sekarang.

Apa pelajaran yang bisa ditarik dari kisruh soal flu burung ini?

1. Walaupun Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah (termasuk
virus), ketertinggalan dalam penguasaan teknologi membuat Indonesia
kalah bertarung dengan negara maju yang jauh menguasai teknologi.

Mudah dibuktikan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alamnya
tetapi miskin teknologinya, seperti Indonesia, Brunei, atau
negara-negara Arab, sama sekali tidak berdaya untuk mandiri dan hanya
menjadi "pak angguk" negara-negara maju yang bahkan lebih miskin
sumber daya alamnya.

2. Indonesia harus bisa memproduksi vaksin avian flu sendiri dan tidak
boleh mengharapkan negara lain memproduksi vaksin untuk Indonesia.
Dalam skenario terburuk, ketika avian flu menjadi pandemi,
negara-negara maju pasti tidak akan menyerahkan stok vaksin mereka
kepada Indonesia.

Indonesia sudah memiliki PT BioFarma yang punya kemampuan memproduksi
vaksin secara masal. Indonesia juga memiliki banyak pakar virologi
hasil didikan universitas-universitas ternama dunia. Bahkan, lembaga
IHVCB-UI sudah memiliki laboratorium berkelas BSL-3 yang layak untuk
memproses virus patogenik seperti H5N1. Hanya satu yang kurang:
kemauan pemerintah Indonesia.

3. Mekanisme paten di satu sisi mampu merangsang inovasi dalam bidang
teknologi dengan memberi kompensasi kepada inovator. Di lain pihak,
mekanisme paten menempatkan negara miskin sebagai pihak yang
tereksploitasi. Beberapa pihak menawarkan mekanisme reward kepada
inovator selain hak paten, misalnya Joseph Stiglitz mengusulkan sistem
"hadiah" yang dirasa lebih baik ketimbang sistem paten.

Saya tahu industri farmasi di negara maju memang serakah. Banyak
buktinya. Tetapi di lain pihak, merekalah yang berhasil mengembangkan
obat-obatan modern yang kita nikmati saat ini. Mekanisme paten adalah
salah satu motivasi mereka untuk tetap melakukan riset dan
pengembangan obat. This is Capitalism 101, my friend…

Saya perkirakan sistem paten tidak akan berakhir paling tidak dalam 50
tahun ke depan. Untuk bisa bertahan menghadapi sistem paten ini,
Indonesia perlu berswasembada teknologi. Indonesia perlu mengembangkan
sendiri teknologi-teknologi terkini untuk kemaslahatan rakyat,
sehingga kita tidak perlu lagi membayar paten kepada negara-negara
maju. Dan ini perlu kerja keras, bukan omong besar dan main ancam
seperti yang ditunjukkan oleh ibu menteri kita itu.

http://bimotejo.blogspot.com/2008/04/kalau-flu-burung-mengundang-kisruh.html