Senin, 28 April 2008 BELAKANGAN di Jakarta, membedakan fajar dengan pagi yang sudah mulai terang seakan bias. Pukul 04.30, jalan-jalan protokol sudah mulai ramai. Dan kesibukan kota seakan berpacu waktu memulai hari. Saban hari.

Senin 28 April pukul 05.30 di ruas jalan jalur cepat di seberang Pintu I
Senayan, Jakarta Pusat. Seorang Anggota Polisi Militer (PM), Kopral Kepala
Supardjo, 49 tahun, mengendarai motor B 6499 NIO. Jalur itu jelas bukan untuk
kendaraan motor. Akan tetapi agaknya karena semalaman piket, ia memacu cepat
motornya, bergegas hendak istirahat pulang, menuju rumah ke bilangan Ciputat,
Jakarta Selatan

Sering sekali saya perhatikan, seseorang dengan atribut tertentu, mencoba
memaksa melewati ruas jalan yang sesungguhnya tidak boleh diperuntukkan baginya.
Namun karena merasa punya atribut, embel-embel, seakan-akan ada kartu pass
membolehkan.

Minggu kemarin, dari pagi hingga petang di ruas jalan Sudirman-Thamrin,
dilakukan hari bebas kendaraan. Namun apa lacur, kendaraan Wakil Presiden Jusuf
Kalla, sebagaimana sudah banyak ditulis media massa, seakan meminta dispensasi,
diperbolehkan melewati. Lagi-lagi kita menyaksikan sebuah contoh dari seoarng
pemimpin. Akibat sebuah embel-embel, aturan seakan boleh dilanggar.

Karena adanya laku demikian, keinginan mendapatkan perlakuan berbeda itulah,
agaknya, menjadikan mobil-mobil mahal di Jakarta di bagian nomor polisinya
ditempelkan atribut logo DPR/MPR. Terkadang bila diselidiki, yang menaikinya
bukan anggota dewan dan tak ada hubungan keluarga dengan parlemen – – teman
anggota parlemen juga bukan.

Dan jika anggota DPR pun yang memasangnya, secara akal sehat, apakah masih perlu
pengakuan yang demikian untuknya? Jika kata rakyat ada di benak mereka, saya
pikir seorang anggota dewan yang rendah hati, tentulah tak akan memasang logo
itu di pelat mobilnya.

Dengan menaiki mobil berharga diatas Rp 500 juta sudah seharusnya menunjukkan
kredibilitas seseorang itu, namun hal itu masih dirasakan kurang. Harta,
jabatan, gengsi, memang suka memabukkan, apa yang ada seakan masih saja kurang.
Sudah bermobil mewah, masih perlu pengakuan lebih, perlu atribut, perlu
embel-embel.

Implikasi menggunakan atribut itu, adalah fasilitas, dan kalau melanggar lalu
lintas, misalnya, harap mohon dimaklumi oleh siapapun yang melihat, baik aparat
maupun rakyat kebanyakan. Jika logika ini yang dipakai, maka yang celaka dan
dirugikan adalah masyarakat kebanyakan. Lebih parah, kita ikut mempopulerkan
bahwa putusnya urat malu, sudah menjadi urusan biasalah.

Lihat saja, dari laku Kopral Kepala Supardjo itu, kecelakaan terjadi. Sangat
disayangkan nyawanya melayang. Ia terjatuh dari motornya. Ia terbanting ke
kanan. Lalu dari arah belakang lewat taksi Blue Bird B 1425 OU, yang dikemudikan
Zulkifli. Kecelakaan fatal tak bisa dihindari.

Isteri saya bertanya, “Jika di jalur cepat motor lewat, lalu mobil dari arah
belakang tak sengaja menabrak, yang salah siapa?” Dalam keadaan musibah sudah
terjadi, dan korban sudah berpulang kepangkuan Illahi, saya tak menjawab
pertanyaan isteri. Saya menggigit jari.

Mengacu ke hukum berlalu lintas, kendaraan yang lebih besar, tentu disalahkan.

Saya masih ingat mengobrol dengan supir taksi baik Blue Bird maupun merek lain,
yang pernah saya naiki dalam sepekan terakhir ini, mereka umumnya sepakat bahwa
mencari penumpang di Jakarta sekarang, bukan makin gampang. Mereka terkadang
seharian bekerja hanya untuk membawa pulang Rp 50 ribu saja sudah menjadi angka
amat besar..

Saya membayangkan supir Zulkifli hari ini. Bagaimana gemetaran dia? Bagaimana
bergetarnya dia menghadapi musibah; bayangan beban hari-hari anak isteri,
bayangan beban menghadapi hukum, bayangan harus diberhentikan perusahaan
menghantui? Plus ini yang membuat dia terus bergidik; yang dia tabrak: anggota
Polisi Militer, saudara!

Di dalam hati saya hanya bisa berdoa. Semoga arwah PM itu diterima Tuhan Yang
Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan olehnya diberi ketabahan. Dan supir
Zulkifli, bisa diberi kekuatan, tanpa perlu pula harus digebuki aparat. Amin.

LIMA tahun lalu, entah mengapa, saya menjadi salah satu peserta ikut latihan
menembak dadakan di komplek Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres), di bilangan
tanah Abang II, Jakarta Pusat. Seorang kawan, pengusaha keturunan Cina, mendadak
saja mengajak menemani saudaranya yang menumpang berlatih menembak di situ.

Peluru memang harus dibelinya. Artinya, mereka hanya menggunakan tempat latihan
saja. Sedangkan senjata ada yang dibawa sendiri, ada yang punya Paspamres. Asyik
juga latihan mendadak itu. Saya bisa berdar-der-dor.

Bagi saya dengan Paspamres membuka diri demikian tentulah sesuatu yang bagus.
Apalagi fasilitas yang ada memang dibeli dengan uang rakyat, sehingga untuk
keperluan terbatas, kepentingan latihan olah raga menembak, hal demikian adalah
suatu yang positif adanya. Apalagi lapangan latihan olah raga menembak memang
terbatas.

Akan tetapi ketika hendak pulang, saya menjadi terperangah. Kaget bukan main,
bukan karena urusan berdar-der-dor itu. Juusteru kaget memperhatikan mobil
saudara kawan pengusaha itu, pelatnya menggunakan nomor angkatan, bukan nomor
pelat sipil.

Toyota Harier warna hitam legam itu, yang menyetir bermata sipit. Seluruh
penumpang juga bermata sipit. Tetapi pelat mobil, pelat nomor angkatan. Saya
tanyakan kepada kawan itu, apakah yang mengendarai mobil misalnya dokter di
Angkatan laut atau Angkatan Darat, juga Udara?

Kawan saya menjawab tidak.

Kenapa pertanyaan itu saya ajukan, berhubung tetangga saya di rumah yang
keturunan Cina, seorang dokter ahli penyakit dalam, dan isterinya seorang dokter
gigi, keduanya perwira senior angkatan laut. Seluruh kendaraannya memang
pantaslah beratribut dinas angkatan laut.

Kawan saya menjawab, bahwa saudaranya itu hanyalah seorang pengusaha jasa
pengangkutan, impor ekspor.

Kawan saudara itu memiliki forwarder PT Aldn, sejak tahun lalu terindikasi
menyelundupkan barang bernilai lebih Rp 200 miliar. Sosok berinisial T itu, kini
buron ke Singapura. Celakanya, belum lama berselang, rekanan usaha yang
barangnya masuk menggunakan perusahan Aldn, hingga kini tertahan di Tanjung
Priok itu, enggan menuntut, padahal bisa dengan cara menunjuk pengacara di
Singapura dan atau dipengadilankan di sini.

Usut-usut punya usut, ternyata antara pensuplai jasa dan pengguna jasa, sudah
biasa ceng lie alias tahu sama tahu – – delapan enam istilah lainnya – – bahwa
barang yang diimpor, lebih tepat diselundupkan atau barang selundupan.

Sudah bukan rahasia lagi kini, di tengah perdagangan sulit bergerak, usaha yang
cepat mendatangkan untung besar, adalah dari mengakali barang selundupan,
mengakali pajak. Dalam urusan pajak pun, jika terbukti terjadi penggelapan, UU
nomor 28 pasal 40 tentang pajak, mengatur bisa diselesaikan di luar pengadilan,
dengan denda masimal 400% dari pajak yang terbukti digelapkan. Sangat lentur.
Mengusik rasa keadilan.

Repotnya, bila ada embel-embel atau atribut yang terbawa-bawa ke dalam suatu
musibah, suatu kenyataan indikasi kejahatan, bila sudah begitu, akal sehat
menjadi bisa dikalahkan. Kebenaran juga bisa dikesampingkan, karena ada
embel-embel, atau atribut yang terbawa-bawa.

Semoga saja dari kasus PM yang tertabrak, kasus PT Aldn, yang terindikasi
menyelundupkan barang, atribut tidak menjadi memfasilitasi pembenaran kesalahan,
bagi sebuah penegakan hukum yang seharusnya berpihak kepada kebenaran. Lain
tidak. Sehingga tidak ada lagi embel-embel.

Iwan Piliang (tajuk http://www.presstalk.info)