Senin, 7 April 2008  PENGHUJUNG pekan lalu di beberapa milis telematika di internet, Eddy Satriya, staf Deputy Menko Perekonomian, mengeluhkan bahwa blognya lenyap, tidak bisa lagi dibuka. Ia pertanyakan langkah Depkominfo bersama APJII, memblok Youtube.com, khususnya film Fitna untuk seluruh akses di Indonesia. “Kok blog saya ikut dilenyapkan?” begitu tanya Eddy di berbagai milis. Saya belum mengomentari Eddy. Namun kemarin, begitu membuka blog sendiri di
iwanpiliang.blogspot.com, apa yang dialami oleh Eddy Satriya, menimpa pula diri
saya. Saya pun mengirim email ihwal ini ke berbagai milis, termasuk berbagai
milis media, agar Senin ini kalangan jurnalis mengkritisi. Namun Senin, 7 April
pukul 10.00, saya coba buka blog, kemudian sudah bisa. Dan Eddy Satriya pun
sudah pula kembali dapat membuka blognya. Ia mengabarkan kegembiraan itu ke
berbagai milis.

Apa sih sesungguhnya yang terjadi?

Bisa jadi inilah implikasi RUU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) yang
telah disetujui DPR pada 25 Maret 2008 lalu, sebagai Undang Undang. Karena ada
payung hukum, pemerintah bisa melakukan kehendak hatinya. Bisa jadi karena
langkah penutupan itu, dilakukan oleh oknum yang tak paham betul urusan teknis,
maka berimplikasi ke berbagai blog.

Dan hari ini Youtube kembali sudah bisa diakses.

Leo Batubara, anggota Dewan Pers, di kolom KOMPAS, hari ini, menulis UU ITE
Ancam Kebebasan Pers. Ia mempertanyakan mengapa pihak Depkominfo, sebelum
pengesahan UU ITE itu tidak pernah mengajak dewan pers dan organisasi pers
lainnya berpartisipasi membahasnya.

Leo menyimpulkan tulisannya 17 alinea itu. Pertama, politik hukum yang dianut UU
ITE ternyata bertentangan dengan UU Pers, tetapi justeru “saling melengkapi”
KUHP dalam melumpuhkan fungsi kontrol pers. Kedua ia memberi contoh gugatan
terhadap pers; pada kasus Tommy Winata-TEMPO, gugatan pewaris mantan presiden
Soeharto untuk kasus TIME, serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kristen (AMPK)
yang melaporkan kasus cover majalah TEMPO, kini mendapatkan senjata baru bernama
UU ITE, untuk melanjutkan gugatan mereka ke pengadilan.

Mengacu ke pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE, sebagaimana akhir tulisan
Leo, media dapat dipidana penjara sampai enam tahun. Bagaimana bisa? Karena
muatan media itu juga didistribukan dan ditransmisikan lewat transaksi
elektronik, yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan
media elektronik lainnya.

Sehingga UU ITE itu, oleh Leo dinilai sebagai sebuah laku paradok.

DI SEBUAH siang di aula Gedung Dewan Pers, Jl. Kebun Sirih, Jakarta Pusat,
penghujung 2007 lalu. Saya memandu diskusi ihwal gugatan keluarga Soeharto
terhadap majalah TIME. Penyelenggara diskusi Kornas PWI-Reformasi. Sebagai salah
seorang pembicara, Leo Batubara, berapi-api, memaparkan bahwa banyak sekali
segala paradok – – serba bertentangan, atau ibarat laku, sering tak senada
antara perbuatan dengan ucapan – – yang terjadi di negeri ini. Inkonsistensi.

Bila laku tidak konsisten dalam kandungan hukum, dan dijalankan oleh penegak
hukum yang inkonsisten pula, maka nikmatilah penegakan hukum di Indonesia hari
ini. Karenanya Leo Batubara menulis panjang di bukunya yang siap cetak kini,
berbagai paradoks yang terjadi di kehidupan bermasyarakat.

“Tapi belum ada penerbit yang mau menerbitkan,” ujarnya kala itu.

Karena serba paradoks itulah kiranya, dalam memberikan gelar pakar pun media di
negeri ini serba salah kaprah. Sosok Roy Suryo, yang belakangan sering tampil di
media televisi, disebut sebagai pakar telematika. Entah apa acuannya? Biasanya
di negeri yang lebih maju, seorang pakar dapat dilihat dari buku yang
diterbitkannya. Dari buku itu tampak literatur yang dibaca, serta muatan
pemikiran yang ada di bukunya.

Lain hal di sini. Begitu orang sering dikutip, saat itu pulalah ia disebut
pakar.

Saya juga heran mendapatkan fakta. Ada seseorang dianggap pakar film. Padahal
dalam sejarah hidupnya, cuma satu saja film yang dibuatnya. Itupun jika ditelaah
dari sudut manajemen produksi film, produksinya molor panjang dari skedul.
Begitu juga pakar animasi, misalnya. Mereka yang tak paham membuat anatomi
gambar, baru berproduksi skala durasi 30 detik, maka sudah disebut pakar
animasi. Deretan kata panjang lainnya tentu bisa dijejerkan di sini. Akibatnya
kita mendapatkan pemahaman terbalik-balik.

Dalam skala yang lebih luas, saya mengamati tulisan seorang yang dianggap besar
di negeri ini. Bila disimak perhatiannya terhadap kebudayaan, luar biasa. Bahkan
dalam penampilan sehari-hari pun, ia enggan tampak layaknya orang berpunya.

Namun di dalam aktifitasnya, jelas sekali ia sangat pro kepada yang berbau
liberalisme, bahkan secara tak langung, turut memfasilitas LSM, mendapatkan
bantuan, mendesak parlemen membuat undang-undang, yang ujung-ujungnya
undang-undang yang menyulitkan kehidupan rakyat, kalangan marjinal.

Saya menyebut, sosok itu tidak selanggam kata dan irama.

Dalam sejarah tulisannya yang rutin ada, saya tak pernah membaca akan kritiknya,
misalnya, bahwa pola eksplorasi dan eksploitasi pertambangan Migas di Indonesia
sangat merugikan negeri ini. Faktanya, production sharing antara pemerintah dan
perusahaan tambang asing di Indonesia, kini diadaptasi secara utuh diterapkan di
Irak, negeri yang kini dijajah Amerika Serikat.

Perhatikanlah banyak sekali paradok jika Anda dapat mengkritisi. Saya yakin,
jika buku Leo Batubara jadi diterbitkan, dia akan bisa seratus seri. Karena
serba paradok itulah kiranya, segala macam persoalan bangsa seakan sulit
dibenahi. Padahal jika masing-masing orang mengakui bahwa ia lepaskan topengnya,
lalu injak bumi, maka hampir tak ada masalah yang harusnya tak dapat
dituntaskan.

Laku paradok telah membuat berbagai masalah kian kusut.

Ketika dipercaya memimpin sebagai ketua umum Kornas PWI-Reformasi, sejak
September 2007 lalu, benak saya membuncah berfikir.

Reformasi?

Apanya yang direformasi?

Agar terhindar dari laku kufur nikmat, maka minimal untuk diri sendiri, saya
mereformasi diri sendiri, dengan menulis setiap hari, seribu bahkan dua ribu
kata lebih perhari. Mungkin dengan memulai dari diri sendiri, tidak latah
berlaku paradok, tidak latah berlanggam kufur nikmat, segala urusan menjadi
jernih tampak di depan mata, tidak kusut macam Departemen Komunikasi dan
Informasi (Depkominfo) dengan UU ITE-nya itu, apalagi di tengah mereka kini tak
tahu asset utama bangsa mana yang harus dibooster untuk mengembangkan ICT
Indonesia ke depan.

Sebaliknya yang ada adalah laku gagah menutup Youtube, gagah menutup blog. Yang
sesungguhnya tepat bukan diksi gagah paling benar, tetapi mungkin gagap, karena
ambigu berperilaku.

Bagimana tidak gagap. Coba saja Depkominfo bertemu dengan programer handal atau
hacker bernama Julius Caecar di internet. Ia akan bisa memperlihatkan bagaimana
sebuah engine yang otogenerator dibuat dalam meng-enkripsi program. Deretan
hitung ribuan angka bergerak, dibuat untuk sebuah program. Ia seakan hidup
seumur hayat dikandung badan, sehingga komputer super-super besar sekalipun akan
kewalahan melacak.

Sudah sejak dua tahun lalu, sekelompok anak muda di Eropa membuat program
membuka akses ke berbagai situs yang ditutup oleh sebuah negara. Dan program
mereka hidup secara otogenerator.

Bagaimana menghentikannya?

Ada yang mampu?

Maka saya sepakat dengan Leo Batubara, bangsa ini memang dipenuhi laku paradok.
Jika ada reformasi jilid dua, mungkin sikap paradoks itulah yang duluan
dimatikan kenopnya, di-delete, bahasa komputernya.

Iwan Piliang