Selasa, 1 April 2007  SEPEDA MOTOR seakan menyemut di perempatan jalan Gunung Sahari, Pasar Baru, Jakarta Pusat di jam pulang kantor petang hari, 31 Maret 2008 kemarin. Begitu lampu merah menyala, ratusan motor mengambil porsi utama jalan di depan.

Suaranya macam-macam, mulai dari standar hingga berkenalpot melengking garing.
Saluran kenalpot pun beragam, dari yang bersih, hingga berasap hitam meneteskan
oli. Aksesori motor, jangan pula ditanya, macam-macam wujudnya.

Pernah di beberapa kesempatan saya mengamati pengendara Vespa, memasang boneka
orang utan di jok belakangnya. Di bagian depan juga ada boneka dekil berpanas
berhujan. Entah apa maksud. Sekilas agaknya pengendara ingin berbuat jenaka, di
tengah kesumpekan Jakarta yang padat. Jika Anda menatapnya dengan sedikit
mengendurkan urat syaraf di kemacetan, memang bisa membuat tersenyum.

Sebaliknya, jika sedang menyetir mobil dengan jumlah pengendara motor yang
berjibun, bisa menjadi kejengkelan sendiri. Pengendara, suka sekenanya menyalip
kanan, menyalip kiri. Tak jarang ada yang berboncengan, dengan santai dan seakan
tak ada persoalan bahwa mobil di belakangnya sudah antri menungu hendak
mendahului.

Belum lagi di saat antri di kemacetan, ada saja berpuluh motor yang menyalip ke
depan, memaksakan mendahului, melewati celah rapat, terkadang memang sempit
dilewati, mereka tak peduli – – ada kesan biar menyenggol membuat mobil mahal
sekalian beset. Jika mereka itu sabar, menenunggu sebentar, lampu merah juga
akan hijau, dan jarak maju dengan menunggu, tidak memberi perbedaan jarak dan
waktu berarti.

Satu dua motor kini terlihat didandani. Ada yang memakai jok berbahan kotak
macam pakaian bermotif Burberry – – merek terkenal fashion dari Eropa itu.
Terkadang bukan saja kain jok, seluruh body motor senada. Urusan velg, bukan
main banyak pilihannya, dari yang kecil dirampingkan, hingga lebar. Ban pun ada
yang bergaris putih.

Urusan lampu, ini dia kian meriah. Tak jarang di ruas-ruas jalan di Jakarta
kini, sering tampak malam hari lampu biru berkelap-kelip, macam lampu diskotik,
berpendar di selembar papan ukuran semeter. Beberapa pengendara motor sudah
paham, itulah penjual aksesori lampu.

Ketika pernah berbincang-bincang dengan Rippon Dwi, seorang enginer di Bogor,
Jawab Barat, pernah menyuruh mencoba menimbang berat motor. Ia memastikan
rata-rata berat aluminium dan besi hanya sekitar 22 kg saja. Itulah komponen
utama motor. Lalu dari 22 kg itu, unsur besi hanya sekitar 5 kg saja.

Jika saja kita mencoba berkalkulasi, 5 kg besi di harga Rp 8 ribu (contoh)
perkilogram – – ini sudah dimahalkan – – maka total besi sekitar Rp 40.000.
Sedangkan untuk memudahkan, dimahalkan lagi harga aluminium, dipukul rata 22 kg
x Rp 8 ribu, hanya sekitar Rp 176 ribu saja.

Besi dan aluminium yang unsur utama motor, setelah diberi nilai tambah beragam,
dalam logika Rippon Dwi, seharusnya di harga satu unit motor bebek dengan Rp 1
juta saja sudah untung besar dan pulang modal.

Bila kini penjualan motor di DKI, cukup dengan membayar uang muka cicilan di Rp
250 sampai Rp 500 ribu, logikanya bukan suatu yang harus disyukuri. Tetapi
adalah wajar adanya. “Bahkan kalau pun dicicil dengan Rp 1 juta di muka,
produsen sudah impas, sekaligus untung,” tutur Rippon Dwi.

Lantas mengapa harga motor di Indonesia mencapai lebih dari Rp 5 juta. Bahkan
ada yang belasan juta? Pertanyaan yang gampang-gampang mudah dijawab.

Gampangnya, karena angkutan massal di DKI khususnya tak memadai, bis sarat,
mumat. Busway alternatif baru yang tidak murah, maka naik motor dengan kredit
murah menjadi pilihan.

Susahnya, bila kepentingan asing ada di sektor penjualan motor. Prinsipal
pabrikan motor, memang menarget penjualan jutaan motor di Indonesia. Ingat,
pasar dengan 250 juta penduduk negeri ini, sebuah angka tambun bagi industri
manufaktur asing.

Karenanya sejak 1980-an, negeri produsen sudah menghimbau Departemen
Perindustrian RI membuat program di Ditjen LMIA (Logam Mesin dan Industri
Aneka), mematok program menjual motor dan mobil sebanyak-banyaknya. Hingga kini,
hingga tulisan ini saya ketik, program di Ditjen tetap itu yang utama.

Celakanya kini, volume penjualan motor sudah menjadi indikator pertumbuhan
ekonomi, bukan lagi indikator dari meningkatnya kesehatan balita, dari jumlah
asupan gizi yang mereka makan.

Jika data BPS 2003 yang dipakai jumlah seluruh motor yang ada di DKI mencapai
6,5 juta buah lebih. Dan jika pertumbuhan setahun rata-rata satu juta, maka
untuk memudahkan menghitung penerimaan pajak, maka saat ini di DKI ada 10 juta
motor. Jika pukul rata dalam setahun mereka membayar pajak cuma Rp 100 ribu,
maka penerimaan pajak motor di DKI sekitar Rp 1 triliun.

Logika matematis, bagi penerimaan daerah, kian banyak motor terjual, kian banyak
pajak masuk, dan industri kian tumbuh. “Lihat saja indikasi penjualan motor
meningkat, “ kata Jusuf Kalla, dalam kesempatan awal 2008, kepada pers untuk
mengatakan bahwa ekonomi tumbuh.

Repotnya perekonomian tumbuh itu, dijabarkan dengan sepenggal-penggal oleh
penguasa. Jika acuannya menumbuhkan multinasional company yang memproduksi
motor, salah satunya, jelas apa yang dikatakan Jusuf benar adanya. Tetapi jika
keberpihakan kepada rakyat banyak, kepada kepentingan bangsa jangka panjang,
tentulah bukan menjual motor banyak menjadi acuan.

Lihat saja kini pemerintah Cina, yang Agustus 2008 ini menyelenggarakan
Olimpiade, membeli motor-motor yang dimiliki oleh rakyat kota Beijing. Karena
bis, kereta api massal, kini sudah kinclong di negeri tirai bambu itu. Seakan
ada rasa “berdosa” pemerintah Cina dalam membooster pertumbuhan pemakaian motor,
selama ini.

Sebaliknya di hari begini, negeri ini masih juga membooster penjualan motor,
mungkin menunggu 20 tahun lagi, baru setelah angkutan massal di DKI, seperti
subway ada, hal laku membeli motor dari tangan rakyat – – mencontoh Beijing kini
– – baru dilakukan. Namun kesemrawutan kota kian terlanjur parah, polusi udara
yang kian tinggi saja. Belum lagi persoalan sosial baru.

Saya pernah menyaksikan, bagaimana kerumunan pengendara motor yang mendadak
berhenti di Jl. Gatot Subroto, lalu mereka beramai-ramai menggebuki supir taksi.
Saya juga pernah mendapatkan cerita dari seorang kawan-bahwa kredit macet motor
kini menggunung. Saya pernah diajak ke bilangan Duren Sawit, tempat menimbun
motor tarikan dari konsumen, sudah menumpuk, tak tahu mau diapakan. Biasanya
dijual sebagai motor bekas dengan harga murah ke daerah.

Jika kredit motor yang macet meninggi, yang dirugikan tentulah, lagi-lagi
lembaga pembiayaan, bank. Mungkin apa karena harga yang sangat di mark up itu,
resiko kredit macet itu sudah diperhitungkan secara ekonomi, sebagai biaya?

Di balik tanya tadi, ada yang lebih membuat gundah saya. Apakah sepuluh juta
lebih pengendara motor di DKI ke depan, harus pula menggebuki para pejabat yang
masih terus korupsi, yang masih terus enggan berpikir dan berbuat kepada
kemasalahatan bersama?

Entahlah!

Yang pasti bila Anda mengikuti milis (mailing list) di internet, khususnya fora
pembaca KOMPAS sedang hangat dibicarakan bagaimana enam Motor Harley Davidson,
bisa menembus jalur tol Bogor-Jakarta. Polisi jalan raya sempat mengejar mereka,
sebagian tetap tembus ke Jakarta. Konon salah satu dari pengendara bukan rakyat
jelata, pejabat adanya. Inilah laku penjabat, laku pengusaha kakap yang mampu
membeli motor di kisaran ratusan juta rupiah itu.

Pada 2006 lalu, saya ke Bojonegoro, Jawa Timur, menemui seorang rekan anggota
PWI-Reformasi, Bambang Soen. Ia bercerita, merasa menyesal dulu mendukung
kawan-kawannya duduk di DPRD. Mengapa? “Mereka tidak lagi berpikir untuk rakyat,
tetapi sebaliknya untuk kekuasaan mereka saja.”

Di salah satu rumah anggota DPRD Bojonegoro, bila Anda berkunjung, pastilah
menemukan dua buah motor Harley di kanan dan kiri pintu masuknya. Montor – –
istilah saya untuk mengatakan setingkat di atas motor – – ini sudah jadi lambang
kemapanan rupanya. Lambang kekuasaan, yang ujung-ujungnya terindikasi dibeli
dari mengangkangi uang rakyat.

Begitulah motor di antara kita kini.