JAKARTA, KAMIS, 27 MARET 2008–Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan dalam perkara Yayasan Supersemar. Isi putusan itu menyebutkan  Yayasan Supersemar sebagai tergugat II agar membayar ganti rugi materiil sebesar 25 persen dari total tuntutan yakni 105 juta dollar AS dan Rp 46,4 miliar. Sementara H.M Soeharto sebagai tergugat I dinyatakan bebas dari tuntutan karena tidak terbukti melakukan perbuatan hukum.Gugatan perdata kepada Suharto sebenarnya adalah "obat penenang" yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang terus gencar menuntut agar Suharto mengembalikan kekayaan negara (yang ditengarai telah disalah-gunakannya) setelah pengadilan pidana gagal melakukan hal yang sama.

Sebenarnya semua orang yang mengerti hukum tahu bahwa
pengadilan perdata bukanlah jalan untuk melakukan hal
seperti tersebut di atas (menuntut ganti rugi dari
seseorang yang telah menyalahgunakan kekayaan negara).
Dan kalau kita menyimak baik-baik dasar gugatan yang
dilakukan Negara dalam kasus perdata itu maka dasarnya
memang bukan karena Suharto telah melakukan
penyalah-gunaan terhadap kekayaan negara (Itu memang
adalah wilayah hukum pidana; bukan perdata).

Suharto digugat oleh Negara (dalam hal ini Presiden)
karena ia telah menyalah-gunakan uang yayasan–entah
uang siapa pun itu–dari yang seharusnya disalurkan
sebagai beasiswa, disalurkan kepada
perusahaan-perusahaan kroninya. Dan atas
penyalah-gunaan tujuan penggunaan uang tersebut, maka
Negara merasa dirugikan secara moril, dan karena itu
Negara melakukan gugatan agar Suharto dan yayasannya
membayar sejumlah ganti rugi atas kerugian moril yang
diderita negara. (Sungguh sebuah cara yang sangat
“kardus”–penuh gaya tapi tak punya substansi).

Simaklah baik-baik gugatan yang dilakukan oleh Negara
itu: Disana tidak ada disebut-sebut bahwa uang yang
disalurkan Suharto kepada perusahaan kroni-kroninya
itu adalah uang negara, dan karena itu negara menuntut
agar uang tersebut dikembalikan kepada negara.
(Pembuktian bahwa apakah uang itu benar milik negara
memang harus dilakukan melalui proses hukum
pidana–yang ternyata gagal karena berlarut-larutnya
sakit Suharto).

Esensi dari gugatan itu ialah bahwa negara merasa
"kecele", karena alih-alih menyalurkan uang
yayasan–entah uang milik siapa pun itu–kepada
penerima beasiswa, Suharto mengalihkannya kepada
perusahaan kroni-kroninya. Dan atas dasar "kecele" dan
kecewa itu Negara menuntut Suharto dan yayasannya
untuk membayar ganti rugi.

Rakyat yang tidak mengerti hukum memang akan menyangka
bahwa lewat gugatan perdata ini Negara (dalam hal ini
Pemerintah) benar-benar gigih mengejar Suharto agar
mengembalikan uang negara yang ditengarai telah
disalah-gunakannya. Tapi tak banyak rakyat yang tahu
bahwa ini hanyalah sebuah "upaya menenangkan kemarahan
rakyat" dan "mengulur-ulur waktu sampai rakyat bosan,
tanpa Pemerintah perlu harus sungguh-sungguh mengejar
Suharto agar mengembalikan uang negara". Dengan kata
lain pengadilan perdata ini adalah pengadilan "mikul
dhuwur mendhem jero".

Trik Pemerintah ternyata benar: Bahkan untuk membayar
sejumlah ganti rugi atas rasa "kecele" yang diderita
Negara (jadi, bukan untuk mengembalikan sejumlah uang
negara yang ditengarai telah disalah-gunakannya) pun
Suharto tak perlu.

Trik lainnya dari Pemerintah juga ternyata benar:
Suharto telah meninggal dunia. Rakyat telah bosan
mempercakapkannya terus (setelah hiruk-pikuk pada
hari-hari terakhirnya itu), dan persoalan-persoalan
baru sehubungan dengan kehidupan (kenaikan harga
barang-barang, wabah penyakit, bencana alam dsb)
datang silih-berganti. Tak ada lagi waktu untuk
memikirkan dan marah kepada Suharto, dan karena itu
apa pun yang telah dilakukannya, yah terserahlah.
Pemerintah selamat. Ia tak perlu mendapat caci-maki.
(Terbukti, keputusan sidang pengadilan perdata itu tak
memberi gaung apa-apa).

Kasus pengadilan Suharto yang bertele-tele dan
berputar-putar itu (dari pidana ke perdata) adalah
gambaran penegakan hukum negeri ini: Di satu sisi ada
Negara yang terkesan garang tapi tak berani melakukan
apa-apa terhadap upaya penegakan hukum, dan di sisi
lain ada sejumlah bandit, politisi, birokrat,
pengacara, hakim, jaksa, dan bahkan media massa, yang
ikut bersekongkol membuat agar upaya penegakan hukum
itu menjadi kedodoran, tertunda-tunda dan pada
akhirnya dikubur sama sekali.

Kita sudah melihatnya dalam penanganan kasus BLBI.
Kita sudah melihatnya dalam penanganan kasus Suharto.
Dan kita akan lebih banyak lagi melihatnya di masa
mendatang terhadap skandal-skandal penyalah-gunaan
kekayaan negara.

Kalau memang Pemerintah tidak berniat dan tidak berani
untuk melakukan penegakan hukum atas skandal-skandal
besar penyalah-gunaan kekayaan negara; mengapa kasus
itu tidak dideklarasikan saja sebagai "bencana
nasional" (seperti halnya bencana tsunami, banjir,
tanah longsor dsb)? Dengan demikian waktu dan energi
seluruh bangsa tidak perlu terbuang banyak hanya demi
untuk bermain sandiwara hukum.

Salahkan saja Tuhan (kasus itu tokh adalah sebuah
bencana nasional) dan habis perkara! Hancurlah
Indonesia! [.]