HAMPARAN gelondongan kayu jati, kini masih banyak menghiasai perairan laut di Cina. Sebagian besar dulu kayunya dipasok dari Indonesia. Kini ekspor produk furnitur jati Cina ke Amerika Serikat, misalnya, banjir mengalir.Pada pameran furnitur di penghujung 2007 lalu di New York, Cina menawarkan US $ 500 paket untuk mengisi ruang tidur; tempat tidur, meja rias, dua kursi dan lemari. Dengan harga jual paket yang demikian, bisa dipastikan, furnitur jati Indonesia tidak akan bisa bersaing.

Mereka pun pintar mengakali. Untuk ukiran yang njelimet, bahan resin mereka adon. Mereka mencetaknya. Warnanya mirip dengan kayu jati asli. Ukiran sintetis itu menjadi hiasan produk furnitur jati Cina. Bagian kayu yang tak terlihat, mereka pakai bahan kayu murah. Jati, dipasang di bagian yang terlihat, itu pun jika memungkinkan hanya menggunakan pelapis tipis. Ini salah satu faktor yang membuat harganya murah.

Faktor murah lain, industri Cina terbiasa berproduksi massal. Agaknya, karena kebiasaan berpikir melayani populasi tambun, membuat furnitur untuk eskpor 100 kontainer perbulan, misalnya, oleh satu industri encer saja. Bandingkan dengan produsen Indonesia yang menjanjikan kiriman ekspor sepuluh kontainer perbulan. Kebanyakan mereka keburu sesak napas.

Di dalam situasi yang demikian, jika Anda industriawan lokal, ikut berpacu dalam ”melodi” memurahkan harga melawan Cina, jelas sebuah laku bunuh diri. Menjadi pertanyaan kemudian di mana sesungguhnya kita dapat bersaing?

Jika sedikit mau berupaya lebih, daya saing ada pada desain, pada bahan kayu yang bergaransi seratus persen bahan alami, juga pada komitmen waktu pengiriman barang. Waktu menjadi penting, karena para penjual di negara ekspor sangat berpengaruh kepada timing, season, di mana corak dan model turut mengundang selera calon konsumen belanja. Furnitur memang sudah menjadi bagian gaya hidup di sana.

Akan tetapi sayang, sekolah desain, dan insan yang mendesain, oleh negara kita tidak ditumbuhkan sebagai sebuah bidang studi yang layak dikembangkan. Sehingga lulusannya tidak pula dihargai sebagaimana mestinya oleh industri. Industri berkilah, bahwa pasar susah, harga tak bersaing. Menjadi sebuah siklus lingkaran setan yang saling menyalahkan, lingkaran setan kemiskinan.

Begitulah. Sementara pemerintah yang memegang kendali regulasi masih asyik dengan wacana, di tengah pasokan bahan baku kayu jati kita kian menipis. Jika dihitung hari ini jumlah gelondongan kayu jati yang dimiliki Indonesia dan Cina banyakan mana? Hakkul-yakin saya memastikan stock tersedia lebih banyak Cina punya. Padahal yang punya jati unggul siapa?

PEKAN lalu Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan pemerintah akan membentuk lembaga bursa kayu yang mirip dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Fungsinya, untuk menyediakan kayu yang legal dan bersertifikasi buat industri.

"Mekanismenya seperti future trading, cuma ini khusus komoditas kehutanan, yakni kayu dan juga karbon," ujar Kaban kepada beberapa media pekan lalu.

Dia menilai, sudah saatnya masyarakat yang sudah menanam diberi insentif dengan dana yang bisa didapatkan dari hasil tanamannya. Ini, semacam reward buat masyarakat yang sudah menanam. Dia berharap, hal ini bisa memicu masyarakat yang belum menanam, sehingga rehabilitasi lahan kritis dalam rangka mengatasi degradasi lahan dan hutan bisa direalisasikan.

Ini fakta nyata bagaimana tudingan media terhadap pemerintah bahwa mereka asyik berwacana, menjadi nyata adanya.

Itu diakui Kaban bahwa untuk mewujudkan bursa kayu membutuhkan perhatian, koordinasi dan kesiapan yang sangat matang, termasuk perangkat hukumnya. "Ini cita-cita saya yang sudah mulai dipersiapkan infrastrukturnya. Pokoknya, kalau semua dikondisikan, tidak ada yang tidak mungkin," ujar Kaban.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan sukarelawan sebagai pionir untuk menyediakan lahannya sebagai pilot project areal yang tanamannya akan diperdagangkan dalam bursa kayu itu.

Perusahaan Umum Perhutani sudah mulai menerjemahkan wacana bursa kayu tersebut. Menurut Direktur Pemasaran Perhutani Fahrurodji, future trading yang akan dilakukan Perhutani masih bersifat prematur, sehingga pihaknya masih berkonsultasi dan belajar banyak dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang biasa melakukan future trading sejumlah komoditas. Untuk produk kehutanan, kata dia, trading untuk timber (kayu) memang belum pernah dilakukan, sebagimana ditulis dalam situs Perhutani.

"Yang sudah dilakukan BBJ yakni menjual produk plywood. Future trading untuk kayu ini memang baru, sehingga butuh keseriusan pemerintah untuk menyiapkan segalanya, terutama perangkat hukum. Kami tidak bisa jalan kalau tidak ada Keppres,” ujar Fahrurodji.

Di lain pihak, Pelaksana Tugas Direktur Utama Perhutani Upik Rosalina sangat bersemangat untuk membentuk bursa kayu atau future trading. Menurutnya, ini bisa merangsang rakyat untuk lebih banyak menanam, sekaligus melakukan bisnis. Ini juga disebut ekobisnis. Karena Menhut mengingatkan bahwa hal ini tidak bisa dijalankan swasta, maka Perhutanilah yang menjadi pionir. Upik mengaku sudah menyiapkan areal 5.000 hektare untuk masyarakat yang akan dijadikan klaster jati. Kayu ini nantinya diperdagangkan dalam future trading.

Begitulah, bagaimana sebuah proyek “akan”, sedang diwacanakan.

Salah?

Tentu tidak.

Namun sebagai sebuah percontohan, untuk program yang tidak terintegrasi, kerja sepotong-sepotong, gagas kiri gagas kanan, jadikan usulan proyek. Bagaimana outputnya, berapa besaran keuntungan bagi industri, berapa keuntungan bagi rakyat dan negara menjadi urusan nanti. Kumaha engkek, kata orang dari Sunda.

Satu yang pasti, Perum Perhutani, yang seyogyanya mampu menjadi perusahan dengan asset yang paling besar, karena mengusahakan lahan jati terluas di antaranya, termasuk penguasa lahan pinus terluas dengan hasil gum rosin atau godurukem dari getah pinus, yang menjadi salah satu primadona ekspor, tetap saja menjadi BUMN kecil. Padahal kekayaan alam yang dikelolanya, mak besar nian!

Lebih parah, bila di dalam BUMN itu memang dikelola dengan cara-cara tidak profesional hingga hari ini. Pergantian kepemimpinan dari mantan Dirut Transtoto, menjadi bukti lain bagaimana pah-pohnya BUMN ini. Transtoto yang juga sering menulis Kolom kehutanan di Kompas itu, mengaku punya prestasi. Kementrian BUMN melihat lain.

Karyawan Perhutani merasakan ada yang tak beres di Perhutani di era Transtoto. Paparan ketidak beresan Transtoto, memang masuk ke KPK, BPK dan Kementrian BUMN. Setidaknya ada sembilan “dosa” Transtoto yang mengemuka; penggelembungan gaji dan biaya direksi, pengangkatan SDM yang menyalahi prosedur, antara lain.

Lantas akhirnya siapa dirugikan, Anda tinggal menjawab sendiri. Masyarakat kebanyakan tidak memperoleh manfaat dari asset alam bangsanya sendiri. Kekayaan alam yang ada seakan “dikooptasi” oleh mereka yang menamakan diri pemegang regulasi. Untuk itulah mereka “berkelahi” berebutan menjadi penguasanya.

Rakyat kebanyakan? Jadi cukup menjadi penonton sajalah! Namanya juga rakyat!

Iwan Piliang