10 Maret 2008   Dua hari terakhir ini saya melihat dua tulisan yang senada dan bersamaan nuansanya:

1. Angguk dan Geleng karangan sdr. Budiarto Shambazy, di koran Kompas tanggal 8 Maret 2008

2. Budaya Reaktif – Budaya Dadakan karangan sdr. Budiman AM di http://www.superkoran.info/ juga tanggal 8 Maret 2008

Isi kedua tulisan tidak sama tetapi mirip pancarannya yang tersirat: kecewa kepada pemerintahan yang ada di Republik Indonesia.Sudah saatnya kita bertindak

Anwari Doel Arnowo

 10 Maret 2008

 

Dua hari terakhir ini saya melihat dua tulisan yang senada dan bersamaan nuansanya:

1. Angguk dan Geleng karangan sdr. Budiarto Shambazy, di koran Kompas tanggal 8 Maret 2008

2. Budaya Reaktif – Budaya Dadakan karangan sdr. Budiman AM di http://www.superkoran.info/ juga tanggal 8 Maret 2008

Isi kedua tulisan tidak sama tetapi mirip pancarannya yang tersirat: kecewa kepada pemerintahan yang ada di Republik Indonesia.

Ada nada kecewa berat dalam penggambaran mis-management, jangan-jangan malah mirip no-management, dalam pengelolaan jalannya pemerintahan kita. Sebenarnya mungkin telah ratusan tulisan yang mendahului tulisan seperti ini, di media manapun, termasuk internet.

Kalau kita memantau dengan sepintas saja isi ungkapan hati para penulis yang berhamburan di internet, baik yang dimuat di mail list – milis dan group-group dunia maya ini, maka akan terbaca segala sumpah serapah hampir tiga puluh persen isinya senada dengan kedua tulisan diatas.

Kita tentu akan bisa memaklumi kalau para penulis mengeluarkan luapan perasaan ini hampir semuanya kecewa berat dengan keadaan pemerintahan dalam mengelola tugas utamanya: penyelenggaraan negara. Mereka sebagian besar tidak bisa memberikan solusi.

Itu biasa dan memang tidak mengherankan.

Kekecewaan ini dilatar-belakangi oleh ruwetnya pemberitaan media dan komentar serta wacana para pejabat negara. Alih-alih kelakuan mereka dalam bertindak malang melintang menggerogoti uang yang sesungguhnya adalah hak milik rakyat berlanjut tanpa henti.

Bukankah pemerintah sendiri telah terlihat kewalahan dan telah dinyatakan tidak memenuhi target-target seperti dijanjikan dalam masa kampanye dan di dalam masa 100 hari pertama menjalani pemerintahan.

Mari kita sedikit menambahi kepusingan kita semua dengan meninjau hal-hal dibawah ini:

A. Kita condong mengatakan bahwa semua penalti atas pelanggaran terhadap undang-undang amat kurang kuat dan tegas dikenakan kepada petinggi penyelenggara Negara, kepada aparat pemerintahan Negara dan kepada tokoh-tokoh yang disegani.

Bisa saja karena undang-undang Negara yang ada kurang mengarah kepada tujuan yang seperti ini, karena memang disiapkan seperti demikian..

Di Amerika seorang Calon Presiden bisa mengeluarkan dana sebesar dua ratus juta Dollar, tetapi apa hasilnya akan bisa sesuai?? Beberapa minggu lalu seseorang memberitakan bahwa salah satu calon Gubernur di Indonesia harus bisa menyediakan uang sebesar seratus miliar Rupiah untuk mampu mengangkat dirinya ke tempat tujuannya. Bagaimana mungkin sistem sebuah Republik dan Demokrasi seperti ini bisa berjalan dengan normal. Pertama-tama dari benak Presiden Amerika Serikat maupun Gubernur di Indonesia seperti itu adalah reimburse-pembayaran kembali dari pengeluaran dana awal tadi. Reimburse dan reimburse dan reimburse !! Apapun caranya yang penting uang kembali dulu, gunakanlah kepandaian skimming (mengambil lapisan susu paling atas) dari semua proyek yang berada di dalam kekuasaannya. Kantongi secepatnya dan baru mencari uang LEBIH sebanyak-banyaknya.

Melihat yang seperti ini, saya sering terdorong untuk mengatakan bahwa Republik dan Demokrasi adalah alat yang paling disukai oleh para pemalas dan para pelaku advonturir yang tujuan utamanya merampok uang Rakyat. Bukankah selama ini kita melihat kesejahteraan negara yang bisa berhasil dicapai, justru oleh negara kerajaan dan negara yang komunistis? Negara demokrasi isinya penuh dengan kleptokrasi.

Saya serukan sekali lagi perbaiki keadaan dari diri sendiri dahulu. Upayakan kemandirian Negara Republik Indonesia dengan menghasilkan aemua kebutuhan pokok sendiri.

Suka keju, produksilah keju sendiri. Kita bisa.

Suka beras dan nasi? Bukalah lagi lahan persawahan sebanyak mungkin di seluruh Nusantara sampai berlebihan jumlah padi dan berasnya, lalu kita ekspor. Kita tidak harus lagi melakukan impor keju atau beras, atau gula, atau kedelai dan lain-lain bahan makanan!!

Sebelum kita serukan Hidup Indonesia, mari kita bekerja keras untuk menghidupkan Indonesia dan mengisi dengan darah kehidupan berbangsa serta memelihara  kemerdekaan kita dengan positif.

Kalau bisa dibarengi dengan penindakan hukum yang berlaku terhadap mereka yang mencuri hak uang rakyat dengan nilai hukuman maksimum, kalau perlu mengadakan perbaikan perangkat undang-undangnya agar tindakan dapat mantap dilakukan.

B. Sebagian mereka yang jeli mengamati telah mendeteksi bahwa sebenarnya banyaknya jumlah  undang-undang yang ada sekarang sudah cukup, akan tetapi berbelit-belit kalau sudah melibatkan aparat pemerintah sendiri.

Ada yang menunjukkan bahwa undang-undang tertentu memang dibatasi untuk kasus-kasus yang terjadi setelah 1997 saja. Sebelum tahun tersebut akan sulit dikenakan tuntutan hukumnya.

C. Banyak conto penerapan hukum yang pincang:

I.  yang mengeluarkan perintah pengeluaran uang di hukum penjara dan yang menerima dan menyimpan uangnya selama beberapa lama, meskipun mengembalikannya tidak dapat dihukum apalagi masuk penjara karena dibebaskan oleh Mahkamah Agung, terjadi pada kasus Rahardi Ramelan dan Akbar Tanjung.

II. Semua petinggi Militer yang tersangkut pelanggaran HAM di Timor Timur lepas bebas dari hukuman, dan dinyatakan tidak bersalah. Itu adalah fakta-fakta, bukan sulap.

III. Amien Rais sudah mengaku menerima uang untuk kampanye Calon Presiden, juga mengungkapkan bahwa semua Capres menerima yang sama, tidak terdengar diurus. Yang mengeluarkan dana yakni Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan malah dihukum masuk penjara. Diberitakan bahwa KPK sudah memeriksa Amien Rais dan kemudian kelihatan bahwa masalah ini menjadi stagnan dan menghilang dari pengamatan, setelah SBY bertemu Amien Rais di Lapangan Terbang Halim beberapa menit secara langsung.

Ada banyak Talk Show di media-televisi yang menghadirkan tokoh-tokoh pemikir dan pengamat yang cerdas, tidak kurang telah menghadirkan nama-nama Franz Magis Soeseno, Radhar Panca Dhana, Dillon, Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie serta para intelektual kita yang lain.

Salah satu dari mereka mengeluarkan sedikit kata-kata yang tegas dan lugas:  SAYA SUDAH MUAK.

Apakah upaya mereka dalam mengamati, menyimpulkan dan mengemukakannya dalam Talk Show, dalam tulisan-tulisan di internet dan media cetak, tidak terdengar oleh telinga mereka yang duduk di pemerintahan? Mungkin sekali tidak terdengar atau malah memang tidak mau mendengarkan. Ada informasi penting dari Siswono Yudhohusodo, bahwa lahan pertanian di Indonesia berkurang drastis karena seruan pimpinan setingkat  menteri (antara lain Habibie) yang mengarahkan percepatan industrialisasi di Indonesia. Hal ini menjadi percepatan penyempitan lahan petani, sehingga seorang petani Indonesia memiliki lahan pertanian rata-rata hanya nol koma tiga herkar saja per petani. Di negeri belanda tanah pertanian dilarang dikonversi/diubah fungsi utamanya ke usaha lain sehingga kalau ada petani yang meninggal dan ingin membagi tanah pertaniannya kepada kelima anak-anaknya, maka oleh undang-undang tidak membolehkannya. Solusinya cuma satu: salah satu atau lebih anak-anak itu harus meneruskan usaha tani di atas tanah bekas milik bapaknya.

Dengan demikian larangan yang tujuannya menjaga konstannya jumlah lahan pertanian, dapat dilaksanakan  karena memang ada undang-undangnya. Di negara Jepang tanah pertanian boleh diwariskan, bahkan dibagi-bagi, tetapi kalau sudah mencapai bagian yang minimum, yakni seluas satu hektar maka tidak boleh melanjutkan pembagiannya. Dengan demikian lahan pertanian minimum di Jepang adalah satu hektar. Bagaimana dengan negeri kita?? Saya ingat kalau pada awal 1950an sampai tahun 1960an, kalau kita menunggang kereta api di jalur pantai utara pulau Jawa, kita hanya melihat hijaunya sawah dan ladang. Pemandangan seperti itu mungkin sekarang menjadi langka. Mengapa kita tidak bisa meniru conto-conto yang baik dari negara-negara yang merupakan bekas musuh dan bekas penjajah negara kita dahulu? Thailand sudah mengumumkan target: sepuluh tahun sejak sekarang setiap petani di Thailand akan mempunyai lahan pertanian seluas dua hektar per petani. Apakah wilayah Nusantara tidak cukup luas sehingga usaha industri harus memangsa lahan pertanian??

Lebih banyak lagi conto dapat diungkapkan, akan tetapi kami ingin agar dapat dicarikan beberapa solusi yang menyeluruh dan itu biasanya memang harus dimulai dari diri sendiri. Saya harus memulai dari diri saya sendiri. Para penyelenggara Negara memulai dari dirinya sendiri pula. Para penyelenggara Negara sebaiknya tidak menyuruh orang lain berbuat ini dan itu berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, kalau dia sendiri belum siap memperbaiki dirinya. Sifat dan sikap masing-masing, kita atau pun mereka harus bisa mengarah ke tujuan utamanya menomor-satukan: Persatuan Nasional.Diperlukan pendidikan yang lebih lanjut bagi para pelaku media. Mereka ini juga harus berani mengubah mindsetnya (pola pikirnya) dan mengubah secepatnya dari kapitalisme ke nasionalisme. Saya menyadari bahwa hal ini bukan mudah dilaksanakan karena pemilik media sekarang didominasi oleh kaum kapitalis dan politikus, kurang sekali yang menyentuh nurani rakyat.

Saya tidak yakin bahwa para pimpinan Negara ini tidak mengerti hal-hal tersebut. Akan tetapi karena mindsetnya sudah terbentuk demikian rupa, sehingga lebih mampu menguasai dirinya daripada yang seharusnya: sebaliknya.

Sedih hati kita semuanya membaca satire/pasemon/sindiran: MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BAYAR …..