(Tajuk Harian presstalk.info, 1 Maret 08)PADA 1989 kemudahan mendirikan bank baru regulasinya  dikeluarkan pemerintah. Cukup dengan modal Rp 5 miliar, seseorang bisa mendirikan bank. Beragam wajah  bankir barupun muncul. Umumnya mereka berangkat dari kelas pedagang. Ada ungkapan  belum lengkap mereka sebagai pengusaha jika tidak  punya bank.
Dana masyarakat yang ada di bank disalurkan ke kelompok usaha sang pemilik
bank, melebihi legal lending limit, menjadi laku biasa. Penggelembungan balon
kredit yang lebih dari 20 kali jumlah modal, antara lain faktor  yang membuat
keadaan perbankan sakit, sehingga harus “dirawat” oleh Badan Penyehatan
Perbankan  Nasional (BPPN). Di BPPN pula  kemudian dikenal istilah Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diberikan kepada bank-bank tambun yang
sekarat, beban bunga  dana rekapitulasinya  hingga hari ini masih dipikul APBN
lebih dari Rp 60 triliun setahun.

   BLBI  kini menjadi kontroversi di DPR-RI. Hak interpelasi dewan terhadap
pemerintah, sedang bergulir yang belum jelas muaranya.

   SENIN pukul 09.00 pagi, 25 Februari.  Seminar nasional Penguatan Strategi
Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan CIDES   di ruang Binakarsa, Hotel
Bumikarsa dimulai dengan keynote speech  Menteri Pertanian (Mentan), Anton
Apriyantono. Ia menyampaikan presentasinya dengan menggunakan power point.
   “Masalah kita sekarang bukan ketersedian. Bahan pangan itu ada tersedia cukup.
Tapi, harganya menjadi masalah bagi sebagian kalangan masyarakat. Ini terkait
dengan rendahnya daya beli dan tingginya jumlah masyarakat miskin.”
   Maka, kata Anton, mutlak diperlukan instrumen kebijakan yang memadai untuk
memberi insentif dan proteksi bagi petani. ‘’Di negara mana pun insentif dan
proteksi  masih ada.  Apalagi pertanian tak hanya berperan menyediakan pangan,
melainkan juga solusi untuk pengentasan kemiskinan dan bahkan solusi pertumbuhan
ekonomi nasional.”
   Di sini saya tambahkan: negara  semaju Amerika Serikat saja masih mensubsidi
petani dan produk pertaniannya hingga 35%. Petani AS yang disubsidi itulah
kemudian, misalnya, mengekspor kedelai ke Indonesia. Indonesia cuma menjadi
pasar. Kendati Indonesia mempunyai  bibit unggul kedelai, bahkan Institut
Pertanian Bogor punya program Soybean Estate System, tetap saja kini impor
kedelai mencapai lebih dari 1 juta ton setahun.
   Kemudian saya terkejut dengan kalimat Anton Apriyantono. “Belum ada bank yang
memberikan kredit kepada petani. Mereka masih banyak yang tergantung kepada
tengkulak,” ujarnya.
   Di hari begini, seorang menteri yang mampu membuat regulasi, yang dapat
bersinergi lintas departemen, masih bicara soal sulitnya pembiayaan bank? Bila
demikian pernyataan menteri pertanian dalam sebuah seminar nasional, untuk
rakyat kebanyakan, memang menjadi kian tak bisa berharap kepada pemerintah.
   Pertanyaannya ke mana bank, kemana bankir kita?
   Bila dilihat arah pemberian kredit perbankan kini memang semua berorientasi
kepada konsumsi; kredit pemilikan kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah,
dan kartu kredit.
   Bank tidak ada lagi yang menjadi agen pembangunan. Bank pemerintah, terlebih
swasta, langgamnya sama. Lebih-lebih bank swasta yang besar yang sahamnya  telah
dimiliki oleh asing;  BCA, BII, Lippo, Niaga, Danamon, Permata, hampir semuanya
mengalirkan kredit konsumsi. Fungsi intermedia menumbuhkan usaha baru, apalagi
mendukung usaha pertanian, macam meningkatkan luas lahan kebun manggis untuk
ekspor, atau buah tropis lainnya,  tidak ada – – sekadar menyebut contoh.
   Sehingga, bila demikian pernyataan menteri pertanian dalam sebuah seminar
nasional, memang menjadi kian tak bisa berharap kepada pemerintah untuk keluar
dari kebuntuan masalah pembiayaan usaha di berbagai lini di negeri ini.

   KAWASAN Jakarta di Jumat petang yang hujan di penghujung Februari 2008
membuat kemacetan  jalan terjadi. Lewat di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta
Pusat,  yang baru sekitar setengah jam diguyur hujan,  menggenangkan air
setinggi 30 cm. Air menjadi tidak paham kemana  harus mengalir. Saluran
pembuangan seakan buntu.

   Keluar dari kawasan Bendungan  menuju pintu tol dalam kota ke arah Cawang,
pada pukul 14.30 itu  padat. Kendaraan merayap.  Setelah masuk pintu tol menuju
arah Bogor perasaan lega. Bila lebih petang bergerak, bisa dipastikan jalan
dalam kota menuju tol  mumet. Bisa jadi malah macet total karena ditingkah
hujan.

   Tujuan saya bersama Alif  H. Gaffar, Ketua Gerakan Nasional Menuju Masyarakat
Madani (GNM3) adalah  kawasan Cilember, di mana kini Hari Darmawan, sosok yang
menjadi Bapak Ritel Indonesia – – pendiri Matahari Departement Store – – gelar
yang pernah diberikan oleh Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia kepadanya,  2002.

   Hari Darmawan pernah tampil di dalam PRESS TALK di QTV, dimana saya
memandunya. Ia tampil bersama  Handaka, Ketua Umum Aprindo dan  Budi karya
Sumadi, Dirut PT Jaya Ancol Tbk.  Kala itu rekaman gambar dua pekan sebelum 28
Januari 2008.  Di dalam talk show sejam itu, Hari antara lain berkata mantap,
”Soeharto adalah Papa bisnismen.”

   Penayangan rekaman  itu  tanpa sengaja diputar pas di saat pemakaman Soeharto.
Tanpa disengaja pula hal itu seakan tribute untuk Soeharto. Press Talk tentu tak
bermaksud berpihak kepada Soeharto. Karenanya saya bertanya, mengapa Hari
berkata demikian? Ia menjabarkan, bahwa dulu, Soeharto selalu melakukan dialog
dengan pengusaha.

   “Banyak masalah pengusaha, demi usahanya tumbuh, bisa meningkatkan lapangan
pekerjaan  dapat didialogkan dengan Pak Harto.”

   Apa sekarang tidak ada dialog dengan pengusaha? Saya konfirmasikan pertanyaan
itu kepadanya. Ia tampak malu-malu menjawab bahwa kini memang hampir tak ada
dialog pengusaha dengan pemerintah.

   MEMASUKI kawasan lahan  30 hektar milik Hari Darmawan, seakan memasuki dunia
tersendiri. Di samping kanan lahannya setengah mengeliling mengalir kali
Ciliwung, airnya terus ke Jakarta. Di sana ia membangun semacam resort yang
menurutnya baru selesai  10% dari konsep utuhnya.  Yang disebut konsep utuh itu
tidak ada site plannya. Ia mempekerjakan lebih dari 100 pegawai di sana,
termasuk tukang bangunan, yang bekerja sesuai dengan perintah langsung Hari.

   Ada arena pemancingan ikan, lahan untuk out bon, lengkap beserta fasilitasnya.
Ada kolam buat arena bersepeda air. Juga ATV, yang dapat dikendarai
mengelilingi kawasan yang konturnya dikelilingi bukit itu. Penginapan di sana
berupa bangunan kayu, rumah-rumah joglo tua, berukiran kayu unik,  didominasi
warna merah dan emas. Ada jembatan-jembatan kayu yang merah berornamen kuning
macam jembatan yang ada di Cina, memberi kesan oriental kental.

   Hari sendiri mukim di salah satu joglo utama. Untuk menuju kediaman itu
melewati sebuah jalan batu yang tertata rapi, bagian atas tumbuh tanaman rambat
berakar kayu yang  menjadi atap. Melewati gua batu merah  di bagian kanannya
terdapat kolam asri dikelilingi batu. Hari saat itu sedang menerima tamu.  Ada
empat pojok meja dan kursi antik tempat ia bisa menggilir tamu yang selalu
banyak  menunggu.

   Wajah pria 68 tahun ini tampak lebih muda dari usianya. Agaknya udara yang
bersih dan makanan yang sehat, serta olahraga rutin tiap pagi, membuatnya fit di
usia senja.

   Malam itu obrolan dengan Hari terasa seakan anggan berhenti. Ia membandingkan
bagaimana dulu perbankan mendukung pengusaha untuk bersama-sama maju dengan
bank. Ia mencontohkan, bagaimana Cina kini tumbuh pesat berkat bank
menggelontorkan kredit dengan maksimal. “Ada sih redit macet di sana, tapi
sebaliknya, lihat berapa juga tumbuh.”

   Kemudahan mendapatkan loan bank untuk usaha di Indonesia saat ini tidak ada.
Bank bermain aman. Apalagi instrumen Sertifikat Bank Indonesia yang memberi
bunga kepada bank-bank menarok uangnya, telah memperkukuh, bahwa perbankan tidak
menyalurkan kredit usaha. Akibatnya sektor riil tidak bergerak.

   Lihatlah mall dan pusat perbelanjaan yang ada di seputar Jakarta saat ini.
Pembeli menyusut. Daya beli yang kurang, dipastikan Hari  Darmawan karena
perbankan sama sekali tak lagi paham akan dunia usaha. “Mereka macam robot. Bank
robot. Gubernur Bank Indonesia Robot. Orang yang berja di bank juga kayak
robot.”
   Bankir tidak pernah lagi turun ke pasar, melihat dunia usaha dan berlaku pula
sebagai enterprener, lalu mengelontorkan  uangnya ke  dunia usaha, kini menjadi
mimpi belaka.

   “Bila demikian kedaannya, kita tinggal menunggu saja Indonesia masuk ke dalam
krisis yang lebih dalam,” tutur Hari.

   Kalimat itu tentu bukan menaku-nakuti. Orbrolan di meja makan yang berlangusng
280 menit itu tidak terasa lama. Nasi timbel, sayur asam, ikan gurami bakar,
dengan makan penutup beberapa potong duren di udara yang segar itu, memberikan
kesimpulan bahwa hidup di alam perbankan, bankir, bahkan bank sentral
berlanggam robot, memelorotkan pertumbuhan ekonomi riil.

   Jika manusia berhadapan dengan robot, apalagi robot itu adalah  lembaga
pembiayaan, bisa dipastikan tak ada yang diperbuat bangsa ini menumbuhkan diunia
usahanya ke depan.

   Kita tunggulah hasilnya, bahwa, seperti kata Rizal Ramli, mantan Menko
Perekonomian,   “Kita mengemis dengan cawan emas, untuk mencari pinjaman asing,
hasilnya negeri kian tergadai.”

   Bangsa yang  tergadai, dunia usaha jalan di tempat, stagnan, bahkan dalam
indikasi pertumbuhan  tertus  menyusut, menjadi tanya memang, ke mana arah
bangsa ini hendak digelindingkan pemimpinnya – – di tengah mereka semua didera
semangat mempertahankan kekuasaan.

   Iwan Piliang