(Pengasuh Pesantren Tebuireng) Kutipan surat pengantar: … dihapus …" Terima kasih atas perhatian dan surat yang berisi tanggapan seorang pembaca (LMOD: Granat WP) terhadap tulisan DEMOKRASI TIDAK, SEJAHTERA TIDAK. Bersama ini saya kirimkan tulisan berjudul TEKA TEKI LAPINDO, yang merupakan kata pengantar buku (MEM) BUNUH SUMUR LAPINDO yang baru diluncurkan pada tgl 21 Pebruari lalu di gedung DPR.

Sekali lagi terima kasih. Semoga SUPER KORAN tetap jaya. Salahuddin Wahid"

Sudah hampir dua tahun peristiwa lumpur Lapindo berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir. Daerah yang yang akan mendapat perhatian dari Pemerintah maupun Lapindo telah ditentukan batasnya didalam peta yang menjadi lampiran dari Perpres 14/ 2007 tanggal 22 Mei 2007. Penduduk yang tinggal diaerah yang terletak diluar peta yang mulai tergenangi lumpur telah melakukan unjuk rasa ke DPRD dan Pemda Sidoarjo, menuntut perlakuan yang sama dengan warga dari daerah yang masuk didalam Peta 22 Mei 2007. Tampaknya belum (dan mungkin tidak) ada tanggapan positif dari Pemerintah.

      Pendapat sejumlah pakar mengindikasikan bahwa luapan lumpur itu tidak akan berhenti dan bisa berlangsung sampai 31 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 50 tahun. Belum ada yang membuat perkiraan daerah mana saja yang akan menjadi korban kalau jangka waktunya sepanjang itu. Belum juga ada yang membuat perkiraan dampak yang akan timbul, secara sosial, budaya, ekonomi, lingkungan alam dsb. Apakah kota Sidoarjo akan tenggelam seperti yang diributkan pers pada bulan Juni 2006? Ini adalah teka teki pertama dari kasus lumpur Lapindo.

      Teka teki kedua ialah apakah bencana lumpur Lapindo itu suatu bencana alam bukan akibat kelalaian manusia. Dan teka teki ketiga ialah masalah sumber lumpur di Porong, apakah itu bisa ditutup atau tidak. Teka teki keempat ialah sikap pers.

Bencana Alam Atau Bukan?

      Pertanyaan itu sudah muncul sejak awal terjadinya semburan lumpur. Kompas 19 Juni 2006 memuat tulisan singkat tentang masalah itu. Dalam tulisan itu dikemukakan bahwa dokumen yang diterima Kompas, yang ditujukan kepada Lapindo Brantas Inc, berisi informasi bahwa 18 Mei 2006 atau 11 hari semburan gas, PT Lapindo Brantas sudah diingatkan soal penanganan casing atau pipa selubung oleh rekanan proyek. Pipa harus sudah dipasang sebelum pengeboran sampai diformasi Kujung (lapisan tanah yang diduga mengandung gas atau minyak) di kedalaman 2.804 meter. Lapindo sebagai operator proyek belum memasang casing berdiameter 9 5/8 inci pada kedalaman 2.590 meter. Pemasangan casing adalah satu rambu keselamatan.

      Menanggapi hal itu, Wakil Presiden PT Lapindo Brantas Bidang General Affairs Yuniwati Teryana membuat pernyataan tertulis. Isinya, sesuai dengan program pengeboran yang disetujui, pipa 9 5/8 inci akan dipasang 15-20 kaki (4,5-6 meter) didalam formasi Kujung, sekitar 8500 kaki.

Dengan pengalaman pengeboran sumur terdekat, sumur Porong 1, menurut Yuniwati, casing 50 kaki di atas formasi Kujung menimbulkan masalah loss and kick yang sulit diatasi. Kedalaman lapisan batuan tidak bisa diprediksi tepat. Karena itu, penentuan kedalaman pipa sangat ditentukan oleh tekanan aktual formasi dan kondisi lubang saat itu.

      Yuniwati menjelaskan, beberapa kali mengecek dan belum juga sampai ke formasi Kujung, pengeboran diteruskan ke 2.667 meter. Formasi Kujung tetap belum ketemu. Survey kedalaman dengan check shot dilakukan di 2.667 meter. Hasilnya tak jelas. Dari interpretasi seismik, diduga formasi Kujung ada 2.682 meter, 2.865 meter, bahkan paling mungkin 2.926 meter. Hingga 2.804 meter tetap belum ketemu. Mempertimbangkan kondisi lubang saat itu, diputuskan terus mengebor hingga menembus formasi Kujung, hingga 2.865 meter- mempertimbangkan kick tolerance pengeboran maksimum. Namun pada 2.833 meter telah terjadi loss. Demikian penjelasan Yuniwati. Informasi lain menyatakan bahwa pada sumur itu, casing terakhir dipasang pada kedalaman 3.850 kaki. Kedalaman terakhir adalah 9.297 kaki. Maka dinding sumur tidak ber-casing adalah sepanjang 5.447 kaki.

      Dalam Kompas 24 Juli 2006 hal 43, ahli geologi perminyakan Andang Bahtiar menyatakan bahwa persoalan lumpur panas pertama-tama muncul karena adanya ketidakstabilan atau peningkatan tekanan dalam formasi. Hal ini dipengaruhi kegiatan penambangan di sumur Banjar Panji 1. Persoalan utama dipicu adanya kekeliruan dalam pemasangan selubung (casing implementation). Katanya : "Menurut saya, casing tidak kuat. Maka ketika terjadi kick atau pada saat memompakan killing mud, formasi disekitar casing pecah. Killing mud adalah lumpur berat yang digunakan untuk mematikan kick.

   PN Jaksel tidak menyatakan bahwa kasus itu adalah kesalahan manusia. Kalau PT DKI dan MA menyatakan bahwa kasus itu adalah bencana alam, Lapindo tidak bersalah dan tidak harus bertanggungjawab atas semua penderitaan korban. Bahkan apa yang sudah dikeluarkan oleh Lapindo bisa diganti Pemerintah. Kalau dinyatakan bahwa itu adalah kesalahan Lapindo, seharusnya ganti rugi oleh Lapindo juga meliputi daerah diluar Perpres No 14/2007.

      Amat sulit bagi hakim yang tidak menguasai masalah geologi untuk menentukan apakah kasus Lula itu bencana alam atau kesalahan manusia. Media tidak melaporkan bahwa PN Jaksel menghadirkan saksi ahli yang menyatakan bahwa kasus itu bukan bencana alam tetapi kesalahan manusia.

   Buku "Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo" karya Ali Azhar Akbar, alumni Teknik Perminyakan ITB yang mendalami Hukum Perminyakan dan masalah Lingkungan, memuat informasi yang memicu kita untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mantan Ketua Umum IAGI , R.P. Koesoemadinata membuat surat terbuka kepada Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yang isinya mempertanyakan perumusan hasil akhir dari International Geological Workshop on the Sidoarjo Mud Volcano (Pebruari 2007). Mengapa Workshop kerjasama IAGI, BPPT, LIPI dan Badan Geologi itu mengorbankan kebenaran dan kaidah ilmiah? Para ahli yang berpendapat bahwa kasus itu adalah kesalahan Lapindo, seperti Dr Rudi Rubiandini dan Richard Davies (pakar Inggeris) tidak diundang untuk memberikan pendapat. 

      Kita berharap PT DKI dan MA menghadirkan sejumlah saksi ahli pendukung teori bahwa penyebab kasus itu adalah kesalahan manusia. Walaupun sudah ada saksi ahli seperti itu, masih teramat sulit bagi para hakim untuk mengambil keputusan. Kita berharap para hakim tetap menggunakan hati nurani mereka dan tidak bisa dibeli ataupun ditekan.

Sumber Lumpur Dapat Ditutup Atau Tidak?

      Iklan pihak Lapindo (Kompas 8 & 12/11/07) menguraikan pendapat para ahli yang mendukung pendapat bahwa sumber lumpur tidak dapat ditutup. Dr Hisao Kunnai dari Osaka City University mengatakan : "Ini fenomena mud volcano, sebaiknya dibiarkan saja sampai berhenti dengan sendirinya. Kami belum tahu sampai kapan bisa berhenti, mungkin bisa 30 tahun atau 50 tahun lagi atau lebih. Prof Dr Ir Sukendar Asikin (ITB), mengatakan : "Mud volcano Sidoarjo merupakan hasil gerakan kerak bumi seperti gunung meletus, tidak bisa dihentikan".

      Sebagian korban dan pihak lain percaya bahwa sumber lumpur itu bisa dihentikan. Pendapat mereka itu didukung oleh sejumlah pakar DN dan LN. Salah satunya ialah Dr. Ir. Rudi Rubiandini, yang menguraikan teorinya itu didalam buku ini. Dr Rudi telah berupaya untuk meyakinkan banyak pihak tetapi terbentur pada keengganan pers untuk memberi ruang bagi Dr Rudi Rubiandini.

      Teka teki ini harus dijawab. Dan yang bisa menjawabnya adalah Pemerintah, lebih khusus lagi adalah Presiden. Dr Rudi telah berupaya untuk audiensi dengan Presiden untuk menyampaikan pendapatnya. Sampai saat ini keinginan itu belum terwujud. Kita berharap Presiden meluangkan waktu untuk mendengar penjelasan Dr Rudi. 

Teka Teki Sikap Pemerintah

      Sampai saat ini sikap Pemerintah memercayai pandangan bahwa bencana itu adalah bencana alam, bukan akibat kelalaian manusia (teknisi dan/atau manajemen Lapindo). Juga percaya bahwa sumber lumpur tidak dapat ditutup. Mengapa Pemerintah mengabaikan pendapat bahwa bencana itu adalah akibat kelalaian manusia dan juga mengabaikan pendapat bahwa sumber lumpur itu tidak dapat ditutup, juga merupakan sebuah teka teki. Apakah Pemerintah akan berubah sikap atau tidak, juga merupakan sebuah teka teki. 

      Kalau Pemerintah mau mendengarkan pendapat pakar yang menyatakan bahwa sumber lumpur dapat ditutup dan berupaya menutupnya, sebenarnya Pemerintah bisa menghindari potensi masalah yang timbul kalau daerah yang terkena semburan lumpur bertambah luas. Tentu kalau penutupan sumber lumpur itu berhasil. Bagaimana kalau ikhtiar itu tidak berhasil? Itu adalah risiko yang harus dipikul. Walaupun gagal, Pemerintah telah membuktikan diri sebagai Pemerintah yang peduli dan berjuang untuk mengatasi masalah utama. Tampaknya, peluangnya adalah 50: 50. Karena itu cukup berharga untuk mengambil risiko.

      Mengherankan bahwa Presiden tidak mau memberi waktu kepada pakar untuk memberi penjelasan bahwa sumber lumpur itu dapat ditutup. Itu berarti Presiden apriori percaya bahwa sumber lumpur itu tidak bisa ditutup tanpa mendengar pendapat pakar yang berlawanan pendapat. Itu bertentangan dengan kesan yang selama ini kita peroleh bahwa Presiden adalah seorang yang tidak apriori. Itu juga tidak sejalan dengan sikap ilmiah yang seharusnya dipunyai oleh Presiden SBY sebagai seorang Doktor taatan IPB. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan Presiden bersikap seperti itu? Kembali kita menemui teka-teki.

Teka Teki Sikap Pers

      Lebih dari enam bulan lalu, saya pertama kali mendengar tentang adanya sejumlah pakar yang meyakini pendapat bahwa sumber lumpur itu bisa ditutup. Saat itu juga saya mendengar bahwa pers tidak memberi ruang bagi pendapat seperti itu. Saya sungguh kaget. Bagaimana mungkin pilar keempat demokrasi bisa bertindak tidak adil seperti itu? Bagaimana bisa, pihak yang berpihak kepada kepentingan bangsa tidak memperoleh ruang gerak untuk bisa menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat dan juga kepada Pemerintah?

      Masih lumayan saat Kompas bersedia memuat tulisan saya berjudul "Sudah Lambat, Tidak Selamat" yang mengungkap adanya sejumlah pakar DN dan LN yang mendukung teori bahwa sumber lumpur itu dapat ditutup. Seorang menteri menghubungi saya untuk meminta semacam buku putih tentang teori yang disusun oleh Dr Rudi Rubiandini. Buku yang saya sampaikan itu tentu sudah diterima Presiden, tetapi tidak ada efek apapun.

      Selanjutnya Kompas kembali memuat tulisan saya berjudul "Utamakan Menutup Sumber Lumpur" yang memperkuat tulisan pertama dengan tambahan informasi bahwa ada sejumlah keganjilan dari sebuah pertemuan ilmiah yang direkayasa untuk mendukung teori bahwa sumber lumpur tidak bisa ditutup. Hal sepenting ini ternyata luput dari perhatian pers.

      Fakta terbaru membuat saya lebih heran lagi. Majalah National Geographic edisi bahasa Inggris bulan Januari 2008 memuat laporan utama : Indonesia’s Ring of Fire, Volcano Gods. Tetapi edisi bahasa Indonesianya memuat laporan utama Pendekar Es. Laporan utama edisi Inggeris sebanyak 30 halaman itu sama sekali tidak dimuat padahal semua tulisan di edisi Inggeris dimuat didalam edisi bahasa Indonesia. Mengapa? Karena tulisan itu memuat pendapat para ahli yang bertentangan dengan pendapat ahli yang mendukung Lapindo. 

      Majalah Elite tahun 2006 (bulannya tidak tercatat) memuat wawancara ir Robin Lubron yang menyatakan bahwa sumber lumpur itu dapat dimatikan sehingga aliran lumpur dapat dihentikan. Dia berjanji kalau tidak berhasil mematikan sumber lumpur itu, dia bersedia dipenjara. Apa yang terjadi? Majalah itu diborong oleh pihak tertentu supaya tidak beredar.

      Pertanyaan yang muncul ialah mengapa pers bersikap seperti itu? Apakah pers tidak mendengar informasi berharga itu? Apakah informasi berharga seperti itu dianggap tidak penting oleh pers? Apakah profesionalisme pers kurang memadai? Atau ada kepentingan tertentu yang punya kekuatan besar sehingga mampu memaksa pers bersikap seperti itu? Mengapa pers tidak melindungi masyarakat sesuai dengan namanya sebagai pilar demokrasi? Apakah pers akan tetap bersikap seperti itu? Itu adalah teka teki kesekian yang meramaikan kasus lumpur lapindo. Apakah teka-teki itu akan terjawab atau tetap menjadi teka-teki? Wallahu a'lam bisshowab.

Penutup 

      Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukannya supaya sejumlah teka teki diatas bisa terjawab? Sejumlah pakar mencoba menjawab teka teki diatas didalam sebuah buku berjudul BUNUH SUMUR LAPINDO, tentang bencana alam atau bukan dan tentang kemungkinan menutup lumpur.

   Teka teki mengenai sikap pers hanya bisa dijawab dan harus dijawab oleh pers sendiri. Kalau sejumlah pertanyaan yang diajukan diatas disebabkan kurang profesionalnya para insan pers, tidak sulit jawabnya : tingkatkan profesionalisme pers dengan sejumlah langkah nyata dan segera. Tetapi kalau penyebabnya adalah adanya tekanan dari pihak tertentu yang punya kekuatan besar, maka masalahnya menjadi jauh lebih sulit.

      Teka teki tentang bisakah sumber lumpur ditutup, lebih penting dan lebih mendesak dibanding teka teki apakah peristiwa itu bencana alam atau kesalahan manusia. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah bermaksud menutup sumber lumpur itu dengan biaya 120-170 juta US$. Perhitungan sejumlah ahli menyatakan bahwa biayanya sekitar 80 juta US$. Yang penting, Pemerintah harus segera melaksanakannya dan jangan libatkan Lapindo dalam upaya penutupan sumber lumpur itu, karena terdapat konflik kepentingan.

      Pemerintah harus mengerahkan semua tenaga ahli yang menyatakan bahwa sumber lumpur itu bisa ditutup, untuk menyusun rencana kerja yang cermat dengan memperhitungkan semua potensi yang bisa mengganggu. Kita punya cukup tenaga ahli yang punya kemampuan tinggi, tetapi kalau diperlukan tenaga ahli LN untuk menjadi pendamping, tidak ada salahnya mengundang mereka 

Tebuireng, 18 Januari 2008