(Pengasuh Pesantren Tebuireng) Kembali Wapres melontarkan pernyataan yang memicu komentar negatif. Banyak sekali tulisan atau wawancara yang menyalahkan pendapat JK itu dan intinya bahwa demokrasi berjalan seiring dengan kesejahteraan.. Hanya tulisan Amich Alhumami, Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan (Kompas 27-12-2007) yang memahami pernyataan JK..

 

Dikutipnya pendapat Lee Kwan Yew : “I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly conduct, which are inimical to development”. Kita bisa menolak pendapat LKY, tetapi ternyata apa yang dikatakannya itu memang sesuai dengan kondisi rakyat Singapore dan betul-betul mampu mewujudkan kesejahteraan.

      *****

      Demokrasi Liberal umumnya digambarkan sebagai demokrasi terbaik yang pernah diterapkan di Indonesia. Tetapi sebenarnya era saat itu tidaklah sebagus yang digambarkan. Silih berganti kabinet berdiri dan sekitar setahun kemudian harus bubar. Stabilitas politik tidak ada sehingga tidak memungkinkan berjalannya program yang sinambung. Bung Hatta dalam pidato perpisahannya saat akan mengundurkan diri (1956), mengecam perilaku partai-partai yang didasarkan atas kepentingan pribadi yang sempit. Gemas terhadap jatuh-bangunnya kabinet, BK menunjuk Juanda (tokoh non-partai) sebagai PM pada April 1957, yang merupakan awal dari Demokrasi terpimpin.

      Dalam era Demokrasi Terpimpin, banyak tokoh yang berjasa besar pada bangsa ditangkap dan ditahan sampai akhir 1965, antara lain Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Mohammad Natsir, Hamka, Mochtar Lubis, Imron Rosyadi. Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA dimasukkan kedalam cabinet, yang bertentangan dengan prinsip checks and balances. Era Demokrasi Terpimpin sebenarnya adalah rezim otoriter.

      Era Demokrasi Pancasila tidak banyak berbeda. Banyak tokoh mahasiswa yang ditangkap seperti Syahrir, Dorojatun Kuncoroyakti, Marsillam, Mahbub Djunaedi, Hariman Siregar, Fadjroel Rachman, dll. Tindakan kekerasan yang dapat dianggap melanggar HAM yang berat terjadi terutama di Aceh dan Irian Jaya. Peristiwa penculikan tahun 1997, kerusuhan di banyak tempat yang kuat diduga sebagai rekayasa Pemerintah, kasus 27 Juli 1997, kerusuhan Mei 1998 adalah sejumlah contoh dari betapa rawannya situasi politik dalam rezim otoriter Orde Baru.

      Dalam pidato pengukuhan guru besar di UGM, Riswandha Imawan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia mulai bergerak menjauh dari pengabdian kepada kepentingan rakyat. Demokrasi telah menjadi kendaraan efektif bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan, bukan lagi diikhtiarkan untuk rakyat. Kalaupun ada konsep ikhtiar untuk rakyat, semua hanya lips service. Para pedagang tradisional yang tergusur dan korban Lapindo merasa bahwa partai dan tokoh politik tidak memperhatikan mereka.

      Fakta menunjukkan bahwa biaya pemilu, pilkada dan pilpres amat besar. Biaya dan mutu demokrasi yang dihasilkan tidak seimbang. Reaksi yang muncul, ada yang mengatakan bahwa demokrasi dapat dinomorduakan, yang penting kesejahteraan. Reaksi lain, Gubernur sebaiknya ditunjuk oleh Presiden.

      Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik harus berjalan bersama. Jika perekonomian hanya memberi kesempatan berkembang pada kelompok tertentu yang jumlahnya sedikit dan mengabaikan nasib sebagian besar rakyat (contohnya pembangunan pasar di banyak kota seperti Pasar Tanah Abang dan Pasar Blok M, pemberian HPH kepada sejumlah kroni), maka demokrasi tidak akan berumur panjang. Kalaupun ada, maka prosesnya masih demokratis tetapi sebenarnya tidak, prosedural tetapi tidak substansial.

      Suara rakyat dapat dibeli sebagaimana kita lihat contohnya dalam pemilu, pilkada dibanyak tempat. Maka yang muncul sebagai calon dalam pilkada dan pilpres adalah mereka yang punya uang dalam jumlah amat besar, walaupun mereka tidak punya integritas. Tokoh yang punya kemampuan dan karakternya baik, tidak bisa muncul karena tidak punya uang. Maka demokrasi kita adalah demokrasi uang.

*****

      Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari keberanian lembaga-lembaga hukum. Pemerintah yang demokratis tidak bisa dipisahkan dari konsep dasar hak asasi dan kesetaraan individu yang dijunjung tinggi. Lumpuhnya demokrasi pada 1957-1965 tidak bisa dilepaskan dari lumpuhnya rule of law dan lembaga-lembaga hukum.

      Pada 1950-an menurut Daniel S Lev, dunia hukum Indonesia masih punya integritas. Jaksa sangat kukuh dan tidak memberi ruang untuk kompromi. Ketua Mahkamah Agung punya wibawa tinggi dan menempatkan diri sejajar dengan Presiden. Lembaga MA mulai hancur saat BK mengangkat Ketua MA Wiryono Prodjodikoro sebagai Menteri Penasehat Hukum.

      Pada era Orde Baru, kondisi lembaga hukum secara struktural ditempatkan posisinya sesuai UU tetapi secara umum tidak diisi oleh pribadi-pribadi yang punya keberanian. Wakil Jaksa Agung Priatna Abdur Rasyid yang berani menentang perintah Pak Harto untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Dirut Pertamina, diberhentikan. Kapolri Hugeng yang ke rumah Pak Harto jalan Cendana untuk melaporkan rencana menindak pengusaha backing penyelundup ternyata berjumpa sang pengusaha itu disana.

      Lembaga hukum saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, walaupun sudah ada kemajuan. Banyak keputusan hakim yang dianggap masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan, seperti yang terkait pembalakan liar. Ketidaksediaan MA diperiksa oleh BPK dan adanya rekening liar MK membawa citra kurang baik. KY yang tugasnya mengawasi lembaga hukum lain justru seorang anggotanya tersangkut kasus.

      Seorang Guru Besar Ilmu Hukum menulis bahwa teori tentang hokum sebagai piranti rekayasa pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering) di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (law as a tool of corruption engineering). Itu adalah salah satu kesimpulan dari forum Experts Meeting saat membedah PP 37/2006 di Pusat Studi Anti Korupsi FH UGM. Menurutnya, paham Natural Law yang menekankan bahwa hokum harus berdasar moral, memuat budi baik dan penuh rasa keadilan, telah tercampak dari proses pembuatan hokum dan digantikan oleh aliran Positivism yang mengatakan bahwa hokum adalah apapun yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membuatnya.

*****

      Amich Alhumami menyimpulkan bahwa hubungan demokrasi-kesejahteraan tidak bersifat linier-kausalistik, melainkan nonlinier-kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis social, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hokum, kemantapan/kelenturan institusi politik.

      Sejumlah catatan diatas membenarkan kesimpulan Amich Alhumami itu. Kita masih perlu banyak belajar dan memperbaiki banyak hal untuk bisa mewujudkan demokrasi. Kalau harus menjawab mana yang dipilih kalau kita harus memilih demokrasi atau kesejahteraan, JK mengikuti LKY dan memilih kesejahteraan. Banyak tokoh lain tetap bersikeras bahwa kita tidak harus memilih, kita bisa memperoleh keduanya.

      Sayang kenyataan pahit menunjukkan bahwa kita justru tidak memperoleh keduanya. Kita tidak memperoleh demokrasi dan kita tidak memperoleh kesejahteraan. Tetapi kita tidak mungkin kembali kepada otoritarianisme karena sejarah menunjukkan bahwa system itu tidak mampu memberi kesejahteraan. Jadi kita harus terus memperjuangkan demokrasi dengan memenuhi syarat-syaratnya yaitu penegakan hokum dan keadilan secara nyata dan memperbaiki kehidupan kepartaian dengan menampilkan politisi yang berkarakter, berbudaya, bertanggungjawab dan punya rasa malu.

Tebuireng, 28 Desember 2007.