Rabu, 30 Januari 2008   Apabila anda seorang yang bisa menentukan, dalam kehidupan banyak orang di sekeliling anda, manakah yang akan anda gunakan sebagai pedoman?

 

Yang A. atau yang B. dibawah ini???

A. You are innocent until proven guiltyAnda tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah

B. You are guilty until proven otherwiseAnda bersalah sampai dibuktikan sebaliknya

Wah, kalau anda itu typejenis orang yang tidak perlu tergesa-gesa atau anda orang yang ingin memenuhi tuntutan masyarakat yang beremosi tinggi dan ingin menghasilkan sesuatu yang menjadikan anda lebih populer dengan tindakan ketegasan, dua-dua hasil keputusannyanya bisa menghasilkan akibat yang amat berlainan sekali bagi yang menerima keputusan.

Yang paling merugikan adalah orang yang peragu, dia tidak berani dan ragu-ragu menunggu suara seekor tokek, malah ada yang menutupi kelemahannya dengan menggunakan alasan takut kepada Tuhan, sehingga menunda keputusan penting yang sesungguhnya memerlukan kesegeraan dan ketegasan. Sayang sekali dengan cara terpaksa seseorang lain akan mengatakan: lebih baik membuat keputusan yang terbukti salah di kemuadian hari, dari pada tidak membuat keputusan sama sekali. Mungkin dia benar, karena itu dalam segala keputusan tertulis atau peraturan dan undang-undang banyak yang mencantumkan pasal yang menyebutkan perihal: dapat dilakukannya perubahan seperlunya di kemudian hari.

Biasanya orang yang benevolentpenuh kebajikan/kebaikan akan memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Jangan lupa hal seperti ini bisa datang setiap saat kepada para penegak hukum, baik tingkat anggota Polisi berpangkat rendah sampai dengan tingkat Hakim Pengadilan dan malah juga sampai di Hakim Agung. Juga datang kepada seorang presiden dan seorang lurah, bahkan seorang Ketua Rukun Tetangga. Seorang kepala sebuah rumah tangga biasa bagaimana? Sama saja.

Disinilah saatnya seseorang, siapapun dia, mulai memerlukan kebijakan dan kecerdikan dan kecerdasan yang agak berlebih dari seseorang yang biasa-biasa saja.

Hari ini diberitakan di media, bahwa Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam malah mengatakan merasa terkejut, terpukul dan sedih karena diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai tersangka dalam kasus aliran dana yang diragukan keabsahannya, sebesar seratus miliar Rupiah lebih kepada para anggota dewan perwakilan rakyat pusat di Senayan. Dia mengatakan dan mengingatkan bahwa semua keputusan yang bersifat kebijakan strategis diputuskan di dalam rapat dewan Gubernur yang sifatnya kelegial dan bukan keputusan pribadi. Dengan demikian dia tidak bersedia untuk menghadapi masalah ini sendiri tanpa Dewan Gubernur yang ikut memutuskan: dimana ada Anwar Nasution yang waktu itu justru sebagai Deputi Gubernur Senior ikut menandatangani keputusan. Yang dianggap aneh oleh kami para pembaca berita di media, adalah yang melaporkan kasus ini dan bertindak sebagai whistle blowerpeniup peluit dan melaporkannya kepada KPK, justru setelah Anwar Nasution sendiri sudah menjabat sebagai Ketua di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sebaiknya untuk kasus ini dipilih salah satu, pilihan A. atau B.

Kalau sudah dipilih A. atau B. , terserah tindakannya seperti apa, ditangkap dulu, baru diperiksa, atau sebaliknya. Lekas. Janganlah hanya membuat media lebih kaya karena berita,berita …

Para pembaca telah cukup bingung apa yang dimaui penguasa.

Dari segi gaji resmi yang diterimanya seorang yang sekaliber Burhanuddin Abdullah tidak ada duanya di Indonesia. Satu tahun gaji resmi Gubernur Bank Indonesia adalah 1.879 juta Rupiah atau sekitar 156 juta Rupiah per satu bulan. Yang jelas menurut berita tanggal 23 Desember 2005 ketetapan gaji Gubernur BI itu maksimal adalah dua kali gaji Presiden RI yang Rp 62.740.000,– setiap bulan. Ini berita yang dikemukakan oleh media pada akhir Desember 2005.

Angkanya simpang siur, anggota dpr yang berbicara juga tidak jelas bagaimana mengulasnya, apalagi kecerdasan wartawan yang meliputnya patut saya ragukan juga. Ini terbukti dari perbedaan isi berita dari kejadian yang sama tetapi esensi pemberitaannya bisa berlain-lainan. Masakan ada yang menyebutkan bahwa sebuah Kepres dari Presiden BJ Habibie telah menetapkan gaji Gubernur BI itu sebesar Rp.223.760.000,– per bulan, hanya karena menggunakan sebagai pedoman gaji Gubernur Bank Sentral negara Jerman. Wah!

Yang jelas bagi saya gaji Gubernur Bank Indonesia itu fantastik.

Jadi berapa gaji sebenarnya yang diterimanya hari ini saya tidak mempunyai gambaran. Saya baca juga bahwa jumlah gaji seperti itu tidak dikenakan Pajak Penghasilan, ditambah fasilitas tempat tinggal dan lain-lain fringe benefitstunjangan tambahan yang saya tidak tau apa saja. Tetapi menurut khabar dengan menghitung serta tunjangan hari raya, dia akan menerima nilai sekitar 300 juta Rupiah sebulan.

Menurut tulisan dengan judul Bank Indonesia= mbahnya lembaga fiduciary (kepercayaan) karangan pak Rahardjo Mustadjab, saya kutip sebagian yang termuat: Menurut etika super tinggi jajaran dewan direksi BI tidak mengada-ada. BI adalah pusat dari kepercayaan dunia maupun lokal terhadap otoritas dan wibawa moneter Indonesia. Sangat riskan bila BI kehilangan kepercayaan dunia dan publik. Undang undang Bank Indonesia memberi kekebalan kepada pemangku otoritas bank sentral.

Yaitu , bila mereka harus diperiksa karena kasus hukum, maka ada keharusan untuk mendapatkan izin dari presiden. Dengan berbekal etika profesi bankir, sebenarnya dewan direksi BI tidak memerlukan kekebalan ini.

Pilihan A. dan B. diatas dapatkah diterapkan dalam kasus ini?

Kalau tidak bisa dilakukan apapun, karena ijin presiden pun mungkin sekali tidak dapat diharapkan cepat, apa yang dapat dibuat? Dapatkah Dewan Supervisi BI yang juga dibentuk oleh dpr, bisa menjalankan fungsinya dalam mengawasi pengelolaan BI sehari-hari? Kalau dewan ini tidak berfungsi atau memang tidak diciptakan untuk bisa berfungsi, lalu siapa yang mengawasi BI dan presiden serta dpr??

Marilah sejak sekarang seluruh manusia Indonesia membiasakan diri dengan tidak menaruh hormat yang berlebihan terhadap lembaga negara, lembaga-lembaga lain di dalam pemerintahan dan

Baik di pusat maupun daerah. Kalau pak polisi enggan menindak pejabat yang atasannya atau teman sejawatnya, saya maklum saja, karena itu perasaan enggan pribadi. Tetapi jalankanlah tugas secara lugas dan secara dinas dan bersikap tegas melindungi rakyat. Undang-undang memang amat protektif terhadap perlindungan pejabat di Indonesia. Kalau ada khabar akan diperiksa, biarpun sudah ada indikasi ijin dari presiden, maka mereka ini langsung masuk ke dalam selimut di atas tempat tidur perawatan di dalam Rumah Sakit, seperti para pejabat yang bersangkutan dengan Pemilihan Umum, Kepala-Kepala Daerah, Ginanjar Kartasasmita, masuk Rumah Sakit, seperti Rusdiharjo, mantan Kapolri dan Duta Besar, juga masuk rumah sakit. Perlukah kiranya untuk mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat atau rumah sembunyi?? Masih banyak contoh yang lain yang kalau disebutkan satu per satu bisa penuh halaman ini dengan nama-nama pejabat bermasalah di masa lalu, sekarang dan mungkin masih akan lama berlangsung di masa depan yang panjang. Rupa-rupanya kebenaran bunyi serta penafsiran Undang Undang serta peraturan masih bisa dilawan dengan akal tipu daya tikus yang poli itu, yaitu politikus. Bersikaplah biasa, seperti umumnya orang Indonesia yang suka tersenyum, suka sopan dan santun.

Tidak usahlah bersikap membongkok-bongkok dan menyilakan seperti jaman dulu menyilakan raja atau pangeran. TIDAK USAH.

Tetap tegakkan punggung dan cari postur tubuh yang pantas.

Pandangan kedepan yang percaya diri kearah horizon yang luas.

Kalau semua orang Indonesia mau dikenang oleh anak cucunya sebagai nenek dan moyang yang bijak dan bestari, tentunya memilih bersikap sebagai tetua yang bermartabat, mempunyai harga diri yang sesuai dan tidak muluk-muluk. Kalau masuk ke surga tidak usah mengharapkan ke langit yang ketujuh. Masuk sorga sudah sesuatu yang besifat plus. Menyembah Tuhan pun yang biasa saja, yang penting tidak melecehkan dengan perbuatan yang tercela setiap harinya seperti masih dilakukannya, padahal katanya menyembah Tuhan. Kalau anda mencampur adukkan perbuatan kufur dengan sembahyang dan ibadah, itu membuat diri anda lelah, tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kebingungan kita terhadap “kebijakan” dan “kebenaran” pengelola sebuah negara sering menjadi rancu karena memang aturannya tidak jelas. Undang-undang banyak di salah artikan untuk kepentingan tertentu. Kalau diambil polling yang jujur caranya dan hasilnya, untuk menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, pejabat-pejabatnya serta perangkat-perangkatnya, saya menduga akan mengecewakan hasilnya. Siapa yang kecewa? Semua pihak, rakyat, pemerintah dan dunia orang normal semua akan kecewa.