Akhir akhir ini media dipenuhi dengan ulasan tentang perjalanan dan opini publik terhadap mantan Presiden RI alm Gen. (purn) Soeharto.



Banyak pula cacat-cela yang dilontarkan dari sementara kalangan, mengingat
perjalanan Suharto dalam perjalanan politiknya menghalalkan segala cara,
termasuk "men-sukabumi-kan" atau "me-munir-kan" lawan semua politiknya. Hal
tersebut dimulai sejak jaman G30S-PKI. Serta pemusnahan kader partai tersebut
secara massal. Hingga pemecahan bagi setiap gerakan separatisme dan idiologi.
Kesemuanya memakai gerakan militer sebagai kata kuncinya.

Posisinya tersebut diperkuat dengan menikahkan putrinya dan menempatkan
menantunya untuk memimpin salah satu pasukan paling elit di Republik. Pula
sistem crony-ism yang sudah berakar berurat di negara ini, menjadikannya seorang
"caesar" yang setiap titahnya merupakan "Sabdo Pandita Ratu", suatu firman yang
harus di amini.

Pancasila sudah bukan sebagai idiologi negara saja, tetapi sudah mencapai taraf
"agama" yang mana mempunyai buku wajib, Tatacara dan tatalaksana, serta
penyebaran agama tersebut yang disemaikan dalam P-4 dilingkungan manapun, mulai
dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan sebagainya. Baik itu bagi yang bertaraf
pendidikan informal maupun akademisi dan praktisi.
Seperti halnya agama lain, agama Pancasila ini sifat pemeluknya ada yang
abangan, religious, maupun yang fanatik. Benang merah yang harus ditarik adalah,
saudara boleh memiliki jenis agama lain yang diamini dan tercantum di KTP (Kartu
Tanda Penduduk) tetapi saudara harus menjalankan agama Pancasila secara literal.

Selayaknya banyak pemimpin di era millennium lalu, kekuasaan pemerintahan selalu
dihubungkan dengan kekuasaan atas idiologi (agama) bagi kaum yang dipertintah.
Inilah yang dipakai sebagai kendaraan Soeharto dalam memerintah di Republik
lebih dari tiga dasawarsa.

Demikian pula kroni di lingkungan yang dimilikinya merupakan buffer yang
menyangga posisinya tersebut. Seperti halnya dalam pewayangan bahwa seorang
pemimpin memerlukan "Punakawan" atau kalau di negara barat disebut "Squaire"
atau "Page" (yang biasanya sebagai joker). Kroni-kroni ini yang menterjemahkan
setiap perintah harian sang pemimpin kerakyat bawah dengan segala subjektifitas
sesuai selera kroni tersebut.

Demikian juga dalam hal yang berhubungan dengan kekayaan negara. Segala
sesuatunya harus melalui proses "kulo-nuwun" yang sarat dengan birokratis.
Artinya, jika anda mempunyai usaha sebesar apapun jangan berseberangan dengan
kepentingan "Priyagung ingkang jumeneng ing Jakarta" (Pembesar Negara yang
berada di Jakarta).

Dengan wafatnya Soeharto, banyak pihak menunjukkan belasungkawa, dan rasa
memaafkan atas segala tindakan mantan sang Diktator.
Gejala apa ini, apakah hal tersebut merupakan indikator bahwa rakyat Republik
ini memang memaafkan tindakannya dulu, atau memang merindukan kembali jaman
keemasan dibawah perintahnya dulu?
Setelah kini, walau terkenyam era demokrasi, tetapi hampir dalam segala bidang
mengalami kemunduran dan turunnya kesejahteraan rakyat Republik Indonesia.

Yang saya herankan adalah, bapak saya bercerita bahwa di jaman Soeharto, orang
orang merindukan tokoh kharismatik Soekarno, dijaman demokrasi apalagi di era
Susilo Bambang Yudhoyono ini, orang merindukan jaman keemasan Soeharto. Yang
secara sepintas, dapat dijadikan indikasi tentang "market-sentiment" adanya
penurunan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia serta melebarnya jurang
kesenjangan sosial diantara mereka dibanding era sebelumnya.

Nah, puluhan tahun kedepan apakah mungkin rakyat merindukan jaman "keemasan"
dibawah pimpinan pak SBY, atau tidak sama sekali?

Semper Fi,
HH Samosir
http://hhsamosir.blogspot.com/