Hasil kongkow-kongkow di Jumat petang di tim kecil yang berkicau soal pemberitaan Soeharto – – karena akhirnya cuma berkicau – karena majalah yangmembahas kajian media dan jurnalisme kini memang tak ada, untuk memuat tulisan, misalnya – – mempertanyakan:



1. Liputan media visual, televisi, tentang kondisi Soeharto, hanya
mengulang-ulang footage ASTRO, menjadi tanda tanya?
2. Tulisan-tulisan media cetak mendeskripsikan keadaan Soeharto ketika
Mahatir, Lee, datang. Juga ketika Habiebie,Ginanjar dan seterusnya. Artinya
wartawan bisa mendeskripsikan, dengan logika apakah ia ada di lokasi?
3. Mengapa wartawan teve tak dapat footages sedikit pun, hanya berasyik-ria
dengan mengulang fotages ASTRO?
4. Dugaan mengemuka (ingat dugaan bisa salah), bahwa pemberitaan Soeharto
telah dimanfaatkan oleh kroni, untuk menghapuskan TAP MPR yang meminta
pengusutan tuntas kasus korupsi Soeharto berikut kroninya? Dengan lain kata,
kroni telah memainkan peran utama, apalagi kemudian di TPI, juga Global TV tadi
malam, diputar rekaman gambar Soeharto, di penghujung 1998, membantah isu
korupsi, kekayaan di luar negeri, dan yayasan-yayasannya -- sebagai sebuah
kesatuan yang memang sudah dibuatkan skenarionya?.

Pertanyaan siapa kroni?

Saya mencoba membuka KUBI cetakan 1989 terbitan Balai Pustaka, tidak menemukan
arti kata kroni, yang ada kronik dan kronis. Namun bila padanannya diambil dari
kata asing, bisa diartikan kalangan sekeliling yang melekat dekat.

Memang di dalam Tap MPR No XI Tahun 1998 dan Tap MPR No 1 Tahun 2003,
disebutkan kata berikut kroni-kroninya.

Jika demikian adanya, bisakah dikatakan, adegan liputan media, termasuk aksi
doa di berbagai daerah, digalang oleh kroni-kroni Soeharto? INI PERTANYAAN
berikutnya?

- Apa kepentingan kroni?
- Ternyata yang paling dekat di sebut kroni, adalah nama-nama orang, tokoh,
bahkan konglomerat, yang berjejer ADA tertulis di list yayasan-yayasan yang
didirikan Soeharto.
- Karena nama-nama ini masuk di dalam list kroni, mereka berkepentingan
melakukan berbagai upaya agar TAP MPR No. 1 Tahun 2003 itu, misalnya, dicabut
saja. Caranya, menghimbau Kejagung, MA, berapat untuk mengeluarkan fatwa. Dan
itu hanya bisa dilakukan bila segenap rakyat mendesaknya melalui DPR-RI - -
kira-kira begitu dugaan diskusi kecil Jumatan petang kemarin.

Apakah dugaan ini bisa dibuktikan? Tinggal kita verifikasi di hari-hari
mendatang. Karena fakta, jika nama-nama list dalam yayasan-yasan yang didirikan
Soeharto menjadi acuan kata kroni secara tertulis, maka nama-nama itu memang
akan menjadi bermasalah di 2009 mendatang.

Padahal PARA KRONI inilah yang kini masih mentas dan tetap berusaha mentas di
waktu mendatang. NAH LHO, persoalan bagaimana dengan WARATAWAN dan MEDIA
MELIHATNYA?

Mengkuatirkan, bahwa media, wartawan kini dalam cengkeraman kooptasi modal dan
kekuasaan.

Wassalam,
iwanpiliang.blogspot.com