Tiga kali saya harus membaca ulang tajuk rencana Kompas hari ini (16 Januari 2008), namun saya tetap tidak bisa menangkap kemana arah yang hendak dituju.



Tapi dengan penuh itikad baik saya mencoba menangkap
satu hal yang positif: Yah, barangkali baik juga kalau
Presiden SBY melakukan sesuatu untuk mempersatukan
bangsa yang sedang terpecah dalam mengambil sikap
terhadap peranan Mantan Presiden Suharto semasa 32
tahun kekuasaannya. Apalagi, masih banyak
persoalan-persoalan penting yang harus kita kerjakan
dalam memberikan keadilan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Presiden SBY dengan
segala pertimbangan konstitusional yang melingkupinya?
Saya rasa yang bisa dilakukan oleh Presiden SBY
hanyalah memberikan sebuah pidato kenegaraan dalam
melepas kepergian Suharto.

Apa isi pidato itu? Menguraikan sejarah perjalanan
bangsa dan mencoba mengajak rakyat melihat 32 tahun
masa pemerintahan Suharto di dalamnya, dengan segala
kelebihan dan kekurangannya. Mencoba mengajak rakyat
melihat kesulitan yang kita warisi dan modal yang
masih kita miliki dalam menata kehidupan ke masa
depan. Mencoba mengajak rakyat melihat
persoalan-persoalan baru yang masih terus bermunculan.
Mengajak rakyat untuk bersatu dan bahu-membahu dalam
mengatasi berbagai warisan persoalan dan persoalan
baru yang terus bermunculan itu. Mengajak rakyat untuk
rela melepas kepergian Suharto dalam konsteks
relijiusitas, sejarah dan budaya bangsa.

Pidato itu mungkin "abu-abu". Dia tidak "hitam-putih"
dalam menilai peranan Suharto. Tapi kalau tujuannya
adalah "to unite the nation" memang itulah yang harus
dilakukan. Bangsa ini juga adalah sebuah bangsa yang
sangat plural. Dia tidak "hitam-putih". Dan pada
kenyataannya, dalam menilai peranan Suharto sebagian
besar dari rakyat juga tidak bersikap "hitam-putih".
Dan itu jugalah kreativitas dan kebijaksanaan kita,
yang membuat kita selama ini--di tengah terpaan
berbagai persoalan--tetap utuh sebagai bangsa dan
negara.

Pidato itu, boleh jadi, memang mirip sebuah eulogi.
Tapi kalau disampaikan dengan bijak dan pilihan kata
yang tepat, dia akan menginspirasi mayoritas bangsa
ini. Dan pada dasarnya eulogi yang baik memang bukan
lagi ditujukan bagi orang yang sudah berangkat untuk
menghadap Sang Pencipta, tapi terutama ditujukan bagi
semua kita yang ditinggalkan, dan yang akan meneruskan
kehidupan ini.

Pidato itu juga, boleh jadi, akan merupakan sebuah
orasi kebudayaan. Dan itu baik. Di saat kita
tertatih-tatih untuk menyelesaikan persoalan secara
politik, hukum dsb, apa salahnya kita berpaling pada
kebudayaan?

Kapan pidato "the nation for the union" itu
disampaikan? Sebaiknya dia disampaikan begitu kita
mendengar kabar bahwa Suharto sudah tiada.

Dimana pidato itu disampaikan? Cukup di Istana Negara
dan dipancarkan lewat televisi dan radio ke seluruh
negeri. (Jangan di depan MPR, karena itu berarti kita
harus menggelar sebuah Sidang Istimewa, dan
implikasinya bisa panjang).

Memang bahasa tubuh Presiden SBY acapkali memancarkan
kesan takut dan ragu. Tapi di balik kelemahan itu ia
juga punya suara dan wajah yang memancarkan kesan
“sincere” dan “solemn”. Dan itu adalah modal dalam
menyampaikan sebuah pidato, eulogi atau orasi
kebudayaan yang inspiring. Lagipula, rakyat sudah
letih melihat demokrasi yang dikumandangkan oleh para
pemimpin dengan merepet dan berteriak. Sekali-kali
rakyat perlu demokrasi yang dikumandangkan dengan
solemn.

Daripada berkutat mencari terobosan politik dan hukum
dalam tenggat waktu yang sudah tinggal dalam hitungan
hari atau jam itu, marilah membuat terobosan budaya.
Saya rasa hanya itulah yang bisa dan boleh dilakukan
oleh Presiden SBY: To unite and save the nation, bukan
to unite and save kroni-kroni Orde Baru.

Horas,

Mula Harahap