(Pengasuh Pesantren Tebuireng) Sudah 18 bulan peristiwa lumpur Lapindo (Lula) terjadi dan masih meninggalkan masalah hukum dan sosial yang serius. Belum dapat dipastikan kapan lumpur itu akan berhenti mengalir, karena memang tidak ada upaya untuk menghentikannya. Lapindo dan Pemerintah yakin bahwa sumber lumpur itu tidak dapat dihentikan.  

      Iklan pihak Lapindo (Kompas 8 & 12/11/07) menguraikan pendapat para ahli yang mendukung pendapat itu. Dr Hisao Kunnai dari Osaka City University mengatakan : "Ini fenomena mud volcano, sebaiknya dibiarkan saja sampai berhenti dengan sendirinya. Kami belum tahu sampai kapan bisa berhenti, mungkin bisa 30 tahun atau 50 tahun lagi atau lebih. Prof Dr Ir Sukendar Asikin (ITB), mengatakan : "Mud volcano Sidoarjo merupakan hasil gerakan kerak bumi seperti gunung meletus, tidak bisa dihentikan".

      Walaupun sebagian besar korban telah menyetujui besarnya uang ganti rugi dengan uang muka 20%, tetapi masih ada sekitar 600 keluarga yang tidak mau menerima ketentuan pembayaran semacam itu karena mereka tidak yakin tentang kepastian sisa pembayaran 80% itu. Mereka bertahan mengungsi di Pasar Porong. 

   Mereka percaya bahwa sumber lumpur itu bisa dihentikan. Pendapat mereka itu didukung oleh sejumlah pakar DN dan LN. Salah satunya ialah Dr. Ir. Rudi Rubiandini, yang telah berupaya untuk audiensi dengan Presiden untuk menyampaikan pendapatnya. Sampai saat ini keinginan itu belum terwujud.

      Kita tidak punya kemampuan untuk menilai mana yang benar dari kedua pendapat kelompok ahli yang bertentangan itu. Dalam keadaan seperti itu, maka yang harus bertindak adalah Pemerintah. Para ahli itu harus diberi kesempatan untuk mencoba menutup sumber lumpur itu dengan biaya pemerintah, sekitar USD 100 juta, tanpa campur tangan Lapindo. Tentu ada risiko tidak berhasil, tetapi peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan dengan baik,  

Status Hukum

      Masalah penting lain ialah menentukan apakah peristiwa Lula itu bencana alam atau akibat kesalahan manusia. PN Jaksel tidak menyatakan bahwa kasus itu adalah kesalahan manusia. Kalau PT DKI dan MA menyatakan bahwa kasus itu adalah bencana alam, Lapindo tidak bersalah dan tidak harus bertanggungjawab atas semua penderitaan korban. Bahkan apa yang sudah dikeluarkan oleh Lapindo bisa diganti Pemerintah. Kalau dinyatakan bahwa itu adalah kesalahan Lapindo, seharusnya ganti rugi oleh Lapindo juga meliputi daerah diluar Perpres No 14/2007.

      Amat sulit bagi hakim yang tidak menguasai masalah geologi untuk menentukan apakah kasus Lula itu bencana alam atau kesalahan manusia. Media tidak melaporkan bahwa PN Jaksel menghadirkan saksi ahli yang menyatakan bahwa kasus itu bukan bencana alam tetapi kesalahan manusia.

   Buku "Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo" karya Ali Azhar Akbar, alumni Teknik Perminyakan ITB yang mendalami Hukum Perminyakan dan masalah Lingkungan, memuat informasi yang memicu kita untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mantan Ketua Umum IAGI , R.P. Koesoemadinata membuat surat terbuka kepada Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yang isinya mempertanyakan perumusan hasil akhir dari International Geological Workshop on the Sidoarjo Mud Volcano (Pebruari 2007). Mengapa Workshop kerjasama IAGI, BPPT, LIPI dan Badan Geologi itu mengorbankan kebenaran dan kaidah ilmiah? Para ahli yang berpendapat bahwa kasus itu adalah kesalahan Lapindo, seperti Dr Rudi Rubiandini dan Richard Davies (Ipakar nggeris) tidak diundang untuk memberikan pendapat. 

      Kita berharap PT DKI dan MA menghadirkan sejumlah saksi ahli pendukung teori bahwa penyebab kasus itu adalah kesalahan manusia. Walaupun sudah ada saksi ahli seperti itu, masih teramat sulit bagi para hakim untuk mengambil keputusan. Kita berharap para hakim tetap menggunakan hati nurani mereka dan tidak bisa dibeli ataupun ditekan. Seandainya PT dan MA menyatakan kaus itu adalah akibat bencana alam, harus kita hormati, walaupun kita tidak setuju dan berpendapat bahwa hakim itu sudah dipengaruhi oleh Lapindo. Para korban tentu sulit menghormati keputusan semacam itu.

Konflik Kepentingan

      Iklan itu adalah upaya Lapindo memperbaiki citra dan mempengaruhi pendapat masyarakat. Dari sudut bisnis, itu wajar. Agar kalau PT DKI dan MA memutuskan bahwa kasus itu adalah bencana alam dan bukan kesalahan Lapindo, masyarakat bisa menerima. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa Lapindo adalah perusahaan yang bertanggung jawab. Walaupun belum jelas bahwa kasus itu adalah kesalahan Lapindo, mereka mau mengeluarkan biaya sebesar hampir Rp. 600 milyar untuk para korban dan biaya lain yang lebih besar lagi.

      Masyarakat awam yang tidak mengikuti apa yang terjadi, akan percaya pada iklan itu. Tetapi bagi yang mengikuti dan mengetahui nformasi dari sumber seperti buku yang disebutkan diatas, iklan itu tidak dipercaya karena hanya mengemukakan pendapat yang pro Lapindo. Namun yang mengikuti kasus itu dengan baik, jumlahnya tidak banyak. 

      Masyarakat mendapat kesan bahwa karena Aburizal Bakrie adalah Menko dan berjasa membantu terpilihnya Presiden, maka beliau tidak bisa tegas terhadap Lapindo. Tentu hal itu dibantah, tetapi sebagian masyarakat tidak terlalu percaya akan bantahan itu. Yang parah ialah ketidaktahuan (atau ketidakpedulian kalau sudah tahu) Presiden terhadap informasi bahwa sumber sumur itu bisa ditutup.

      Karena tidak ada upaya menutup sumber lumpur, maka luas daerah yang akan digenangi dan jumlah penduduk yang akan menjadi korban, menjadi tidak terbatas. Juga tidak jelas apakah pemerintah akan mengganti kerugian mereka, karena daerah mereka tidak termuat didalam peta Perpres 14/2007, padahal seharusnya Pemerintah menggantinya.

      Bisa dibayangkan, dana yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk mengganti kerugian warga selama 31-50 tahun amat besar, kalau besarnya mengikuti apa yang sudah diberikan Lapindo. Dibandingkan jumlah itu dan manfaat lainnya, USD 100 juta bukanlah angka yang besar

Tebuireng, 30 Nopember 2007.