(Pengasuh Pesantren Tebuireng) Pada awal era Reformasi kita mendengar semboyan "potong satu generasi". Waktu itu timbul perdebatan, maksudnya dalam kaitan usia atau dalam kaitan mental atau perilaku orde baru? Ternyata tidak terjadi potong satu generasi, baik dalam pengertian usia maupunperi laku. Anak muda memang banyak yang muncul tetapi lebih banyak muka lama (dari kalangan orde baru) yang bertahan di panggung kekuasaan.

      Pemain politik memang banyak yang berganti, terutama di lembaga legislatif, tetapi perilakunya masih Orde Baru. Kebijakan ekonominya juga masih kebijakan Orde Baru yang wujudnya adalah kenyataan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih jelek. Tak heran bila lebih banyak warga masyarakat yang mengatakan bahwa jaman Pak Harto lebih baik dibanding sekarang. Tak satu presidenpun pasca Soeharto yang mengatakan bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru harus diganti secara total dan menerapkan kebijakan yang berbeda itu. Padahal kebijakan ekonomi Orba itulah (ditambah mental korup pejabat dan kroni Keluarga Presiden) yang membawa Indonesia ke jurang keterpurukan.

      Pemilihan presiden dan pilkada secara langsung tampaknya dianggap sebagai obat mujarab terhadap kondisi bangsa yang terpuruk ini. Tampaknya harapan menggunung itu telah menuai hasil yang mengecewakan. Kini muncul kembali tuntutan dari generasi muda termasuk beberapa pimpinan parpol,supaya kaum muda-lah yang memimpin bangsa dan negara kita kalau ingin bangkit kembali. Dikemukakan sejumlah contoh : Bung Karno  dan Jendral Soeharto terpilih menjadi Presiden saat berusia 40-an tahun.

      Sayangnya para pimpinan parpol itu tidak konsisten. Dalam memilih calon gubernur DKI  (yang paling baik diambil sebagai representasi), para pimpinan parpol itu ternyata memilih tokoh yang hampir berusia 60 tahun. Mengapa mereka memilih cagub yang tua itu? Realitas politik dan pragmatisme lebih menonjol daripada idealisme mencari pemimpin muda. Tampaknya dalam memilih capres, pertimbangan realitas politik dan pragmatisme juga akan menjadi acuan. Paling jauh, para kaum muda yang memimpin parpol, hanya akan mengincar posisi cawapres.

      @@@

      Survey LaKSNU (Lembaga Kajian dan Survey Nusantara) pada akhir September 2007 menunjukkan bahwa >60% responden menyatakan, era Pak Harto lebih baik dari pada era sekarang terutama dalam kehidupan ekonomi. Padahal keterpurukan kita di bidang ekonomi tidak lepas dari kebijakan era Pak Harto. Harus diakui bahwa kebijakan ekonomi dan penerapannya saat ini tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan ekonomi sebagian besar masyarakat.

      Kita melihat data hasil survey bahwa peluang SBY untuk memenangi pilpres 2009 amat besar. Hampir tak ada lawan seimbang kecuali Megawati. Padahal banyak cendekiawan mengatakan bahwa kalau SBY terpilih kembali, RI akan mengalami masa lima tahun tanpa kejelasan akan adanya tindakan efektif dalam mengatasi berbagai masalah utama kita yang bertumpu pada masalah ekonomi. Artinya kita harus berjuang mencari pengganti SBY yang diyakini bisa mengatasi masalah yang bertumpu pada masalah ekonomi yang salah arah. Masalahnya, para calon yang sudah muncul juga tidak punya tawaran kebijakan ekonomi yang bisa meyakinkan para pemilih bahwa kebijakan tersebut akan segera mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

   Kita tidak menentang munculnya tokoh muda, tetapi pemunculan itu adalah hasil dari prestasi mereka, bukan pemberian para tokoh tua atau tokoh lama. Bung Karno dan Pak Harto dulu muncul juga akibat prestasi mereka, bukan pemberian siapapun. Jadi kata kuncinya ialah kemampuan, bukan kemudaan. Kata mumpuni sebagai judul tulisan dipakai sebagai pengganti dari kata kompeten. Atau lebih tepat lagi, keyakinan orang terhadap kemampuan seorang tokoh.

      Di negara lain, banyak tokoh terpilih menjadi presiden bukan semata-mata karena usia muda atau tua tetapi karena prestasinya diakui dan sebagian besar pemilih yakin akan kemampuannya itu. Di Amerika Serikat yang punya tradisi panjang pemilihan presiden secara langsung, umumnya presiden terpilih saat berusia dibawah 55 tahun seperti Kennedy yang terpilih saat berusia 43 tahun (9 tahun lebih muda dari pada lawannya, Nixon) dan Clinton yang terpilih saat berusia 46 tahun (lebih muda 24 tahun dibanding lawannya, Bush senior). Tetapi Eisenhower terpilih pertama kali saat berusia 72 tahun (lebih tua belasan tahun dibanding lawannya, Stevenson) dan Reagan terpilih pertama kali saat berusia 69 tahun (lebih tua 13 tahun dibanding lawannya, Carter yang sedang menjabat presiden).

@@@

   Kita punya tiga kesimpulan. Pertama, bahwa kata kuncinya adalah kemampuan sang tokoh dan keyakinan pemilih pada kemampuan itu. Kedua masalah utama kita adalah pembangunan ekonomi ala Orde Baru yang telah terbukti salah arah karena tidak berhasil membuat rakyat kebanyakan menjadi sejahtera. Ketiga, adanya keinginan memunculkan tokoh muda. Yang terakhir ini tidak mutlak, lebih baik kalau tokohnya berusia muda. Masih harus ada kejelasan, yang disebut muda itu berusia berapa? Apakah usia awal 60 tahun itu bisa disebut muda? Kalau usia dibawah 60 tahun tetapi mengidap penyakit serius apakah layak ditampilkan? Kalau berusia mendekati 70 tahun tetapi sehat, seperti JK, apakah tidak layak untuk ditampilkan?

      Bagaimana cara mencari tokoh yang punya kemampuan dan punya kebijakan ekonomi yang betul-betul berpotensi mampu membuat rakyat sejahtera? Sebetulnya tidak sulit. Tokoh-tokoh yang selama ini sudah muncul, didorong untuk menawarkan konsep pembangunan ekonomi mereka, lalu kita kritisi supaya menjadi lebih kaya dan lebih realistis untuk dapat diterapkan. Tokoh-tokoh itu lalu kita perkenalkan kepada masyarakat sebagai pemimpin alternatif masa depan.

      Tentunya tidak cukup hanya dengan menawarkan konsep saja. Para tokoh itu harus berpengalaman menjadi eksekutif dan punya kepemimpinan. Karakter mereka juga harus menjadi pertimbangan, terutama integritas dan ketegasan serta keberanian. Masalah ini tentu memerlukan kajian yang lebih mendalam.  Apa yang diuraikan diatas secara singkat bisa menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini.

      Saya yakin banyak calon potensial yang bisa kita tampilkan, antara lain (menurut abjad) Burhanuddin Abdullah, Drajat Wibowo, Faisal Basri, Kwik Kian Gie, Laksamana Sukardi, Revrisond Baswir, Rizal Ramli, Sri Edi Swasono dll. Tentu kita tidak bisa menolak tokoh seperti Jusuf Kalla yang memahami masalah ekonomi walaupun bukan ahli ekonomi dan punya dukungan politik yang kuat. Kita harus menguji sejauh mana gagasan ekonomi mereka akan mampu menyejahterakan masyarakat dan sejauh mana kebijakan mereka selama ini betul-betul memihak rakyat.

   Hanya dengan cara itulah kita bisa punya alternatif terhadap tokoh-tokoh yang bisa memberi janji tetapi tidak tahu bagaimana cara mewujudkan janji kampanye itu. Apalagi tokoh yang kebijakannya sebagai pejabat negara terbukti tidak memihak rakyat seperti nampak dalam pemihakan terhadap kepentingan pengusaha besar dibanding nasib pedagang kecil didalam kasus Pasar Blok M dan Pasar Tanah Abang.

Tebuireng, 18 Oktober2007