(Pengasuh Pesantren Tebuireng)   Saya terperangah membaca pernyataan Sutiyoso (Indo Pos, 25 Mei-2007) yang mengatakan bahwa dirinya adalah gubernur “buas”. Karena diibaratkan sebagai hutan belantara yang penuh dengan binatang buas (artinya banyak warga Jakarta yang buas), maka suka atau tidak suka dibutuhkan pemimpin yang lebih “buas”. Sungguh tidak paham saya terhadap perumpamaan seperti itu. Apakah Sutiyoso tidak sepenuhnya memahami arti kata buas sehingga mengambil perumpamaan seperti itu? Tampaknya Sutiyoso bergurau dengan mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin yang “buas”. Kalau betul, dia tidak bisa membedakan kapan kita bisa bergurau dan apa yang bisa dijadikan gurauan

      Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata buas mengandung 3 pengertian. 1. suka memakan mangsa; binatang buas : yang suka memakan binatang lain (harimau, serigala, buaya). 2. bengis dan kejam, orang yang senang menyiksa atau menyakiti orang lain. 3.hebat dan rakus. Sejalan dengan pengertian diatas, maka pemimpin buas ialah pemimpin yang suka memangsa orang lain, pemimpin yang suka menyiksa atau menyakiti orang lain dan pemimpin yang hebat dan rakus.

      Dengan membaca pengertian diatas, kita mungkin menyimpulkan bahwa Sutiyoso tidak sepenuhnya memahami arti kata buas. Amat kecil kemungkinan sebaliknya, yaitu dia memahami artinya dan ingin menegaskan jatidirinya sekaligus menandaskan bahwa Jakarta perlu dipimpin oleh pemimpin seperti itu. Kalau itu yang terjadi, sungguh mengerikan. Terlebih lagi kalau dia ingin menjadi presiden. Dunia internasional akan ngeri terhadap negara dengan pemimpin seperti itu.

@@@

      Dalam kesempatan Rakernas YLBHI (25 Mei 2007) saya bertanya kepada Ali Sadikin pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Jakarta? Dia menjawab : "Mengapa Bung Karno memilih saya sebagai Gubernur DKI ?". Dijawabnya sendiri : "Karena saya dianggap tegas, keras dan berani". Saya setuju bahwa kita memerlukan Gubernur DKI (bahkan Presiden) yang tegas, dan berani. Tetapi kata keras masih perlu kita diskusikan lagi. Keras tidak identik dengan kekerasan. Keras tidak identik dengan otoriter. Keras tidak identik dengan tabrak terus dan tabu terhadap dialog. Mungkin keras identik dengan keras kepala, atau teguh pendirian.

      Bang Ali juga mengatakan bahwa Sutiyoso itu berani, tegas dan keras. Besar kemungkinan Sutiyoso sadar akan sikap tegas, keras dan berani yang dimiliknya. Juga sadar bahwa banyak orang menilai SBY tidak tegas dan peragu. Karena itu tampaknya Sutiyoso ingin maju sebagai capres pada 2009. Dia menyadari betul betapa masyarakat mendambakan munculnya seorang presiden yang tegas, berani dan tidak peragu. Kalau itu yang dimaksud, mengapa tidak mengambil kata gubernur galak atau gubernur tangan besi. Itu akan lebih tepat.

   Tetapi apa mungkin Sutiyoso tidak bisa membedakan antara buas dengan tegas, keras dan berani? Kalau tidak mampu membedakan kata buas dengan ketiga kata itu, maka mungkin sekali Sutiyoso tidak bisa membedakan arti suatu kata lain dengan arti yang lazim dipergunakan masyarakat. Kalau memang begitu, sulit bagi saya untuk membayangkannya menjadi presiden, jabatan yang membutuhkan kemampuan berbahasa dengan baik. Tanggapan formal SBY terhadap manuver Amien Rais yang menggunakan bahasa yang baik saja, ternyata menuai kecaman.

   @@@@

      Lepas dari paham atau tidaknya Sutiyoso akan kata buas dan apakah dia bergurau atau tidak, kita perlu mengkaji apakah kebijakan Sutiyoso menunjukkan kebuasan atau tidak. Kita lihat bagaimana Sutiyoso membela warga Meruya yang tanahnya akan di eksekusi dalam kaitan dimenangkannya PT Portanigra oleh Mahkamah Agung. Jelas tindakan itu bertentangan pengertian buas diatas.

      Saat saya menangani pengaduan oleh warga yang terkena penggusuran oleh Tramtib DKI, (Desember 2003) Sutiyoso memenuhi panggilan Komnas HAM untuk berdiskusi. Setelah itu beberapa kali Komnas HAM berdialog dengan walikota di DKI, Asisten Sekda DKI dan berbagai instansi lain untuk mencari jalan keluar bagi masalah penggusuran terhadap warga yang (dianggap) melanggar ketertiban. Contoh itu menunjukkan bahwa Sutiyoso terbuka untuk dialog. Saya tidak mengetahui perkembangan masalah itu setelah mengundurkan diri dari Komnas pada Mei 2004.

      Saya pernah berdemo ke kantor Gubernur DKI menemani kawan-kawan PKL dari APKLI untuk mengadukan nasib mereka kepada Gubernur. Setelah menunggu diluar halaman kantor itu dibawah hujan rintik-rintik sekitar 30-45 menit, akhirnya pejabat DKI setingkat echelon tiga atau empat menerima kami guna mendengar keluhan. Setelah itu APKLI tidak pernah diberi kesempatan untuk ketemu Gubernur, Wagub atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah PKL dengan berdialog dengan APKLI. Disini tampak Sutiyoso tidak peduli dan tidak mau berdialog.

@@@@

      Saya pernah membuat tulisan di Kompas (Maret 2007) tentang pelanggaran HAM (hak atas pekerjaan) oleh Pemda DKI (dalam hal ini PD Pasar Jaya) terhadap para pedagang tradisional di Pasar BLok M yang dijadikan Blok M Square. Padahal sesuai UU No 39/1999 dan UUD pasal 28, Pemerintah harus melindungi dan memajukan HAM. Para pedagang yang sudah berpuluh tahun berdagang disana akhirnya harus tergusur karena tidak mampu membayar mahal (antara RP. 27,5 juta – 60 juta per m2). Padahal biaya pembangunannya hanya sekitar Rp. 3,1 juta atau Rp. 4,5 juta per m2 termasuk ruang untuk sirkulasi. Tidak ada bantahan dan tanggapan terhadap tulisan itu dari PD Pasar Jaya, Pemda DKI dan anggota DPRD. Saya menerima SMS menanggapi tulisan itu yang bunyinya kira-kira “yang terjadi di Pasar Tanah Abang lebih kejam dari pada VOC”.

      Untuk kasus Blok M Square terdapat kerugian, tidak jelas negara atau masyarakat yang dirugikan. Yang jelas, ada dana yang sesungguhnya bisa dihemat. Harga jual rata-rata untuk pedagang lama maupun baru adalah Rp. 42,5 juta per m2. Jumlah luas keseluruhan bangunan = 158.000 m2. Yang diperjualbelikan adalah 70% = 110.000 m2. Maka penghematan yang bisa dicapai ialah 110.000 X Rp. 42,5 juta dikurangi biaya pembangunan (Rp. 495 milyar) = Rp. 4,675 trilyun dikurangi Rp 495 milyar = Rp. 4,18 trilyun.

   Yang dirugikan ialah para pedagang dan yang diuntungkan ialah pengembang. Mengapa pengembang bisa diuntungkan sebesar itu kalau para pembeli harus membayar uang muka dan pengembang tidak mengeluarkan modal terlalu besar? Mengapa pembangunan pusat perbelanjaan baru itu tidak diserahkan kepada para pedagang yang sudah lama berdagang disitu dan dibantu permodalan oleh Bank DKI? Mengapa pihak-pihak yang berkepentingan seperti Gubernur/Wakil Gubernur (kini jadi calon gubernur) dan anggota DPRD (kini jadi calon wakil gubernur) tidak mempertanyakan keganjilan seperti itu? Mengapa tidak ada partai politik yang membela pedagang tradisional yang terdzalimi?

Jombang, 27 Mei 2007.