Monday, December 10, 2007  Saya ditanya seorang yang sudah amat terkenal sebagai ahli dalam mempelajari hal yang amat haram: KORUPSI. Pertanyaannya berbunyi: “Siapa sih Mas, di Indonesia ini yang tidak pernah korupsi? Eh, saya perbaiki, mungkin pertanyaan saya tadi salah. Siapa sih di Indonesia ini yang tidak pernah terlibat masalah korupsi? Bukankah semua orang pernah terlibat masalah korupsi, sejak rakyat kecil sampai petinggi yang manapun?” Biarpun saya kaget, saya tetap saja waspada menjawab pertanyaan seperti itu. Tetapi setelah memikirkannya untuk beberapa saat lamanya, sayapun memberanikan menjawab: “Ya, kalau boleh jujur sih mungkin memang susah bagi orang Indonesia untuk bisa mengatakan belum pernah terlibat dalam masalah haram itu.”

Kita bisa merinci sendiri:

      –Punya bayi yang baru lahir. Ada masalah Surat Lahir bagi sang Bayi itu. Kalau anda sendiri tidak beres Surat Tanda Penduduk atau KTP anda, maka pasti anda akan terpaksa merogoh kantong lebih dalam untuk mengambil uang lebih banyak. Ini karena anda bisa saja diberitahu bahwa Surat Lahir sang bayi mungkin tidak akan dapat disiapkan tanpa bukti pendukung: KTP anda selaku ayah sang bayi!!

      –Mendaftar sekolah anak . Sama saja kan?

      –Menikahkan anak kandung sendiri? Sama juga!

      –Mencari kerja? KTP lah kuncinya

      –Anda sendiri meninggal dunia. Pertanyaan yang timbul: “Mana KTP almarhum (anda)?” Saya pernah menanyakan kepada petugasnya untuk apa, sudah meninggal, mengapa perlu ditanya KTP nya?

Saya tentu saja terkejut ketika sang petugas menjawab bahwa perlu sekali diketahui agamanya apa, karena penting untuk menentukan akan dimakamkan di makam yang mana, sesuai agama almarhum.

Sudah berkali-kali diumumkan bahwa KTP gratis, tetapi masih saja rakyat kecil diminta bayar, rakyat sedang juga dan rakyat besar apalagi. Hampir semua orang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan KTP yang sebenar-benarnya memang haknya. Jangan-jangan seorang Lurah akan menyuap dirinya sendiri untuk mengeluarkan KTP pribadi dan istri (2?)nya sendiri. Tiga minggu yang lalu tiga orang penghuni sebuah rumah membuat KTP; dibantu oleh petugas keamanan untuk membuatnya dengan membayar biaya seharga masing-masing Rp150.000,- per orang. Waktu mengantar KTP Nasional “pesanan” yang selesai dalam tiga hari itu, petugas keamanan itu disertai oleh petugas dari Kantor Lurah. Sekarang KTP sudah jadi dan saya lihat sepintas itu resmi. KTP Republik Indonesia berwarna biru muda/hijau. Mereka yang tiga orang itu dengan memiliki KTP telah melakukan dukungan terhadap tindak kejahatan yang haram: Korupsi!

Lalu, apa kelanjutannya??

Apakah anda sekarang bisa percaya bahwa penduduk Indonesia jumlahnya 234.693.997 jiwa (data Juli 2007 CIA World Fact Book). KTP saja bisa dibuat seperti itu dan di desa mereka juga mempunyai KTP. Bisa diduga kita tidak akan pernah mendapat angka yang mendekati kebenaran, karena yang biasa digunakan dengan istilah estimate sekalipun juga bisa amat meleset.

Apa presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan biaya untuk KTP? Saya kira belum ada seorang wartawanpun yang berani menanyakan kepadanya (presiden). Saya mungkin akan berani bertanya, hanya kesempatannya kapan?

Bapak yang ahli korupsi, eh, malah saya sekarang yang salah, yang ahli dalam masalah korupsi itu pernah mengatakan bahwa korupsi itu ada dua macam: Corruption by greed dan corruption by need (korupsi karena serakah dan korupsi karena terpaksa dan perlu). Saya pikir banyak akan menjadi debat besar karena pembagian ini. Yang terpaksa itu apa?

Opas Kantor membawa sepuluh lembar kertas tik ukuran A-4 pulang kerumahnya karena anaknya membutuhkan kertas itu untuk sesuatu keperluan. Menurut kategori hukum mungkin akan disebut terpaksa dalam arti yang dialami seorang yang memang miskin.

Ia tergolong miskin karena gaji dan pendapatannya di bawah angka yang di bawah angka kemiskinan. Dari sudut moral mencuri sepuluh lembar kertas kosong ukuran A-4 dan mencuri sepuluh Miliar Rupiah tunai itu, disebut sebagai mencuri juga. Pelakunya sama tingkatnya: pencuri. Itulah mengapa istilah corruption by need ini sebaiknyalah agar tidak digunakan dengan sembarangan, karena penafsirannya bisa sesuka-suka hati siapapun jua. Orang kaya dan berkuasa saja bisa mengatakan bahwa korupsi yang dilakukannya benar-benar karena terpaksa dan perlu. (Seperti credo majalah Tempo: patut dibaca dan perlu). Lalu siapa bisa melakukan penilaian yang benar-benar sehat?

Bagaimana pula halnya apabila seorang bendahara diharuskan menyerahkan sebuah jumlah yang lumayan besar, miliaran, untuk keperluan atasannya, bagi keperluan biaya kampanye politiknya. Pak bendahara inipun pasti akan terpaksa melakukannya, karena perintah atasan diluar kedinasan, kan? Berani menolak?

Bisa dipastikan keberaniannya untuk menolak akan menimbulkan biaya yang tidak terduga: pemecatan sang bendahara, secara halus maupun kasar. [Rule Number One: THE BOSS IS ALWAYS RIGHT. Rule Number Two: Refer Number One. Three?? And so on, and so on, and … so … on … – Peraturan Nomor Satu: BOSS SELALU BENAR. Peraturan Nomor Dua: Lihat Nomor Satu. Tiga?? Dan seterusnya, danseterusnya, dannnseterusssnya ….]

Itulah sebabnya saya menganjurkan agar Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi serta Gubernur Bank Indonesia tidak dilantik oleh presiden, misalnya oleh dewan perwakilan rakyat saja. Dengan demikian maka anggapan bahwa presiden itu boss akan berkurang drastis.

Ada tambahan dari sang pakar masalah “ilmu” korupsi: korupsi itu bukan hanya di tingkat bureaucrazy pemerintahan saja, tetapi juga di kalangan swasta juga.

Ini sih jelas dalam conto pertama di awal tulisan ini. Tiga pemilik KTP Nasional yang baru itu!! Mereka orang swasta, bedanya mereka menggunakan uangnya sendiri bukan uang rakyat. Murid juga bisa menyuap gurunya dengan cara canggih: menggunakan uang, ancaman, bujukan lain berupa apapun, juga korupsi, karena membuat rapuhnya sistem.

Perkataan korupsi berasal dari, kalau dalam bahasa Inggris kata aslinya adalah corrupt yang berarti buruk, jelek, jahat atau rusak seperti corrupt form of language (kerusakan bentuk bahasa) atau corrupt manuscript (naskah yang rusak karena kurang ketelitiannya dalam menyalin, misalnya). Tetapi Power Corrupts itu artinya kekuasaan disalah-gunakan. Pada umumnya artinya tidak bagus, termasuk kalau komputer saya tersendat, saya mungkin saja akan mengatakan there are corrupted files in the system (ada file-file yang rusak di dalam sistem).

Saya tidak tahu kalau membaca media di Indonesia itu harus memilih yang mana berita yang bisa menyenangkan hati, karena semua orang dan semua pihak kelihatannya ramai membicarakan korupsi dan tidak lupa sambil berbuat atau melakukannya secara simultan. Uang itu biarpun uang logam tidak ada suaranya, bia dari hasil legal maupun illegal.

Sampailah kita mengingat sebuah lelucon yang meningkat ke pembicaraan seorang Amerika Latin dengan seorang pialang uang Amerika Serikat di sebuah hotel mewah di negara si tuan rumah orang yang pertama. Si orang asal Amerika Serikat bertanya: “Dari hotel ini, memandang dari jendela ini, seharusnya kita berdua bisa melihat sebuah bendungan yang lumayan ukuran besarannya. Bukankah saya pernah menjadi perantara sukses pengadaan dana untuk membuat sebuah bendungan di situ? Mana sekarang bendungannya?? Lawan bicaranya yang cerdik hanya menjawab: “Bendungan apa, sih??” Begitu besar korupsi di negara itu sehingga menghilangkan sebuah bendungan tidak usah memanggil David Copperfield untuk melakukan aksinya.

Apakah di Indonesia ada proyek seperti itu? Siapa tahu?

Saya telah memberikan conto-conto di atas yang menyangkut hal-hal mengenai korupsi. Yang biasanya menyangkut pejabat tinggi dan berkuasa, sekarang ternyata bisa menyebut juga bahwa orang yang tidak punya, menggunakan uang sendiri, tetapi termasuk dalam kategori korupsi. Makin meluas pelakunya dan makin menyempit ke arah diri saya juga. Mungkin sekali benar dan betapa kecilnya sekalipun menurut kategori di atas, saya pun pasti pernah terlibat korupsi. Apakah ya kira-kira sebutan yang kurang, di luar sebutan Negara yang korupsinya terbesar, Kepala Negara yang menyeimbangi sebutannya dengan sebutan terhadap Negaranya? Sekarang menyangkut orang kecil yang tidak memegang uang milik negara, tetapi tergolong korupsi juga?

Corruption by need kategori seperti di atas, kelihatannya sudah common practice-praktek sehari-hari. Dalam tulisan saya berjudul Pelanggaran yang lalu, saya mengemukakan bahwa pelanggaran oleh semua lapisan masyarakat, dengan conto yang jelas. Misalnya warung tegal di atas trotoir selama bertahun-tahun, tidak diminta pindah lokasi, mengganggu pejalan kaki, karena si empunya adalah orang yang kelasnya teri dan sifatnya mencari makan. Jadi adalah sah meskipun melanggar peraturan, hanya karena dia miskin dan susah hidupnya. Saya kurang mengerti pelanggaran boleh dilakukan hanya karena dia orang kecil dan kurang beruntung nasibnya. Orang kecil yang kedudukannya di kantor pemerintah hanya opas atau office boy, boleh korupsi karena corruption by need?? Lalu saya sudah mendengar juga korupsi digolongkan, saya lupa persis angkanya, misalnya satu miliar kebawah tidak diapa-apakan dulu, yang dikejar yang satu miliar keatas. Kalau menurut hukum, bukankah jumlah yang satu senpun curiannya dia adalah pencuri juga. Kalau hal seperti ini dibiarkan, lebih baik apabila dituangkan ke dalam bentuk undang-undang yang sah: mencuri kelas teri dibolehkan, tidak dituntut dan tidak akan dihukum. Ramai juga terbayang dimata saya, kalau sekitar dua juta orang Indonesia masing-masing mencuri duapuluh ribu Rupiah, maka jumlah yang terkorupsi akan mencapai empat puluh miliar Rupiah.

Lalu pertimbangan hukumnya seperti apa, ya ??

Yang jelas, akan menyebabkan saya menjadi merasa ngeri juga meskipun hanya dengan membayangkan saja, bagaimana bunyi undang-undang yang membolehkan korupsi/mencuri seperti yang saya lamunkan di atas.

Ada juga, info yang baru saja saya dengar, katanya saat ini sudah merupakan RUU (Rencana Undang Undang), yang akan bisa menjaring orang asing, yang melakukan kecurangan di Indonesia meskipun dananya bukan dana milik Negara Republik Indonesia. Pikiran saya langsung melambung keujung sebelah bagian Barat dari negara kita, Indonesia, tepatnya di sebelah Barat Sumatra. Peristiwanya adalah bencana alam Tsunami. Terbukti dalam bantuan-bantuan dari negara-negara kaya, terjadi korupsi besar dan kecil yang waktu saya mendengarnya menjadi terperangah. Bantuan US$10 juta, ternyata akan meringankan sipenyumbang terhadap kewajiban pajaknya. Ini perbuatan tidak melanggar hukum tetapi kata hati nurani saya: tidak patut dan tidak terpuji. Di dalam sebuah Yayasan Jerman terjadi perebutan uang jutaan Euro, dan proyek perumahan menjadi terhenti karena dananya ditarik kembali ke Jerman, para pengurus saling menyalahkan dan dari pertengkaran itu, rakyat Acehlah yang rugi. Ada bantuan-bantuan tunai yang lebih dari setengahnya raib karena digunakan membayar honor dan gaji para konsultan dan tenaga ahli serta biaya angkutan menggunakan pesawat terbang. Sipapun dia, sepanjang berbentuk manusia, berkulit warna apapun, bertitel pendidikan apapun, dia akan masih mau untuk menghalalkan segala cara untuk korupsi dan mencuri dana kemanusiaan seperti korban Tsunami di pantai Barat Sumatra.