Saya sudah baca puluhan analisa, proposal dan ide untuk pengurangan kemacetan di Jakarta. Tapi agak mengherankan bahwa TIDAK ADA SATUPUN yg memikirkan solusi (parsial) sederhana berikut:



Rubah manajemen transport publik secara drastis, yaitu dengan
menghilangkan sistem setoran yg sudah jadul dan pengelolaan
manajemen seluruh publik transport (kacuali taxi) dikelola oleh
Pemda DKI.

Perusahaan transport publik seperti pemilik bis kota, kopaja,
metromini, dan angkot akan dibayar oleh pemerintah berdasarkan
jumlah rit (misalnya per rit Rp. 200,000 tergantung studi kelayakan
yg mudah dikaji karena ini juga akan menentukan harga tiket), tiket
penumpang dijual dihalte atau memakai sistem elektronik, dan semua
transport publik cuma bisa berhenti dihalte selama 1/2 menit untuk
menaikkan atau menurunkan penumpang.

Dengan demikian ada beberapa manfaat sekaligus yg dapat dipetik dari
perubahan sistem yg relatif sederhana dan hampir tidak perlu biaya
yg signifikan:

a. Tidak ada simpul kemacetan di Jakarta akibat bis/metromini/angkot
ngetem, menurunkan dan menaikkan penumpang disebanarn tempat,
lantaran tidak ada insentif buat sipengemudi kendaraan umum untuk
melakukan hal tersebut lagi, akibat dihapusnya sistem setoran.

b. Pengawasan dan pengelolaan relatif mudah.

c. Membantu masyarakat kita untuk lebih berdisiplin berlalu-lintas:
tidak ada lagi pelanggaran sehari-hari dimana bis/kopaja/angkot
berhenti dimana ada tanda dilarang stop, atau dilarang parkir
disana, penumpang juga disadarkan bahwa naik transport publik itu
tidak bisa seenaknya dan ada aturannya. Kalau ini tercapai
miasyarakat kita akan mengecap kemajuan (thd kesadaran publik) yg
luar biasa.

Memang solusi tersebut tidak akan membebaskan Jakarta dari kemacetan
secara total, tapi setidaknya jalanan - walaupun akan tetap penuh
mobil dan motor - tapi akan lebih 'fluid', dan ini menghemat biaya
dan waktu jutaan orang setiap hari.

Ini solusi yg lebih mudah , baik dan dijamin akan ada hasilnya
nyatanya, dibanding usulan lain seperti pembatasan mobil (nomor
ganjil-genap), progresive tax, atau restrictive zoning.

Pertanyaan saya: KEMANA THINK TANK kita?, apakah Pemda DKI sudah
sedemikian gobloknya sehingga ide sederhana seperti inipun
diwacanakan pun TIDAK PERNAH?

Atau ada alasan lain yg saya tidak mengerti?

Salam,
ZHAO YUN