Menurut sastrawan dan dramawan Prancis, Victor Hugo, (1802-1885), “An invasion of armies can be resisted, but invasion of ideas cannot be resisted.” Invasi militer dapat dibendung tetapi invasi gagasan tidak dapat dibendung. Gagasan yang dimaksud Victor Hugo bukanlah  yang sifatnya terbatas pada pembangunan  fisik atau teknologi, seperti gagasan reklamasi pantai menjadi daratan, pembangunan tempat pengungsian untuk menghadapi letusan gunung  atau penerbangan ke bulan. Gagasan yang dimaksud Hugo adalah yang berkait dengan ideologi, interpretasi keagamaan, aliran kepercayaan, keyakinan dan lain sebagainya yang berasal dari pendapat,  pemikiran atau idealisme. Dan inilah yang tak dapat dibendung, juga tidak bisa dipasung.

 
Pemikiran Marx  dengan komunismenya telah merambah ke berbagai penjuru dunia, melintasi batas negara dan benua, tanpa bisa dibendung. Komunisme kemudian runtuh bukan karena dibendung dengan kekerasan militer Amerika, melainkan karena ajaran Marx tersebut kemudian dipraktekkan dan diinterpretasikan oleh para pengikutnya sedemikian rupa sehingga  tidak sesuai dengan tantangan dan kemajuan zaman,  tidak logis, menimbulkan tirani jiwa, otoriter dan antidemokrasi, sehingga akhrnya  diruntuhkan (ditinggalkan) sendiri oleh pengikutnya. Bukan kapitalisme yang telah menggali liang kuburnya sendiri dan diatasnya berdiri sosialisme untuk selanjutnya menuju masyarakat komunis, tetapi komunismelah yang justru telah mengubur dirinya sendiri.
 
Demikian juga dengan bermunculannya berbagai aliran keagamaan, kepercayaan, sempalan, sekte dan lain sebagainya, semua itu tak akan bisa dibendung atau dipasung oleh yang tidak menyukainya atau yang menganggapnya sebagai ajaran sesat dengan jalan kekerasan seperti bila terjadi invasi militer. Bahkan tindak kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah. Karena itu bila invasi militer harus dihadapi dengan cara-cara militer, maka invasi gaasan atau pemikiran juga harus dihadapi dengan gagasan dan pemikiran dengan mengadu argumentasi melalui cara-cara intelektual.
 
Apalagi kalau yang menyebarkan gagasan atau pemikiran dan para pengikutnya tersebut sebagian besar dari  kalangan intelektual pula, yang mendasarkan gagasan atau pemikirannya itu di atas pijakan suatu keyakinan. Mereka tak bisa dihadapi melalui cara-cara preman seperti maling ayam dengan melakukan berbagai tindakan anarkhis, perusakan, penghancuran bahkan penyerangan secara fisik terhadap yang dituduhnya “sesat”. Sebab cara-cara demikian justru merupakan tindakan sesat karena bukan membangun pencerahan melainkan menyebarkan ketakutan.
 
Lain slogan lain perbuatan
Selama ini memang sedang terjadi anomali. Ketika di satu sisi kita selalu menggembar-gemborkan slogan yang mengecam dan mengutuk apa yang pernah diwariskan Machiavelli yakni prinsip het doel heiligt de middelen (tujuan menghalalkan cara), namun di sisi lain justru yang kita kecam dan kita kutuk itulah yang dijalankan. Di satu sisi kita menyerukan slogan, dan di sisi lain kita justru menjungkirbalikkan slogan yang kita gembar-gemborkan itu. 
 
Betapa pun baik dan mulianya suatu tujuan, bila dilaksanakan dengan cara anarkhis, berarti yang terjadi adalah anarkhisme dan itu jelas merupakan tindakan melawan hukum. Layakkah kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum?   Apalagi bila yang dihadapi adalah suatu hal yang dikategorikan oleh suatu pihak sebagai penodaan agama, maka apabila kelompok yang juga ingin membasmi apa yang disebutnya sebagai penodaan agama itu dengan cara anarkhis, maka itu sudah perbuatan penodaan terhadap agama pula. Sebab tidak ada agama mengajarkan anarkhisme.
 
Adalah tugas aparat penegak hukum, seperti dikemukakan oleh Jenderal Polisi Sutanto, untuk menindak secara hukum segala sesuatu yang mengganggu ketertiban umum. Tetapi bagaimana kalau setiap orang atau kelompok tiba-tiba mewisuda dirinya sendiri menjadi polisi dan malah mengambilalih tugas kepolisian dengan main hakim sendiri? Tidakkah justru mereka ini, yang kemudian melakukan perusakan, penghancuran dan berbagai tindakan anarkhis lainnya  yang telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, yang harus ditindak oleh aparat kepolisian?
 
Tindakan anarkhisme merupakan cara main hakim sendiri karena merasa benar sendiri dan menang sendiri sehingga juga merasa sah pula  untuk menghakimi siapa saja yang dianggap berbeda pendapat. Padahal perbedaan pendapat seharusnya dihargai, sejauh pendapat itu dikemukakan dalam bentuk wacana,  dialog, tesis, makalah, buku atau diskusi yang sifatnya terbuka dan tidak menghasut atau membangkitkan rasa permusuhan atau merugikan terhadap pihak lain. Tindakan hukum hanya dapat dilakukan ketika pendapat tersebut dipaksakan kepada orang lain untuk menerimanya, memaksa orang lain untuk mendukungnya, memaksa orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau harta benda lainnya dengan ancaman untuk dibunuh, atau dengan tekanan fisik lainnya, maka ini sudah memasuki dunia kriminalitas serta intimidasi dan aparat keamanan harus menindak tegas.
 
Keberadaan dan eksistensi sebuah ideologi, suatu ajaran atau aliran, selalu mengikuti hukum pasar. Sebagai produk, nasibnya ditentukan oleh calon konsumen. Kalau tidak menarik, tidak enak, tidak sesuai selera,  mengandung racun, tidak masuk akal, tidak logis, bertentangan dengan hukum atau aturan yang ada, maka produk apa pun akan kehilangan pasar dan akhirnya gulung tikar karena tak ada konsumen. Dan bila terbukti membahayakan masyarakat, maka produsen penghasil produk yang bersangkutan harus berhadapan dengan hukum dan produknya dapat ditarik dari peredaran atau dimusnahkan, yang mana semua itu hanya dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang, bukan oleh para preman.
 
Karena itu pula, segala bentuk produk pemikiran atau pendapat, seharusnya dihadapi dengan pemikiran dan pendapat pula. Mungkin kita memang perlu merenungkan dalam-dalam apa yang dikemukakan oleh Victor Hugo tersebut di atas, yang sengaja diungkap kembali untuk membuka tulisan ini, yang tidak bermaksud membahas masalah sesat atau tidak sesatnya suatu kegiatan  ritual yang kini sedang dipergunjingkan, melainkan melihatnya sebagai  kasus sosial dalam konteks hukum, karena Indonesia negara hukum, bukan negara preman.
 
Dimuat pula di

Harian SUARA KARYA, 20 November 2007