Endonesha boleh buruk di bidang manajemen umum. Manajemen tranportasi amburadul. Manajemen bencana acak kadut. Manajemen pemerintahan super ribets. Manajemen organisasi juga berantakan. Tetapi ada satu manajemen yang luar biasa, yang mungkin belum pernah ada modelnya di sekolah2 bisnis terkenal di seluruh dunia, manajemen dari penjara. Disamping kasus2 tahanan politik, yang terpaksa mengatur organisasinya secara pontang panting, kasus mengatur satu organisasi dari penjara hampir ga pernah ditemui di dunia.

 

Paling sedikit ada 3 kasus akhir2 ini yang menyangkut soal ini. (Kasus Mulyanah W. Kusumah agak beda, karena setelah keluar penjara dia merasa masih berhak melanjutkan pekerjaannya yang terakhir, anggota kpu.)

 

Pertama, salah satu anggota kpu terpilih, Syamsulbahri ternyata tersangkut kasus korupsi dan berstatus tersangka ketika dia di-fit and proper test oleh dpr. Sekarang dia sudah ditahan di LP kelas I Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Koq bisa, dpr men-fit-anf-proper-test seorang tersangka dan lolos.

 

Kedua, kasus pengaturan bisnis narkoba dari dalam penjara bukanlah isapan jempol lagi. Seorang terpidana kasus narkoba, justru menjadi general manajer merangkap owner dari satu jaringan pengedaran narkoba di luar penjara. Penjara menjadi head-officenya untuk mengatur bisnis ini. Tidak jelas, apakah mereka membayar biaya sewa ruang untuk itu dan ndak tahu apakah kantornya dilengkapi tilpun/fax, meja dan kursi layaknya satu kantor biasa.

 

Ketiga, kasus ketua PSSI Nurdin Halid. Meski telah mendekam dalam penjara, belum lama ini dia bahkan terpilih lagi sebagai ketua PSSI periode 2007-2011. Rupanya pengurus2 PSSI begitu yakin dengan manajemen dari dalam penjara yang akan dijalankan secara remote oleh Nurdin Halid ini. Bahkan seorang wakil presiden baru ’merespon’ minta NH mundur, setelah ada surat dari FIFA yang menyatakan keberatan PSSI sebagai salah satu anggota fifa dipimpin oleh seorang terhukum. Jika tidak ada respon dari FIFA, maka endonesha akan mendapat satu record baru, organisasi keolahragaan pertama yang dipimpin oleh seorang terhukum. NH sendiri tetap menolak mundur, dan mengatakan dia cuman mematuhi putusan organisasi. Presiden dan wakil presiden tidak bisa melakukan intervensi kepada PSSI, kata NH. Mungkin NH punya rencana mencari bibit2 pemain sepakbola dari para napi2.

 

Saat ini jelas sudah ada pergeseran nilai tentang yang namanya tertuduh, terdakwa, terhukum, atau terpidana. Meski sudah diputuskan pengadilan tinggi, bahkan MA, umumnya para pejabat publik yang tersangkut kasus2 pidana tidak menganggap status ini sebagai satu hal yang memalukan. Cuman dianggap sebagai status sementara saja, atau menganggap sebagai satu percobaan saja, sehingga harus dihadapi secara tegar.

 

IMHO, di negara2 lain, terutama Jepang dan korea, bahkan seorang pejabat publik yang baru ’digosipkan’ ada kasus pelecehan misalnya, segera mengundurkan diri dari jabatannya hingga persoalannya jelas. Biasanya, meski ternyata terbukti tidak bersalah, pejabat tersebut enggan menjabat kembali. Ada rasa malu.

 

Mungkin kita kekurangan manajer2 handal (SDM) yang bisa mengatur organisasi2 pemerintahan ini. Kita krisis kepemimpinan, sehingga tokoh2 sekaliber syamsul, nurdin dll masih sangat dibutuhkan tenaganya bagi nusa dan bangsa ini, meski dalam status di penjara, atau kita perlu manajemen yang lain, manajemen malu.

 

Wiro

03.11.2007