Dalam pidato pada acara  peresmian berdirinya Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi’raj yang lalu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat luas untuk mensosialisasikan pemahaman Islam secara modern, yang anti-kekerasan dan teror dengan memperkokoh persatuan kebangsaan dan kerukunan  umat beragama yang moderat dan terbuka.

Meskipun ibarat bayi baru lahir, namun BAMUSI sebagai sayap Islam di lingkungan PDI Perjuangan telah memperlihatkan komitmen politiknya yang sejalan dengan ajakan Megawati. BAMUSI dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ide khilafah Islam di Indonesia yang ujung-ujungnya akan menuju ke formalisasi agama lewat Syariat Islam. Seperti dikemukakan oleh Prof Dr Hamka Haq, pimpinan BAMUSI “jika khilafah itu sudah dikaitkan dengan aspek politik bahwa NKRI harus menjadi bagian khilafah, dan pemerintahan serta konstitusi harus berubah, jelas itu ancaman bagi NKRI.
 
Dan sikap politik BAMUSI tidak sendirian. Di sela-sela Konferensi Internasional Cendekiawan Muslim (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) di Jakarta belum lama ini, Pengurus Besar NU dan Pengurus Pusat Muhammadiyah juga menolak formalisme Islam. Bagi kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu, bentuk perjuangan meningkatkan kesejahteraan umat tidak perlu melalui formalisasi ajaran Islam dalam hukum negara. Din Syamsuddin selaku pimpinan PP Muhammadiyah menegaskan, lebih baik memilih substansi ajaran Islam itu sendiri daripada formalismenya dalam memperjuangkan kesejahteraan, kemajuan dan keunggulan umat Islam.
 
Bahaya apakah sebenarnya yang diprediksikan akan timbul bila terjadi formalisasi agama di wilayah publik, dalam pengertian hukum agama dijadikan hukum publik, padahal publik kita (dalam skala nasional sampai regional dan lokal di pedesaan) amat plural? Apalagi bila negara berdasarkan khilafah sehingga semua bentuk  pemerintahan dan konstitusi harus diubah tidak lagi menjangkau kepentingan nasional melainkan kepentingan kelompok penganut agama tertentu saja?
   
Civil Religion
Menurut Dr. Abd A’la, staf pengajar program pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pengasuh sebuah Pondok Pesantren di Sumenep Madura,   pengusungan agama formal ke wilayah publik di negara kita yang majemuk membuat sebagian orang khawatir akan terjadinya dominasi agama formal atas wilayah publik yang serba plural. Kekhawatiran ini tidak dapat diartikan sebagai penolakan atas kehadiran agama di ruang publik, tetapi lebih kepada kemaungkinan ekses negatif yang ditimbulkannya. Sebab formalisasi agama bisa mengejawantah dalam bentuk otoritarianisme dan klaim kebenaran sepihak “atas nama Tuhan”  serta penolakan terhadap komunikasi dialogis dengan “the others”.
 
Untuk mengantisipasi fenomena ini, Abd. A’la mengemukakan perlunya dikembangkan keberagamaan yang berorientasi pada civil religion.  Berangkat dari konsep Bellah (Beyond Belief, 1970), Abd. A’la menyebutkan civil religion sebagai pola keberagamaan di satu sisi mampu menanamkan keimanan bagi penganutnya namun di sisi lain secara serempak mengantar mereka kepada sense of crisis terhadap kehidupan konkret di dunia.
 
Dengan pengembangan civil religion diyakini oleh Abd. A’la dapat dieliminir kecenderungan sikap otoritarianisme menuju  keotoritatifan pemahaman agama. Tampaknya, konsep ini mengacu pada pengertian agar umat beragama mau “mempertemukan”  pemahaman literer tekstual untuk diinterpretasikan secara kontekstual. Dengan demikian umat beragama dapat bersikap honesty, diligence, comprehensiveness, rasionableness dan self-restraint guna memperluas wawasan dan sikap keberagamaan yang rendah hati.
 
Dan dengan ini pula terbuka jalan bagi berkembangnya rasa keadilan dan solidaritas terhadap sesama penganut seagama maupun beda agama dalam rangka sama-sama mengabdi pada kemanusiaan. Kontestasi simbol-simbol agama dan politisasi nama Tuhan juga dapat dihilangkan.
 
Selama ini kita memang lebih banyak bicara tentang simbol agama daripada substansi agama. Padahal konflik-konflik internal biasanya dimulai dari sini. Ibarat makanan, orang lebih banyak meributkan merek atau labelnya daripada kualitas dan manfaatnya bagi kesehatan. Padahal substansi kebutuhan makanan adalah untuk  kepentingan kesehatan.
 
Disebutkan oleh Abdurrahman Kasdi, bila agama diformalkan dalam perundang-undangan publik, dengan sendirinya akan terjadi keberagamaan dengan pendekatan politik yang sarat dengan nuansa simbolis-formalistis, sementara dimensi penerapan substansinya belum tentu mengenai sasaran dan malah kontraproduktif.
 
Uraian Kasdi mudah dipahami,  karena dengan mengarak bendera agama yang simbolis-formalistis itu  energi lebih banyak dihabiskan untuk urusan labelisasi halal-haram, sesat-murtad atau malah kafir mengafirkan dan lain sebagainya dan bukannya membangun harmoni perbedaan dalam kehidupan yang menjadi esensi keberagamaan.
 
Kekuatan Pemaksa
Institusi politik selalu memiliki kekuatan pemaksa (enforce power) dan bila hukum agama menjadi institusi politik maka agama juga akan menjadi kekuatan pemaksa untuk menegakkan klaim kebenaran tunggal. Di masyarakat plural, fenomena demikian tak lain artinya dari  anarkhisme. Teror tidak harus berupa kekerasan lewat ledakan bom. Pemasungan hak untuk berbeda pendapat, penolakan terhadap pluralisme untuk digantikan oleh fundamentalisme yang menimbulkan tirani jiwa, juga teror.
 
Karena itu kiranya seruan Megawati Soekarnoputri tersebut perlu diantisipasi. Sebab kapasitas seruan itu tidak terbatas pada obsesi dalam bingkai plat-form kepentingan partai yang dipimpinnya melainkan pada plat-form berskala nasional. Mari sama-sama bertanya, kita ingin membangun kehidupan keberagamaan yang berbasis civil religion di mana pluralisme menjadi acuan dasarnya, atau membiarkan agama menjadi enforce power yang melahirkan fundamentalisme?
 
HD. Haryo Sasongko
Peneliti, mitra kerja pada Laboratorium Pengkajian Islam & Budaya