Tag

 SUDAH WAKTUNYA AMNESTY INTERNATIONAL, Komisi HAM PBB dan Lembaga HAM lainnya , Tangani Sampai Tuntas Kasus 'KORBAN PERISTIWA 1965'



Sudah Empatpuluh dua tahun berlalu sejak terjadinya peristiwa
berdarah, pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah kehidupan Republik
Indonesia, ---- bahkan dalam s e l u r u h sejarah nasion
Indonesia, --- ketika aparat kekuasaan negara RI di bawah Jendral
Suharto melakukan suatu kampanye pembunuhan massal, penangkapan
besar-besaran, pemenjaraan dan penindasan terhadap kurang lebih tiga
juta rakyat Indonesia yang tak bersalah.

Sudah lebih dari empatpuluh tahun pula, -- lebih dari duapuluh juta
keluarga korban KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN rezim Orba, sampai
detik ini, masih menderita secara mental, politik dan sosial. Karena
terhadap mereka-mereka itu, --- aparat kekuasaan dan birokrasi
negara, didukung oleh ketetapan , peraturan dan ketentuan, serta
kebijaksanaan pemerintah warisan rezim Orba, masih meberlakukan
diskriminasi, stigmatisasi dan pengucilan.

Sudah hampir sepuluh tahun rezim Orba yang dikepalai oleh Presiden
Suharto formal 'lengser'. Namun, -- birokrasi dan aparatur kekuasaan
negara pasca Suharto , termasuk lembaga-lembaga legeslatif dan
judisial masih terus melakukan politik dan kebijakan rezim Orba
terhadap para korban Peristiwa Pelanggaran HAM 1965.

Hak-hak politik dan kewarganegaraan korban Peristiwa 1965, masih
saja belum direhabilitasi. Nama baik mereka yang telah dirusak dan
dihitamkan oleh rezim Orba masih belum dipulihkan.

* * *

Pelanggaran HAM besar-besaran yang menjadi tanggungjawab rezim Orba,
tak terbatas hanya pada orang-orang PKI, yang dianggap simpatisan dan
pendukung PKI, orang-orang Partindo, PNI, Baperki, pelbagai ormas,
serta orang-orang non-partai yang dianggap Kiri dan simpatisan serta
pendukung Presiden Sukarno. Dimulai dari situ berlangsung serentetan
Pelanggaran HAM besar-besaran, yaitu ketika militer Indonesia
melakukan invasi serta pendudukan, 'anchlus' dan 'referendum' di
Timor-Timur, --- dalam Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Mei
1998, ---- yang menyangkut sejumlah kasus 'orang hilang' , antara
lain 'hilangnya' penyair muda dan aktivis demokrasi dan HAM Widji
Thukul, kemudian kasus-kasus konflik kekerasan di Aceh, Papua,
Maluku dan tempat-tempat lainnya.

Terakchir bangsa kita menyaksikan pembunuhan keji terhadap pejuang
demokrasi dan aktivis HAM Munir, dimana terdapat indikasi kuat
terlibatnya aparatur intelijen kekuasaan.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa di Indonesia dewasa ini 'ketiadaan
hukum' masih berlangsung terus. Di Indonesia masih belum ada
perubahan mendasar terhadap situasi 'impunity'. Hal itu terjadi
meskipun sudah hampir sepuluh tahun Reformasi dan Demokratisasi
diproklamasikan dan didengung-dengungkan . Walaupun --- negara
Republik Indonesia yang diasumsikan sebagai suatu negara hukum
karena sejak berdirinya didasarkan pada suatu UUD. Meskipun negara
ini berfalsah PANCASILA yang berperikemanusiaan . Meskipun sejak
Reformasi dan Demokratisasi telah ditambahkan pula fasal-fasal HAM
yang universil ke dalam UUD-RI. Nyatanya, pelanggaran-pelanggaran HAM
masih tetap tidak ditangani sebagaimana mestinya. Baik oleh
pemerintahan Presiden Habibie yang lahir dari pilihan dan restu
Presiden Suharto yang lengser, maupun oleh pemerintahan pasca
Reformasi, di bawah Presiden Abdurrahman Wahid yang digulinggkan
semasa masih dalam jabatan, demikian pula oleh pemerintahan Presiden
Megawati dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
menerima jabatannya langsung dari para pemilih.

* * *

Betapapun, Gerakan dan Kegiatan demi HAM dan perjuangan untuk
Demokrasi dan Keadilan dalam masyrakat Indonesia tak pernah berhenti.
Ia berlangsung terus. Terkadang vokal dan bergelora, terkadang tak
terasa dan seperti hilang tenggelam di bawah pemberitaan-pemberitaan
lainnya. Di lain fihak, tanggapan dan reaksi dari jurusan yang
berwewenang, sama saja. Mereka tetap membisu dan membuta terhadap
pelanggran-pelanggaran HAM di masa 'lampau''. Sikap yang berwewenang
dan kaum polistisi yang berucap membela HAM, tetapi bertindak lain,
adalah seperti orang yang terjangkit penyakit 'hilang ingatan',
layaknya

Terlebih-lebih lagi terhadap kasus pelanggaran HAM terbesar, kasus
Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dalam Peristiwa Pembunuhan Masal 1965.

Kepada pelbagai lembaga HAM mancanegara telah berkali-kali diajukan
seruan, petisi, imbauan, bahkan tuntutan agar organisasi-organisasi
HAM internasional seperti AMNESTY INERNATIONAL. dan Komisi HAM PBB,
agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap situasi HAM
di Indonesia.

Untuk keperluan itu, beberapa tahun yang lalu, suatu delegasi korban
Peristiwa 1965, dipimpin oleh Dr Ciptaning dan Ir Stiadai dari
Pakorba, khusus berkunjung ke Jenewa menghadiri Sidang Komisi HAM PBB,
dengan tujuan minta perhatian mancanegara dan PBB, atas situasi
pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya, sepucuk Surat Terbuka
dikirimkan kepada Sekjen PBB Koffi Anan, juga dengan maksud minta
perhatian badan dunia tsb atas situasi HAM di Indonesia. Namun
seruan-seruan dan imbauan tsb sampai sekarang masih belum mendapat
tanggapan yang diharapkan.

Amnesty Inernational sebagai suatu badan HAM non-pemerintah terbesar
di dunia dewasa ini, pernah melakukan aksi-aksi tertentu minta
perhatian dunia serta pemerintah Indonesia dan dunia terhadap
pelanggaran HAM terbesar 1965. Baru-baru ini ( di Utrecht, 13 Sept
2007) Amnesty Internatioanl (Belanda) bersama Universitas Utrecht,
SIM dan ICCO dalam kesempatan diselenggarakannya 'Munir Memorial
Lecture', minta perhatian dunia khusus terhadap kasus pemubunuhan
keji terhadap MUNIR , aktivis dan pejuang demokrasi dan HAM Indonesia.
Menuntut keadilan untuk Munir. Juga Keadilan untuk semua.

Kegiatan tsb merupakan dukungan atas usaha dan kegiatan aktivis HAM
diIndonesia, yang perlu disambut. Agar dimasa mendatang Amnesty
International dengan lebih teratur serta berrencana melakukan
kampanye mancanegara untuk mendesak pemerintah Indonesia dan PBB
secara nyata menanganai kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Sehubungan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM tsb, bagaimana sikap
dan konsistensi Komnasham Indonesia dalam menangani kasus Munir dan
kasus Peristiwa 1965 masih harus dilihat lebih lanjut.

* * *

Apakah organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga HAM internasional
khususnya Amnesty Interntional dan Komisi HAM PBB serta
organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga internasional lainnya sudah
cukup memberikan perhatiannya terhadap pelanggaran HAM terbesar di
Indonesia, khususnya perhatian terhadap para korban Peristiwa 1965
yang sampai dewasa ini hak-hak kemanusiaan dan hak-hak politiknya
masih belum direhabilitasi oleh yang bertanggung jawab dan berwewenang
di Indonesia?

Kiranya masih belum cukup.

Tidak seharusnya organisasi dan lembaga-lembaga HAM internasional
maupun nasional, baru mulai bergerak dan bertindak serta
melakukan aksi-aksi, h a n y a , apabila ada seruan, imbauan dan
desakan masyarakat dan para korban serta keluarganya.

Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi naional dan internasional
peduli HAM di manapun di dunia ini, diharapkan, bahkan perlu
ditandaskan bahwa adalah tugas mereka, sejak semula memegang
inisatif di tangannya sendiri, lebih tanggap lagi terhadap setiap
pelanggaran HAM. Bertindak dan melancarkan aksi-aksi, tanpa
membeda-bedakan di negeri mana pelanggaran HAM itu terjadi, dan
siapapun yang menjadi korban akibat pelanggaran HAM tsb., apapun
keyakinan dan aliran kepercyaan serta pandangan politik para korban tsb.

Sudah tiba waktunya organisasi-organsasi ornop dan LSM-LSM di seluruh
dunia, khususnya organisasi HAM seperti Amnesty International dan
organisasi dunia yang beranggotakan mayoritas negeri di dunia ini,
seperti Komisi HAM PBB, menyadari kewajibannya, serta mengkhahayati
misinya, ----

Tampil kemuka, membela para korban pelanggaran HAM di Indonesia,
mengambil inisiatif di tangannya sendiri dalam pengurusan
pelanggaran HAM dan menanganinya sampai tuntas.