Apakah Pancasila sedang sakit keras sehingga nasibnya berada dalam kemalangan? Atau jatuh miskin sehingga perlu ditolong dengan program Bantuan Tunai Langsung seratus ribu perak setiap bulan? Atau jangan-jangan terserang flu burung karena lambang Pancasila selalu dikalungkan di leher seekor burung pendiam yang disebut Garuda? Rupanya dia tidak sakit, tidak jatuh miskin kurang gizi, juga tidak terserang flu burung. Ibarat wanita, sejak kelahirannya Pancasila selalu bernasib malang karena terus-menerus “diperkosa”.

 
“Pemerkosa” pertama adalah penggalinya sendiri, Soekarno. Menurut penilaian Bung Hatta, Pembubaran Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan “tindakan diktatur yang disetujui oleh DPR yang berdasarkan demokrasi”. Tak lama kemudian terjadi “pemerkosaan” kedua di mana DPR yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno dibubarkan karena tidak sepaham dengan presidennya. Berkata Bung Hatta dalam penerimaan gelar Doktor HC dari UI: “Dua kali dalam waktu yang singkat ia (Soekarno-pen) berbuat bertentangan dengan Pancasila”. (Hatta: “Menuju Negara Hukum”,  Idayu 1980 hal.15-16).
 
‘Pemerkosaan” juga terjadi ketika DN Aidit, pimpinan PKI menyampaikan pidatonya berjudul “PKI Membela Pancasila”. Ketika itu ada Peraturan Presiden No. 7 dan 9 dalam rangka “retooling” di mana semua partai harus mencantumkan asas “membela dan mempertahankan Pancasila”. Yang tidak setuju akan dibubarkan. Aidit tidak kehilangan akal. Dia menggugat  agar Pancasila “jangan diprethel-prethel, tetap sebagai suatu kesatuan yang merupakan realitas konkrit yang ada dalam masyarakat”. Rupanya, dengan tidak diprethel-prethel, berarti hanya ada Pancasila, tak perlu meributkan sila-silanya.
 
Bisa ditambah, PKI juga yang menyebut “Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa”. Karena itu “kalau sudah bersatu, ya tidak diperlukan lagi. Di situlah betulnya Pancasila …” (Lihat: Garuda Emas Pancasila, Roeslan Abdulgani hal. 135). Alhasil, dengan “persilatan retorika” ini PKI “lolos sensor”. Ketika mengalami jalan buntu, negara kita berdasarkan Islam atau Pancasila, PKI sebagai pemenang Pemilu 1955 ranking keempat bersatu dengan PNI yang ranking pertama ditambah partai nasionalis lainnya memilih Pancasila. Akibatnya, suara pembela Pancasila lebih besar daripada suara pengusung Islam untuk dijadikan dasar negara. Dan “di situlah betulnya” mengapa PKI mengklaim sebagai “pembela Pancasila”. Suatu “persilatan retorika” yang lebih meriah daripada cerita silatnya Kho Ping Hoo
 
Tapi “pemerkosaan” yang bertubi-tubi adalah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demi pelestarian kekuasaan, dibangunlah “demam Pancasila”. Apa yang tidak pakai embel-embel Pancasila? Mulai Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila, Asas Tunggal Pancasila, sampai Sepakbola Pancasila dan P-4.  Tidak ketinggalan ada hari Kesaktian Pancasila. Dan Moerdiono yang Menteri Sekretaris Negara tak mau ketinggalan menggagas perlunya disusun “Kamus Pancasila”.  Salah satu buku Pramudya Ananta Toer harus dibredel karena salah seorang tokohnya, Nyai Ontosoroh, tidak Pancasilais berhubung tidak mau mengakui bapaknya. Di negara Pancasila tidak ada anak tidak mengakui bapaknya.
 
Di era reformasi, rupanya Pancasila sedang “diluruskan”, dari slogan dan rompi politik kembali menjadi suatu weltanschauung sebagaimana dipidatokan oleh penggalinya pada 1 Juni 1945. Dan itu kebablasan sehingga Pancasila sebagai weltanschauung malah hilang dari peredaran (baca: pergunjingan). Rupanya sesudah desoekarnoisasi di era Orde Baru, kini mulai muncul pula depancasilaisasi.
 
Karena itu  dalam usulan ke DPR dalam rangka penyusunan UU Parpol belakangan ini, ada beberapa parpol yang menghendaki agar Pancasila disebut secara tegas sebagai asas parpol (meskipun tidak menyebut sebagai “asas tunggal”), sementara itu ada yang menolak karena dianggap “kembali ke Orde Baru dan fasisme”.
 
Sebelumnya ada tokoh berpendapat Pancasila itu hanya omongan orang saja. Buktinya? Di Pembukaan UUD 1945 tak sekalipun disebut Pancasila secara verbal. Karena itu (masih kata si tokoh) dasar negara kita bukanlah Pancasila tapi Piagam Djakarta  yang sudah sah kedudukannya karena tercantum dalam Keppres Nomor 150/1959 dan Lembaran Negara Nomor 75/1959 sebagai konsideran pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (Republika, 22-6-07). Oh Pancasila, malang nian nasibmu.
 

Sadewa