Bung Arya dkk yb,

Soal bakar buku – seperti jelas dalam pesan protes pembakaran buku –  adalah soal azas, soal kekerasan politik dan intelektual terhadap azas kebebasan berpikir dan berkarya. Itu yang pertama dan utama.(CM: pendapat Arya dimaut dibawah tulisan Tossie)

 
Kritik Arya soal pengabaian "fakta penting mengenai pembakaran buku
oleh Pram dan Lekra", kalau memang demikian fakta tsb terakhir ini,
layak dihargai. Tetapi kritik tsb juga mewajibkan si pengkritik untuk
merincikan fakta tsb. Ini yang tidak terjadi. Nah, kalau konsekuen,
tinggal mengungkapnya saja kan. "Gitu aja, kok repot," kata Cak Dur
(Ya, `Cak', bukan `Gus', masaak membela demokrasi masih memakai
istilah feodal `Gus')

Yang repot: apa yang terjadi pada kritik Arya adalah soal jalur
penalaran, sebutlah soal intellectual road map.

Pertama, ketika dia mengatakan "Nurmahmudi dan lain-lain membakari
buku karena terkait dengan hilangnya kata "PKI" dalam buku-buku itu,
sedangkan Pram yang pernah dihukum karena disebut-sebut terkait PKI
ternyata pernah pula melakukan tindak pembakaran yang sama", Arya
seolah-olah menunjuk kalau Pram boleh, mengapa Nurmahmudi tidak?
Seolah-olah dua kesalahan dapat menciptakan satu kebenaran. Kalau
saya mencuri, lantas Bung mencuri juga, kedua fakta tsb tidak memberi
pembenaran pada tindakan tsb, bukan?

Kedua, Arya melakukan penalaran a-historis karena berasumsi
kesetaraan historis – seolah-olah semua kejadian serupa mengandung
bobot historis yang sama di mana pun dan kapan pun dia terjadi. Kalau
benar bahwa Pram dan Lekra membakar buku, saat itu para korbannya
secara nyata mampu memberi jawab atau pun membalas. Dan itu terjadi,
bukan. Berbeda dengan ketika buku Pram dan yang lain
dilarang/dibakar, di sini para korbannya tidak berdaya apa apa,
karena telah dihabisi, dipenjara atau terancam. Ini adalah bagian
dari musibah besar Holocaust Indonesia 1965-1966. Pelarangan dan
pembakaran buku di situ menjadi isyarat awal pemusnahan hak hak sipil
terhadap sebagian warga. (Di sini kita memasuki wilayah realisme
politik, bukan abstrak; di sini, tanggapan Linda Christiani terhadap
Arya, tepat, bukan sekadar emosional).

Ketika seorang pemuda Yahudi membunuh diplomat Jerman di Paris, pihak
korban (negara Nazi yang dipersonifikasi oleh diplomat tsb) tengah
berjaya dan membalasnya dengan Kristall Nacht, Nov. 1938, mengulangi
pembakaran buku 1933 dan perburuan. Pembakaran buku pada Malam
Kristal menjadi isyarat terancamnya hak hak sipil sebagian warga (in
casu kaum Yahudi) yang sejak itu hengkang, bahkan juga dari Austria
(negeri mekarnya Nazisme yang diduduki Jerman). Ini menjadi bagian
dari Holocaust Jerman-Nazi.

Mengatakan yang satu (langkah Pram/Lekra) adalah "Prahara Budaya" dan
menyetarakannya dengan yang lain (langkah Nurmahmudi cum suis) dengan
mengabaikan musibah yang lebih besar, saya kira, tidak realistis.
Realisme politik menuntut gambaran yang historis.

Ketika Nurmahmudi cum suis melakukan pembakaran buku tanpa intervensi
pihak negara (karena mereka menindaklanjuti langkah negara, in casu
Kejagung), pihak korban sudah tiada, atau tidak (banyak) berdaya
akibat imbas 1965-66 yang disebut `Tahun Tanpa Akhir' (kalau nggak
salah). Terlebih penting, ini bagian dari masa yang belum berlalu,
masih kontemporer, artinya, juga ada pihak korban potensial yaitu
generasi mendatang.

Walhasil, benar, langkah Nurmahmudi cum suis tidak bisa sertamerta
disejajarkan dengan momentum Malam Kristal sebagai awal jayanya
fasisme, namun mengingat imbas `Tahun Tanpa Akhir' yang
berkepanjangan, mengingat transisi demokrasi yang masih kuncup dan
rawan, maka wajarlah untuk menjadikan protes pembakaran buku sebagai
momentum peringatan, momentum kewaspadaan dan momentum solidaritas –
hal hal yang tampaknya makin langka saja dewasa ini.

Pada titik ini, kita perlu mencatat bahwa soal waspada ke depan dan
soal benih benih sejenis fasis (fascistoide) bukan hal imajiner
belaka. Di Belanda berlaku pelarangan buku karya Hitler "Mein Kampf"
dengan alasan karena menebar kebencian rasialis dan mengingkari
Holocaust. Pelarangan di sini berarti melarang menjualbelikan dan
menyebarkan buku tsb, namun boleh memiliki secara pribadi dan
mempelajarinya secara akademis. Kini ada politikus ekstremis anti-
Islam dan anti-Islamisme, Geert Wilders (anggota parlemen), yang
mengusulkan pelarangan al-Qur'an, termasuk memilikinya secara pribadi
dan membahasnya di masjid.

Di sini Wilders, dengan semangat fasistoid, populistis,
menggelindingkan bola ketakutan publik Eropa terhadap Islam – yang
sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan langkah Kejagung dan
Nurmahmudi cum suis, dengan semangat populisme pasca-Orde Baru,
menggulirkan bola ketakutan terhadap komunisme, yang padahal sudah
tidak berdaya lagi.
 
Akhir kata, masih ingat pengalaman tragis banyak orang, yang
melahirkan peringatan Martin Niemoeller (1892-1984) ini?

"In Germany they came first for the Communists, and I didn't speak up
because I wasn't a Communist. Then, they came for the Jews, and I
didn't speak up because I wasn't a Jew. Then, they came for the trade
unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.
Then, they came for the Catholicum suis, and I didn't speak up
because I was a Protestant. Then, they came for me, and by that time
no one was left to speak up…"

Salam damai,

Aboeprijadi Santoso,
wartawan di Amsterdam.

 

Kritik Arya Gunawan terhadap Pernyataan Sikap

Yang mengherankan saya adalah: tak satupun di antara penyusun naskah pernyataan tersebut yang ingat akan fakta penting mengenai pembakaran buku oleh Pram dan Lekra (lihat, misalnya, buku Prahara Budaya yang disusun Taufiq Ismail dan DS Moeljanto). Lebih heran lagi karena di antara nama para penandatangan tercantum pula mereka-mereka yang sangat mustahil lupa pada fakta penting tersebut. Misalnya saja Mas GM, yang notabene adalah salah satu “korban” serangan Pram dan Lekra, juga sejarawan Asvi Warman. Atau jangan-jangan para penandatangan ini tidak membaca draf naskah pernyataan tersebut? Kalau ini yang terjadi, maka situasinya menjadi lebih aneh lagi.

Sebagian kita tentu tahu, belakangan ini Mas GM memang sudah memaafkan kesalahan Pram dan Lekra. Namun bukan berarti fakta sejarah tersebut harus dilupakan. Let us forgive, but not forget. Konteks surat pernyataan tersebut sebetulnya sangat tepat untuk kembali mengingatkan kita semua bahwa jauh sebelum Nurmahmudi dan lain-lain melakukan “kekerasan intelektual” lewat aksi pembakaran buku sejarah, yang tak mencantumkan kata “PKI” itu, PKI sendiri sudah mempelopori gerakan tersebut (mungkin pada masa itu PKI berkaca pada rezim Nazi Hitler lewat aksinya di tahun 1930-an yang dikutip oleh surat pernyataan tersebut).

Tidak tercantumnya perilaku Pram dan Lekra termasuk dalam pengabaian fakta (omission of facts), dan omission of facts dapat mengarah pada kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan. Ataukah memang ada mekanisme bawah sadar untuk mengingkari fakta tentang Pram dan Lekra tersebut, dengan setidaknya dua alasan?

Pertama, Pram telah menempati posisi yang begitu tinggi sehingga mengungkit kembali perilakunya membakari buku-buku lawan ideologisnya pada masa itu dapat menggerus posisi terhormatnya. Kedua, jika Pram dijadikan sebagai contoh maka akan tersajilah potret yang lumayan ironis: Nurmahmudi dan lain-lain membakari buku karena terkait dengan hilangnya kata "PKI" dalam buku-buku itu, sedangkan Pram yang pernah dihukum karena disebut-sebut terkait PKI ternyata pernah pula melakukan tindak pembakaran yang sama.

Akhirulkalam, pengabaian fakta Pram dan Lekra tadi lalu pada saat yang sama dengan cepat mengingat perbuatan rezim Nazi Hitler yang jauh secara georafis dan waktu, ibarat pepatah lama kita: semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata tak tertampak. Atau kita memang takut menepuk air di dulang lantaran tak ingin terpercik muka sendiri?

— Arya Gunawan

Arya Gunawan seorang warga Depok, dimana buku-buku pelajaran sejarah dibakar, bekerja sebagai staf UNESCO sektor komunikasi dan informasi, pernah bekerja sebagai wartawan Kompas dan BBC London. Arya mengatakan dia simpatisan Partai Keadilan Sejahtera serta memilih Nurmahmudi Ismail dari PKS sebagai walikota Depok. Nurmahmudi ikut membakar buku-buku pelajaran sejarah.