K amis, 06 April 2006 – 22:40:14 "Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah."   Bunyi pepatah petitih bahasa Indonesia ini telah dikenal sejak awal-awal bahasa Indonesia dan juga dikenal sejak bahasa Melajoe dahulu kala.

Ada perbedaan pengertian sekarang dengan yang dulu mengenai siapa yang dimaksudkan dengan raja. Jaman dahulu raja yang dimaksudkan adalah kepala negara yang merangkap menjadi kepala pemerintahan dan kepala adat serta kepercayaan sekali gus. Dewan Perwakilan Rakyat masih belum dikenal!!

Tetapi pengertian raja bergeser dan dikurangi kekuasaannya hanya menjadi kepala negara saja, kepala pemerintahan berada dipihak Perdana Menteri seperti yang kita kenal dengan Sri (artinya raja) Widjaja, terkenal dengan Raden Widjaja dengan Maha Patihnya: Gajahmada, di Kerajaan Majapahit. Sekarang masih terlihat di Inggris misalnya: Ratu Elizabeth II menjadi Kepala Negara dan Perdana Menterinya adalah Tony Blair. Itu di pemerintahan.

Sekarang jaman demokrasi, atau democrazy. Rajanya siapa? Pada jaman demokrasi dan reformasi yang membingungkan seperti sekarang sedang terjadi, yang namanya raja bisa saja adalah seseorang yang benama Hercules dari Tanah Abang atau Habib Rizieq, bahkan seseorang yang bernama Escobar atau Kun Sha, sang raja heroin. Julukan the King, selain julukan untuk Jesus Kristus juga bisa untuk Elvis Presley. Siapa mau membantah?? Bahkan yang dikatakan oleh si Oetjoep Keliek, kepanjangan ABRI adalah Anak Buah Rhoma Irama. Menyindir kelakuan sang Raja Dangdut.

Kalau saya dibolehkan memilih raja sebaiknya saya memilih pak Kasoer sebagai raja anak-anak. Lebih aman dan nyaman rasanya saya dengan pak Kasoer almarhum, atau mungkin penggantinya Kak Seto.

Ada lagi raja yang lain: para pelaku media.

Para pelaku media ini bisa membuat seseorang menjadi raja, menjadi orang besar, menjadi orang kecil, bahkan menjadi orang biasa. Yang manapun sesuai dengan kehendak jaman. Bahkan Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Amien Rais dijuluki sebagai King Maker. Alamsyah sebagi king maker untuk Suharto dan Amien Rais untuk Gus Dur dan Megawati. Saya kira Amien Rais ini juga digossipkan telah melakukan sebaliknya dari king maker untuk Gus Dur maupun Megawati.

Siapa lagi yang patut disebut raja?? Para buruh PTDI dari kota Bandung yang menyerbu Jakarta berkali-kali, menuntut pesangon yang “layak”, berbondong-bondong memacetkan lalu lintas Jakarta untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan gerombolan buruh PTDI itu sendiri, dengan kerugian segala lapisan rakyat yang juga ingin mencari sesuap nasi yang dirugikan, karena ulah mereka petèntang-petèntèng merajai jalan untuk umum.

Jangan lupa peristiwa-peristiwa yang menimpa Newmont dan Freeport. Berapa ruginya kita dengan keributan-keributan yang ada mengenai kemauan beberapa gelintir orang yang menjadi terkenal lagi karena mengutarakan atau berkomentar mengenai kedua kasus ini. Mereka tidak lagi menghiraukan/memedulikan apa akibatnya mengutarakan apapun asal bisa mengambil keuntungan sesaat karenanya. Mereka juga tidak peduli kalau nantinya akan ada korban jiwa, toh yang korban jiwa cuma pangkat rendahan aparat keamanan dan mahasiswa atau anak kecil yang kena peluru nyasar. Coba kalau sekali-sekali ada pejabat yang agak menengahan tewas kena peluru nyasar, misalnya.

Bisa dibayangkan bagaimana ributnya para pejabat lain akan memelintirkan pengertian kejadian dengan interpretasinya sendiri-sendiri, sesuka-seka hatinya.

Gerakan-gerakan seperti ini sungguh amat rentan untuk bisa digerakkan oleh sesuatu kepentingan tertentu. Saya yang bukan agen Amerika atau kapitalis lainnya, saya yang mencintai Indonesia, sungguh berpedih hati ikut melihat kejadian-kejadian tersebut di atas.

Minggu ini berulang para buruh dari banyak daerah datang dan berdemo di Jakarta menuju Istana Wakil Presiden.

Selesai dipidatoi atau sedang dipidatoi oleh Wakil Presiden, mereka merusak tanaman dan pot-pot di Jalan Thamrin dan sekitarnya dan merugikan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota sebesar setara dengan empat ratus juta Rupiah, sedangkan koran Sinar Harapan menulis bahwa kerugian pabrik dan Industri, hanya karena ditinggalkan buruh yang berdemonstrasi itu mencapai sekitar tujuh puluh Miliar Rupiah. Kita, seperti pada umumnya orang Jawa, ya cuma bisa mengelus dada sendiri. Masyaallah!!

Minggu lalu beratus-ratus pengemudi angkutan umum dan tukang ojèk menyerbu Kantor Polisi di Cianjur, karena “salah paham” antara seorang tukang ojèk dengan seorang anggota polisi. Mereka menyerbu kantor Polisi karena rekan mereka yang tukang ojèk diperlakukan kurang baik oleh anggota Polisi dimaksud.

Begitu banyaknya gerombolan massa yang mempunyai kepentingan bersama tertentu, berdemo, beraksi dan petèntang- petèntèng di jalan umum, dengan ijin atau tidak, kami tidak mengetahuinya. Masakan mungkin mereka yang merugikan kepentingan umum itu berdemo dan berperi-laku tidak pantas, mengantongi ijin berdemo dan bergerombol. Bagaimana rupa ijin itu sehingga terjadi kekacauan seperti yang tergambar di atas?? Inikah potrèt kepribadian rakyat Indonesia yang didengung-dengungkan sebagai rakyat yang ramah tamah dan penuh senyum??

Sebaiknya menteri yang menangani pariwisata segera memikirkan istilah pengganti untuk kata-kata ramah dan tamah dan senyum serta simpul, karena amat banyak sekali kejadian-kejadian yang membuktikan sebaliknya.

Kalau ada negara lain membuat travel warning ke Indonesia semua kritikus ikut menyambut dengan kritik kembali, dan mengatakan perlawanan dengan kata-kata yang pedas dan mengancam serta menganalisis menurut pendapatnya sendiri-sendiri, yang penting muncul di media dan membuat dia sebagai public figure.

Melihat ini semua, saya tidak terkejut ketika sebuah koran besar pada hari ini memuat data BPS berupa statistik buruh/ tenaga kerja/sumber daya manusia Indonesia, yang ditinjau dari segi usia, laki-laki/perempuan dan pendidikannya pada tahun 2004.

Angkatan kerja Indonesia itu jumlahnya adalah 103.970.000 an orang atau sebanyak 67,54% dari jumlah penduduk (15 tahun ke atas = 153,95 juta jiwa). Pengangguran banyaknya 10.250.000 an orang atau sebanyak 9,86% dan sebanyak 93,72 juta (90.14%) bekerja. Yang bekerja ini ada 36,05 juta orang wanita atau 36,59%, dan pria sebanyak 68,93 juta orang atau 63,41%. Pekerja di pedesaan ada 61,28 juta atau 58,94% dan di perkotaan sebanyak 42,69 juta atau sebesar 41,06%.

Pendidikan Angkatan Kerja    Pengangguran   Bekerja 

< SD   18,13%   9,80%   19,04%

SD   35.97%   22.19%   37,48%

SLTP  20,45%   26,35%   19,81%

SLTA  20,18%   30,05%   18,45% Diploma  2,21%   2,31%   2,20% 

Universitas 3,06%   3,40%   3,02%

Saya ingat pada tahun 1972an ada statistik yang mengatakan bahwa penduduk negara kota Singapura memiliki tenaga kerja dengan perbandingan sarjana 70% dan bukan sarjana 30%.

Waktu itu di Indonesia sarjana 2% dan selebihnya adalah SD kebawah dan Sekolah Lanjutan (Menengah dan Atas).

Pada 2004, peta susunan tenaga kerja: sekitar 5% lebih sarjana dan selebihnya adalah SD dan Sekolah Lanjutan.

Memang ada kenaikan hampir dua kali dari jumlah sarjana setelah kurun waktu tiga puluh tahunan apalagi jumlah penduduk Indonesia juga menaik jumlahnya.

Saya juga menyadari bahwa mungkin tidak dapat dikatakan relevan untuk membandingkan negara pulau seperti Singapura dengan negara kepulauan seperti Indonesia.

Tetapi untuk menangani penduduk Indonesia yang jumlahnya nomor empat di dunia ini sebaiknya jumlah sarjananya jangan kurang dari 40% dari angkatan kerja yang ada. Kemana para sarjana kita menghilang? Di dalam kolom angka pengangguran ada sarjananya sebanyak 5,71%.

Mungkin sekian persen lagi di luar itu berupa brain drain, yakni yang lari ke luar negeri atau tidak mau kembali ke Indonesia setelah selesai belajar. Berapa jumlahnya? Wallahualam. Siapa salah? Yang salah adalah tatanan undang-undang tatanan politik dan tatanan ekonomi. Wah ini hal yang luar biasa penanganannya !!!

Apa sebenarnya yang kita butuhkan agar bisa memperbaiki hal-hal tersebut di atas?

  • Revolusi?? Jangan sekalipun lagi!!! Karena biasanya akan menimbulkan korban jiwa rakyat kecil saja.
  • Mendorong rakyat bergairah kerja?? Iya, betul dan benar!!! Caranya? Kurangi pertengkaran politik dan agama yang melibatkan rakyat!! Ahli komunikasi massa tentu akan dapat menerangkan cara-caranya dan sebaiknya didengarkan juga oleh kaum politisi.
  • Menegakkan hukum??? Benar sekali, sambil secepatnya merevisi hukum yang carut-marut seperti sedang kita alami sekarang.
  • Hidup sederhana?? Setuju seratus persen sepanjang dilakukan secara bersama-sama bagi semua orang dari semua kalangan masyarakat.
  • Tobat Nasional?? Lakukan tobat masing-masing dengan contoh dari kalangan/lapisan atas, baik politisi dan para pejabat pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat. Tobat bukan porsinya rakyat jelata.
  • Kinerja Pemerintah dan Legislatif dan Judisial harus diperbaiki??? Benar sekali, karena berita akhir-akhir ini mengatakan antara lain karena para Wakil Rakyat ternyata amat kurang sekali kemampuannya dalam membuat undang-undang yang bisa diterapkan?
  • Brantas korupsi?? Itu pasti harus dilaksanakan karena sudah ada 1000 pejabat dihukum dan sebagian besar adalah dari kalangan legislatip atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun daerah.
  • Fit-and-proper test terhadap calon-calon partai politik, Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan oleh sebuah Dewan Independen, terdiri dari para cendekiawan swasta. Mereka harus bukan anggota partai dan bukan bekas pejabat manapun, biarpun sudah pensiun. Kalau pimpinan atau angota Dewannya bekas atau masih aktip terdiri dari pegawai negeri, sama saja dengan seperti tidak ada Dewan Independen. Istilahnya (logat Sunda) adalah: Pit en frofer tesss….

Pada tahun 1952 ayah saya, Doel Arnowo, pernah dipecat dari jabatannya sebagai walikota Surabaya karena beliau mengemukakan pendapat pribadinya, bukan selaku pegawai negeri. Saking gemas hatinya melihat ada anggota konstituante (pembuat undang-undang) yang buta huruf, ayah saya mengatakan bahwa sebaiknya pemerintahan diktatorlah yang bekerja untuk sementara waktu.

Menteri Dalam Negeri adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo yang sama-sama anggota PNI (Partai Nasional Indonesia) memecat ayah saya dengan cepat sekali. Itu adalah kejadian lebih dari setengah abad yang lalu.

Ayah saya juga tidak mengadu kepada dan tidak menerima simpati apapun dari Presiden Soekarno, yang pendiri PNI, yang juga sahabatnya sendiri.

Mengapa kecepatan memecat sekarang lamban sekali??? Bukankah secara administratif itu mudah dilaksanakan, tanpa pengadilan sekalipun.

Pecat saja dulu, urusan jalur hukum urusan belakang.

Kalau yang bersangkutan menuntut secara hukum, maka itu terserah keputusan pengadilan.

Hak azasi manusia?

Human Rights?

Human Wrongs ???

Anwari Doel Arnowo

Jumat, 07 April 2006 – 01:02:37

—ooo000ooo—

Seorang pimpinan Negara lebih baik membuat keputusan dengan lebih cepat dari pada mendiamkan saja dengan kebimbangan untuk waktu yang tidak menentu, sehingga menimbulkan suatu situasi mengambang.. Selama waktu ambigu seperti ini maka para pendekar politik lain yang mempunyai niat kurang tulus dapat mengambil kesempatan dan mengakibatkan peristiwa lain yang lebih buruk dampaknya. Keputusan salah masih lebih baik dari pada tidak memutuskan sama sekali