Soal divestasi pemerintah di PT Indosat kelihatannya seperti "cerita yang tidak pernah berakhir". Sejak ada niat untuk menjual dan ketika dalam proses penentuan pembeli yang disetujui sudah terjadi "kegaduhan" luar biasa. Sekarang setelah lebih tiga tahun dikuasai Temasek, soal ini kembali jadi perbincangan.


Wacana untuk membeli kembali (buyback) saham pemerintah di PT Indosat
sebenarnya sudah berkembang sejak lama. Pada pertengahan 2005 wakil
presiden Yusup Kalla mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji
pembelian kembali saham PT Indonesia Sattelite Corp. Tbk dari
Singapore Technologies Telemedia. (Koran Tempo, 28 Juli 2005). Bila
sekarang ini isu itu mengemuka kembali, boleh jadi selain pemerintah
ada pihak lain (nasional atau asing) yang tertarik untuk masuk ke PT
Indosat. Mungkin ada investor yang berpikir, dari pada repot
mendirikan perusahaan operator seluler baru, lebih baik masuk ke
perusahaan yang sudah ada.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang mendesak
dilakukannya buyback, salah satunya adalah alasan strategis. Menteri
Kominfo Muhammad Nuh misalnya mengatakan bahwa Industri strategis,
terutama bidang telekomunikasi, harus dimiliki negara (Koran Tempo,
28 Mei 2007). Alasan lain dikaitkan dengan dugaan terjadinya kartel
di pasar selular. Menurut kajian LPEM, cross ownership oleh Temasek
di Telkomsel dan Indosat ditengarai menyebabkan kebijakan price
fixing oleh kedua perusahaan tersebut.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah, sampai beberapa tahun ke
depan, sektor telekomunikasi (terutama telekomunikasi selular)
diperkirakan masih akan berada pada momentum pertumbuhannya. Selama
tahun 2006, misalnya harga saham Indosat di BEJ naik 24,6%. Hal ini
tentu menarik minat banyak investor untuk masuknya ke sektor usaha
ini. Setidaknya ada tiga operator baru yang masuk ke pasar selular
selama setahun belakangan ini.

Kilas balik penjualan Indosat
Sejak semula banyak orang tidak setuju dengan penjualan saham
pemerintah di PT Indosat. Kalau boleh saya memilah, ada tiga macam
ketidak-setujuan. Pertama, tidak setuju dijual ke siapapun dan harus
dikuasai oleh Negara (pemerintah). Kedua, tidak setuju dijual ke
pihak asing, kalau investor local boleh. Ketiga, setuju dijual ke
pihak asing asal jangan kepada Temasek (Singapura). Kelompok ketiga
ini mungkin sudah punya calon pembeli tertentu di luar Temasek.
Selain yang tidak setuju itu, tentu ada yang setuju dijual ke
siapapun, asalkan prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
memberikan peroleh maksimal bagi penerimaan negara.
Dengan demikian sudah sejak awal, penjualan kepada pihak asing
(Temasek Singapura) menyebabkan benih-benih pertentangan,
pertentangan ideologis maupun kepentingan. Kita tentu masih ingat,
Fuad Bawazir sampai harus lompat pagar agar dapat masuk ke RUPS
Indosat untuk menyatakan tidak setuju atas penjualan 41,94% saham
Indosat ke Temasek. KAHMI bahkan melakukan gugatan Class Action atas
megawati atas keputusan pemerintah menual Indosat. Saya tidak tahu
apakah AM Fatwa dan Fuad Bawazier masih menginginkan buyback. Padahal
dulu AM Fatwa yang melayangkan surat ke presiden Megawati untuk
meminta penundaan RUPS Indosat, supaya penjualan bisa ditangguhkan.
Memperhatikan mereka yang tampil sekarang, peta kepentingan terhadap
saham PT Indosat nampaknya sudah berubah. Bahkan Arif Poyuono yang
melaporkan Temasek ke KPPU belakangan mencabut laporan itu. Kita jadi
kurang mengerti, apa sesengguhnya tujuan pelaporan itu. Bila ingin
agar persaingan di pasar selular menjadi lebih sehat, apapun yang
terjadi pemeriksaan terhadap indikasi kartel harus dilanjutkan.
Perkembangan saat ini saya kira merupakan kelanjutan dari isu lama
yaitu mendorong pemerintah untuk melakan pembelian kembali.

Mungkinkah buyback?
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mungkin dilakukan pembelian
kembali (buyback)? Temasek sendiri menyatakan tidak ada niatan untuk
menjual saham yang dimilikinya. Saya tidak tahu apakah investor
bisa "dipaksa" untuk divestasi. Kalaupun bisa, tentu kita harus
menghitung akibatnya. Siapa yang suka berinvestasi bila satu saat
dipaksa harus pergi.
Di luar persoalan di atas, apakah tersedia dana APBN yang cukup untuk
membeli kembali saham pemerintah di PT Indosat. Di APBN 2007 tersedia
anggaran Rp1.3 t untuk penyertaan modal pemerintah. Anggaran yang
dibutuhkan untuk buyback tentu jauh lebih besar dari yang tersedia.
Dulu saja pemerintah menjual seharga US$630 juta (Rp5,62 trilyun).
Bagaimana pemerintah harus menutup kekurangan anggaran yang besar
itu?

Kalau boleh saya berspekulasi, usul buyback itu nampaknya mengarah
pada penjualan kembali ke pihak lain. Walaupun nilai penjualan PT
Indosat selama tahun lalu mengalami penurunan, nampaknya ada investor
lokal maupun asing yang berminat menguasai PT Indosat. Melihat
perkembangan ini, kita jadi khawatir jangan-jangan isu persaingan
maupun "kepentingan nasional" yang muncul belakanan ini Cuma jadi
alat pihak tertentu. Bila demikian halnya, ongkos ekonomi yang timbul
(dalam bentuk ketidak percayaan asing terhadap iklim investasi di
Indonesia) betapa besarnya. Semua itu harus ditanggung oleh kita
bersama dan dinikmati segelintir orang saja.