Mayoritas masyarakat awam sudah TRAUMA mengalami perubahan dalam hidup bernegara pasca reformasi ini,karena perubahan yang terjadi selama ini ternyata justru lebih menyengsarakan rakyat,dari hasil survey IDI baru2 ini 94% rakyat Indonesia mengalami DEPRESI !.

 
Tidak aneh bila banyak rakyat yang mengatakan lebih enak zaman"KEMAPANAN" orba, sebab pada era tersebut lebih ada kepastian siapa penguasa yang bisa dianut putusannya, TIDAK PENTING bagi rakyat proses pengambilan keputusan sesuasi demokrasi atau otoriter,yang dibutuhkan adalah kepastian.
 
Realitanya perubahan2 yang dilakukan selama ini yang dikatakan diputuskan secara demokrasi terbukti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,pengalaman yang dialami rakyat justru setiap ada perubahan peraturan,kondisi negara bukannya tambah baik tetapi malah tidak menentu yang buntut2nya hanya menambah kesengsaraan.
 
Sebaliknya kelompok politikus yang belum menikmati kekuasaan selalu bertingkah seolah2  ANTI KEMAPANAN,jadi tidak mengherankan bila pasca reformasi ini NKRI selalu diobok2 oleh para politikus "POKOKE" terjadi perubahan,ironisnya bukan perubahan positip tetapi malah perubahan yang merusak tatanan bernegara.
Karena perubahan tersebut memang dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan sempit mereka saja,perubahan yang lagi heboh adalah aturan main PILKADA yang cuma menghasilkan KETIDAK PASTIAN sehingga sering berakhir di pengadilan.
Terbongkarnya skandal UANG MAHAR yang harus disetor para calon pada parpol agar memperoleh nominasi untuk mengikuti PILKADA,membuktikan telah ada pergeseran nilai atas akutanbilitas seorang calon kepala daerah,kalau zaman orba ukurannya adalah KONEKSI sedangkan era"reformasi"gedenya UANG MAHAR yang menjadi takaran.
BUDAYA menyetor uang mahar politik hanyalah salah satu contoh PERUBAHAN tata cara KORUPSI yang dihasilkan para politikus2 anti kemapanan.
 
Siapapun bila mengikuti alur "RITUAL"yang harus dilakukan oleh seseorang yang berminat menjadi kepala daerah dalam era reformasi ini past akan bingung,sangat rancu untuk memastikan yang berlangsung tersebut adalah proses POLITIK atau proses DAGANG, sebab yang dinegosiasikan bukan visi dan misi sang cagub atau kadar loyalitasnya pada partai,tetapi berapa besarnya uang mahar yang akan disumbangkan sang cagub,jadi sangat bias untuk membedakan antara sosok politikus dengan sosok saudagar.
Berbeda sekali dengan ritual pemilihan kepala daerah saat era orba yang distigma melanggar azas demokrasi oleh para politikus,saat itu seseorang calon cukup memperoleh RESTU dari Pak Harto semua urusan beres,urusan uang mahar hanya pak Harto,sang calon dan Tuhan yang tahu. 
Tetapi yang jelas proses pemilihan kepala daerah saat itu berjalan mulus dan tidak menimbulkan gonjang ganjing politik seperti era reformasi ini.
Dan salah satu Perubahan yang menyolok adalah kadar WIBAWA presiden; saat orba marwah pak Harto sangat besar,sungguh bertolak belakang bila dibandingkan dengan MARWAH presiden saat ini[untuk menyelesaikan tuntutan korban lumpur bakrie saja sampai harus ngluruk sendiri ke Sidoarjo sambil nangis,terkesan para anggauta kabinetnya pada MBALELO].
 
Begitupun kalau kita mengamati PERUBAHAN yang dilakukan oleh penguasa dan para politikus anti kemapanan saat ini dalam bidang ekonomi,dapat dipastikan akan membuat masing2 kita MUAL2,karena tidak bisa membayangkan apa yang dipikir kelompok pakar  anti kemapanan tersebut ketika membuat regulasi ekonomi yang jelas2 merugikan jutaan jiwa rakyat,seolah2 hanya untuk pokoke ada PERUBAHAN.
Mereka tidak perduli berapa besar kerugian yang harus dipikul negara akibat regulasi yang jelas2 mematikan mata pencaharian rakyat kecil yang berakibat menambah jumlah rakyat 
yang hidup dibawah garis kemiskinan.
 
Di negara Perancis sendiri"raja"retail Carefour tidak diizinkan membuka gerainya ditengah kota,mereka hanya boleh beroperasi dipinggiran kota untuk melindungi pedagang2 kecil tradisionil yang umumnya berdagang dipusat2 kota.
Tetapi di Indonesia raksasa2 retail seperti Carefour,Giant dan Hypermart justru menguasai seluruh pusat2 perdagangan di pusat2 kota.
Kita semua tentu tahu jenis dagangan raksasa retail tersebut,bisa dikatakan tidak ada kebutuhan pengunjung yang tidak tersedia dan harganyapun tidak kalah murahnya dengan tarip pedagang asongan[bahkan banyak pedagang asongan/warungan yang kulakan disini].
Tidak perlu argumentasi apapun,jelas raksasa2 tersebut mematikan pedagang2 kecil.
 
Bila kita teliti ternyata mereka sesungguhnya bukan retailer,mereka adalah "DEVELOPER PLUS"sebab semua ruang toko mereka ternyata dikapling2 dan disewakan pada pemasok, termasuk karyawan yang menjaga stand juga harus dibayar pemasok,begitupun dengan biaya iklan dan lain2nya.
 
Tugas Carefour hanyalah kasir,itupun terima uang kontan dari pembeli dan membayar dengan tenggang waktu pada pemasok.
Modal carefour hanyalah uang sewa pada developer gedung,pasang logo dan menggaji store manager berserta beberapa staf saja,jadi investasinya relatip kecil sehingga dalam waktu  setahun sudah balik modal.
Omzet sebuah gerai sejenis carefour sebulan minimum sebesar 15 Milyard,untuk jakarta saja jumlah gerai2 carefour,Giant dan Hypermarket ada puluhan,bisa dihitung berapa besar omzet yang seharusnya jatuh ketangan pedagang2 tradisional yang ditelan mereka.
 
Begitupun dengan regulasi dalam bidang perkebunan,dengan dinisbikannya sistim plasma saat ini investor2 bermodal besar menguasai jutaan Ha areal kebun,sedang rakyat hanya  diposisikan sebagai buruh kebun.
Karena tidak mungkin bersaing dengan pengusa besar dalam berebut lahan,rakyat yang ingin mandiri terpaksa merambah hutan2 lindung untuk membuka lahan perkebunan sendiri.
Tentu saja dengan keterbatasan modal dan informasi,mereka tidak mungkin mampu memperoleh bibit unggul dan membangun sarana transportasi,jadi tidak mungkin rakyat mampu bersaing harga dengan perkebunan besar yang padat modal.
 
Seandainya penguasa dan politikus benar2 berpihak pada rakyat,tentunya tidak akan asal pokoke membuat regulasi sebelum memperhitungan untung ruginya bagi rakyat.
 
Kenyataannya mayoritas mata pencaharian rakyat Indonesia adalah pedagang kecil dan petani,tentunya menjadi kewajiban penguasa dan politikus untuk MEMBERDAYAKAN mereka bukan malah MEMPERDAYAKAN mereka.
 
Tidak disangkal bahwa Indonesia perlu melakukan modernisasi dalam segala bidang,tetapi starting pointnya harus melihat kenyataan dilapangan, misalnya izin retailer2 raksasa harus dilokasi2 yang belum berkembang /pinggir kota agar merangsang pertumbuhan wilayah tersebut.
 
Misalnya Izin perkebunan raksasa harus dilokasi2 yang belum terjamah dan semaximal mungkin melibatkan rakyat sebagai mitra,sedangkan untuk wilayah2 yang sudah ada perkebunan rakyatnya,pengusaha hanya diizinkan membangun pabrik pengolahannya saja.
 
Adalah salah kaprah, bila para birokrat dan politikus berasumsi rakyat TAKUT bila harga2 kebutuhan pokok mahal,padahal yang ditakutkan rakyat adalah TERTUTUPNYA SUMBER MENCARI NAFKAH,harga naik bukan masalah bagi rakyat asal mereka mampu membeli karena mempunyai penghasilan yang memadai.
Sebagai manusia yang bermartabat sudah pasti rakyat TERSIKSA BATINNYA bila harus ngantri RASKIN,berobat dengan surat miskin,beli minyak untuk jatahnya orang miskin  maupun menerima sumbangan sembako yang berembel2 khusus untuk rakyat miskin.
 
"KEMAPAN"di Indonesia yang SEHARUSNYA dirombak adalah KEMISKINAN DAN KETIDAK ADILAN yang dialami rakyat sejak proklamasi kemerdekaan NKRI.
 
 
nuwun sewu.
 
singo.