Ributnya masalah interpelasi saat ini tidak menyangkut substansinya, tetapi lebih pada masalah prosedurnya. Di ruang sidang seperti luar biasa hangatnya, banyak anggota DPR ingin menunjukkan betapa seriusnya dalam bersidang dengan mengajukan interupsi yang tiada henti. Mungkin saja publik terpesonakan dengan drama yang sedang dilakonkan oleh pemerintah maupun DPR dalam tema interpelasi kali ini, sehingga seperti lupa dan terlupakan dengan persoalan yang sedang mengena diri para tokoh partai mereka serta diri mereka sendiri yang
telah menggunakan dana DKP.


 
Jika substansi interpelasi dikaitkan
dengan masalah ketidak berdaulatannya politik luar negeri kita, maka
saya percaya sepenuhnya bahwa seluruh anggota DPR RI ini telah
memahami 100 % bahwa RI dalam perpolitikan luar negeri dan bahkan
dalam negeri telah tidak dapat berdaulat terhadap dirinya sendiri.
Sebenarnya RI ini sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai Negara
berdaulat, dan lebih seperti sebuah tokoh dalam video game atau play
station, yang tampak lincah geraknya namun tanpa jiwa, tanpa
karsa. Oleh karena itu, sebenarnya interpelasi dalam kasus Iran ini
secara substansial jika dikaitkan dengan kedaulatan RI maka tak ada
artinya apa-apa kecuali hanya untuk mendapatkan uang sidang. Semakin
bertambah lucu lagi ketika perdebatan kemudian dilanjutkan di luar
gedung, melalui TV oleh beberapa anggota DPR dan juga disambuti oleh
Andi Malarangeng dengan tema seputar tata tertib DPR. DPR yang ngotot
bahwa Presiden harus hadir karena merasa bahwa hanya Presidenlah yang
bisa menjelaskan substansi interpelasi. Mereka tidak mau memandang
Presiden sebagai lembaga atau sistem, tetapi lebih memandang sebagai
sebuah sosok individu. Bagi Andi M. serta ketua fraksi Demokrat DPR,
menggap bahwa ketidak hadiran Presiden itu sudah sesuai dengan tata
tertib DPR sendiri yang menyatakan bahwa Presiden dapat menunjuk atau
mewakilkan untuk menjawab interpelasi ini dalam sidang DPR. Andi dan
ketua fraksi demokrat di DPR mestinya memahami bahwa tata tertib itu
dibuat untuk DPR, bukan untuk Presiden. Kata dapat di dalam tatap
tertib DPR mestinya dipandang dari sudut DPR, bukan dari sudut
Presiden. DPR bisa saja menganggap dapat bisa juga menganggap tidak
dapat. Jadi, mungkin akan lebih elegan jika alasan ketidak hadiran
Presiden itu tidak disandarkan pada aturan tata tertib DPR. Mungkin
akan lebih "jantan" jika mengatakan bahwa ketujuh menteri yang diutus
presiden telah membawa penjelasan yang komprehensif tentang
interpelasi yang diajukan oleh DPR, karena mereka telah juga melakukan
rapat dengan komisi I terhadap soal yang sama. Selain itu, juga tak
ada aturan yang mewajibkan presiden untuk hadir, yang ada adalah wajib
menjawab.
 
Drama interpelasi yang dipertontonkan kepada rakyat
Indonesia ini sebenarnya tak ubahnya seperti anjing berebut tulang
kosong di atas atap seng. Ribut, tapi tak ada hasilnya, dan malah
membikin pusing karena situasi menjadi semakin bising. Jika DPR
memang pingin sekali RI ini berdaulat dan berani terhadap AS dkk,
maka sewalah Fidel Castro (eh sayang, beliau juga sudah uzur) atau
hugo Chaves, tetapi jangan Ahmad Iran, karena tentu ditentang oleh non
muslim, terutama golongan Kristen. Atau jika pingin yang ras melayu,
ya Pak Mahatir lah. Sekali-kali RI ini meniru PSSI yang bisa
mendatangkan pelatih luar negeri.
salam BL