Baru saja dua menteri kabinet SBY diberhentikan dari jabatannyakarena terlibat dengan dugaan kasus pencucian uang, sekarang munculskandal baru lagi yang menambah lebih lanjut krisis kepercayaanrakyat terhadap jajaran elit politik dan pemimpinnya serta skeptisme terhadap sistim demokrasi yang berlaku sekarang.



Skandal dana DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) yang melibatkan
beberapa partai besar termasuk beberapa tokoh elit politik dan
pemimpin senior negara ini merupakan bagian dari puncak gunung es
dari salah urus yang sudah hampir merambah ke semua lembaga negara,
lembaga perwakilan dan kepartaian yang seharusnya merupakan bagian
dari lembaga penunjang demokrasi itu sendiri.

Kondisi moral politik sekarang ini sukar untuk dibenarkan lagi
sebagai riak-riak dan ekses yang wajar dalam perkembangan sebuah
demokrasi atau bagian dari evolusi proses demokrasi menuju
kematangannya, karena sistim demokrasi yang berjalan sekarang ini
sudah hampir 10 tahun usianya ditahun depan dan pada tahun 2009
rakyat sudah harus memilih lagi calon-calon pemimpin barunya,
sedangkan perubahan yang dinantikan belumlah signifikan.

Memang pada saat kini negara ini belum dalam status kategori krisis
yang dianggap serius, dimana krisis ekonomi terjadi bersamaan dengan
krisis politik, tetapi di sektor perekonomian dan terutama di sektor
riil, pertumbuhan perekonomian nasional belumlah mencapai seperti
yang diharapkan untuk dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru
(dan lama), ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat
setiap tahunnya dan beban hidup sejak kenaikan drastis harga BBM.
Semuanya ini akan menimbulkan kekecewaan publik secara akumulatif.

Sekiranya salah urus, inkompetensi dan praktek-praktek korupsi ini
tidak dapat dikendalikan lagi atau dituntaskan dengan drastis tanpa
tebang pilih, seperti yang dijanjikan oleh pemerintahan sekarang,
maka akan tercipta sebuah lahan subur bagi tumbuhnya potensi paham
radikalisme sebagai ide atau ideologi alternatif lain diluar dari
sistim yang ada sekarang yang berseberangan dengan cita-cita
demokrasi.

Selain itu hal tersebut dapat mengundang golongan militer untuk
intervensi kembali dalam kehidupan politik sekiranya institusinya
merasa diperlukan, walaupun selama ini mereka mengaku tidak akan
campur urusan sipil dan politik lagi sejak dwifungsi dihapus.

Jadi usaha penegakkan supremasi sipil atas militer akan menjadi
sebuah ilusi belaka, selama golongan elit sipilnya belum memiliki
integritas dan disiplin seperti yang dituntut.

Timbulnya sebuah negara yang berideologi radikal seperti salah
satunya fasisme, tak jarang disebabkan karena kegagalan negara
tersebut dalam membangun sistim demokrasi yang dapat membangun
perekonomian dan mensejahterakan taraf hidup rakyatnya, seperti
negara Jerman dibawah rezim Nazi dan Hitler yang akhirnya
menimbulkan bencana perang dunia ke-2 ketika itu.

Kegagalan demokrasi parlementer pada era Republik Weimar (1919-1933)
dan depresi perekonomian dunia pada tahun 30-an merupakan salah
satu faktor utama yang telah membuka jalan bagi Hitler dan partainya
Nazi untuk merebut kekuasaan pada tahun 1933 serta mendirikan
pemerintahan totaliter yang berpaham fasisme yang dinamakan
Kerajaan Ketiga (Third Reich).

Dan Hitler ketika itu didukung oleh rakyat Jerman yang memberikannya
janji-janji seperti lapangan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik,
pemulihan harga diri sebagai bangsa dll.

Di Palestina tahun lalu, Hamas yang dianggap sebagai sebuah
organisasi perlawanan Palestina garis keras yang militan dan
Islamis, memenangkan Pemilu 2006 secara demokratis serta mengalahkan
Fatah yang dianggap lebih sekular dan establish. Rakyat Palestina
telah memilih Hamas dibawah pimpinan Ismail Haniya, karena pemimpin-
pemimpin Fatah dianggap korup dan tidak kompenten.

Demikian juga dengan Aljazair, ketika sebuah partai Islam yang
militan yaitu Front Pembela Islam (Islamic Salvation Front)
memenangkan pemilu pada tahun 1991 pada putaran pertama, tetapi
akhirnya dibatalkan oleh pihak militer atas tekanan Barat.
Kemenangan FPI di Aljazair merupakan bentuk ketidak puasan rakyat
terhadap kemerosotan ekonomi dan pemerintahannya yang korup, tidak
kompeten, serta otoriter.

Indonesia juga pada di tahun 1950-1960-an mengalami sebuah periode
demokrasi parlementer, tetapi eksperimen demokrasi itu mengalami
kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah terancam,
pemulihan ekonomi berjalan lamban, sedangkan inflasi berlanjut dan
banyak harapan yang dicita-citakan oleh revolusi tidak terwujud.
Stabilitas politik juga rapuh , karena kabinet yang baru dibentuk
sering hanya bertahan beberapa bulan saja.

Dalam krisis politik dan kemerosotan ekonomi ini, Sukarno
mengumumkan keadaan darurat dan parlemen hasil pemilihan umum
dibubarkan. Demokrasi parlementer lalu tumbang, selanjutnya
digantikan dengan demokrasi terpimpin yang kekuasaannya terpusat di
tangan Sukarno sendiri yang lebih banyak sisi terpimpinnya daripada
sisi demokrasinya. Selain itu peranan militer juga bertambah
pengaruhnya sejak itu.

Memang demokrasi di tahun 1950-60-an dahulu tidak sama lagi dengan
demokrasi di era reformasi sekarang, karena kabinet sekarang relatif
lebih bertahan lama serta perekonomian nasional lebih besar
dibandingkan dengan era demokrasi yang sebelumnya. Tetapi hal ini
tidak menutup kemungkinan bahwa demokrasi yang sekarang dapat
mengulang kegagalan seperti dahulu.

Tak jarang jika sebuah negara atau bangsa yang sedang dilanda krisis
(terutama krisis perekonomian) yang serius dan elit politiknya korup
dan tidak kompeten, rakyat kebanyakan relatif lebih mudah diyakinkan
untuk menerima atau minim resistensinya terhadap setiap bentuk
ide dan ideologi yang menjanjikan adanya perubahan kwalitatif dan
solusi ke arah yang lebih baik daripada yang ada, dan kadang-kadang
tidak perduli dengan konsekwensi dan realitas yang akan terjadi
kedepannya.

Dalam situasi ini, ide atau ideologi alternatif yang bersifat
radikal, totaliter atau berlandaskan atas sebuah doktrin agama yang
militan seperti golongan fundamentalis mendapatkan peluang dan
akses untuk menawarkan retorika, ide dan ideologinya sebagai
solusi dari permasalahan yang ada kepada mereka, walaupun
konsekwensinya dapat mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri.

Mereka (rakyat kebanyakan) bahkan ada yang rela untuk menukarkan
demokrasi yang tidak selalu identik dengan kemajuan ekonomi, dengan
janji, harapan dan solusi baru. Bagi rakyat kebanyakan yang hidup
masih dalam eksistensi minimum, demokrasi tidaklah semutlak seperti
yang mungkin diperkirakan oleh banyak orang, selama tidak membawa
perubahan yang substansial dalam kehidupan materialnya.

Dalam kondisi ketidakpuasan atau kekecewaan rakyat yang memuncak
terhadap elit-elit politiknya yang dituduhnya korup serta
menumpuknya beban himpitan ekonomi, maka secara hipotetis golongan
doktriner atau fundamentalis ini mempunyai kesempatan baik untuk
merebut kekuasan negara secara demokratis melalui jalur
parlementer (melalui pemilu) tanpa perlu adanya sebuah revolusi atau
aksi kekerasan, seperti yang pernah terjadi pada negara lain.

Skenario lainnya adalah golongan militer yang merasa institusinya
terpanggil (dorongan "sense of duty") dan atas nama kepentingan
nasional mengambil alih kontrol atau kekuasaan dari pemerintahan
sipil dengan alasan untuk menyelamatkan negara dari sebuah krisis.

Hal ini dapat terjadi sekiranya golongan sipil dengan sistim
demokrasinya dianggap gagal mengelola negara sehingga menimbulkan
krisis politik dan ekonomi nasional yang berkepanjangan dan tidak
terkendali lagi.

Kedua skenario hipotetis ini merupakan sebuah bentuk ancaman dan
tantangan dari sebuah negara demokrasi yang harus dihadapi
sekiranya pemerintahan sipilnya gagal dalam memenuhi harapan seperti
yang dicita-citakan.

Salam
GH.