Saya bukan pakar politik atau pakar tata-negara, tetapi saya seperti sebagian besar rakyat Indonesia, saya cuma rakyat jelata. Karena itu logika rakyat jelata lah yang digunakan ketika melihat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini antara Rokhmin Dahuri, Amien Rais dan SBY. Menurut logika rakyat jelata saya adalah ternyata semua pemimpin negeri ini mudah terjerumus menjadi maling! Pantas saja negeri ini terus-menerus salah urus! (Media Kosumen)



Banyak yang mengira, akhirnya kita memiliki presiden yang serius
mendorong pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun ternyata, SBY,
presiden sekarang hanya seolah-olah cukup banyak kasus korupsi yang
dibongkar dan di bawa ke pengadilan. Seolah-olah bekas pejabat yang
dulunya nampak tidak bisa disentuh oleh hukum sekarang meronta-ronta
berkelit membela diri. Seolah-olah bagi rakyat ada perubahan yang
terjadi. Seolah-olah tidak ada lagi celah untuk sembunyi bagi setiap
pelaku korupsi yang terjadi di masa lalu. Seolah-olah pemerintahan
SBY mengintai setiap saat pelaku korupsi untuk dijebloskan, bahkan
anggota KPU sekali pun juga ikut dijebloskan ke dalam penjara. Semua
itu nampaknya memang cuma seolah-olah saja. Seolah-olah pemerintah
melihat praktek korupsi sebagai dosa besar yang harus dicuci bersih
dari bumi Indonesia, baik dilakukan di masa lalu maupun di masa
sekarang.

Namun jika melihat kasus keluarga Suharto yang tidak disentuh dengan
mengatasnamakan hukum dan jika melihat kasus BLBI yang merugikan
negara ratusan trilyun rupiah, tidak nampak keseriusan SBY. Padahal
pemerintahannya sudah berjalan 2.5 tahun. Bagi rakyat jelata seperti
saya, jika ada itikad baik, yaitu itikad untuk memberikan rasa
keadilan kepada rakyat, maka hukum atau aturan yang ada bisa
digunakan untuk mengembalikan harta kekayaan rakyat. Bukan
sebaliknya, hukum atau aturan yang ada justru digunakan agar
keluarga Suharto bisa menikmati hidupnya dengan aman dan tenteram.

Betapa pun sulitnya mengejar kasus keluarga Suharto atau uang BLBI
ini, tidak terlihat strategi yang bisa memuaskan rakyat. Padahal
mereka inilah yang membangkrutkan Indonesia. Kasus-kasus ini cukup
membuat rakyat kehilangan rasa aman pada masa depan mereka.

Di tengah-tengah rasa ketidakadilan ini, tiba-tiba muncul pengakuan
Amien Rais yang telah menerima uang dari Rokhmin Dahuri di tahun
2004 lalu untuk biaya kampanye pasangan capres. Amien juga
menegaskan bahwa capres lainnya pun menerima uang dari Rohmin ini.
Pengakuan ini tentu mengejutkan rakyat. Meskipun sekaligus
melegakan, karena ada pemimpin yang berani jujur dan mau menerima
konsekwensinya, namun ada hal lain yang sangat melukai hati rakyat,
yaitu ternyata Amien pun ikut-ikutan "mengkorupsi" uang rakyat
melalui DKP. Meski saya tolol soal aturan pemilu atau aturan tata
negara, tentu tidak mungkin bisa seorang calon presiden menerima
uang yang seharusnya untuk mengurus Kelautan dan Perikanan Indonesia
bukan untuk mengurus kampanye pasangan capres Amien Rais.

Apa yang sedang dan akan terjadi pada negeri ini, jika semua orang
ternyata mudah menjadi maling atau menjadi bagian dari praktek-
praktek - yang tidak diragukan lagi untuk disebut sebagai - korupsi,
sebagaimana yang dilakukan oleh Amien Rais itu? Apa yang sudah
merasuki pikiran Amien Rais sehingga ia tidak melihat keganjilan
asal uang itu dan begitu entengnya tanpa sembunyi-sembunyi menerima
uang - yang bagi saya yang rakyat jelata adalah - milik rakyat di
sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang masih morat-marit itu?
Apa yang terjadi pada KPU dan Panwaslu Pemilu 2004 sehingga tidak
dapat bekerja secara maksimal untuk mengawasi dana kampanye yang
digunakan oleh para pasangan capres. Apa yang terjadi pada
departemen-departemen pemerintah sehingga bisa membagi-bagikan uang
rakyat ke mana mereka suka? Bagaimana tanggung-jawab presiden waktu
itu jika ada menterinya yang menghambur-hamburkan uang rakyat ke
tempat yang tidak semestinya?

Pertanyaan-pertanyaan itu lah yang membuat saya pesimis dengan masa
depan Indonesia....

Kemarin, Amien Rais setelah pertemuannya dengan SBY di Halim PK
sudah menegaskan bahwa persoalan uang DKP yang dihambur-hamburkan
untuk kampanye para pasangan capres 2004 lalu adalah persoalan
hukum, bukan politik. Kalau begitu, rakyat kini menunggu, apakah
uang DKP itu akan ditelusuri untuk melihat capres mana saja yang
menerimanya dan apakah rakyat akan tetap disuguhi dagelan nggak lucu
tentang bagaimana negeri ini dipimpin oleh para pemimpin yang penuh
tenggang rasa dan tidak suka berkelahi? Kalau yang satu korupsi,
daripada ribut-ribut di tengah rakyat miskin dan di tengah berbagai
persoalan bangsa lainnya, maka berkorupsi lah berramai-ramai
supaya "adil" dan supaya negeri ini tetap memiliki "pemimpin", meski
pemimpin korup seperti mereka....
 
dimuat pula di 'http://www.mediakonsumen.com/Artikel549.html