SBY Marah, SBY Dikritik – Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta
Kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kritik terselubung Amien Rais soal dana DKP dan dana asing bagi para Capres 2004, berujung anti-klimaks. Setelah bertemu di bandara Halim Perdanakusumah, keduanya menyatakan berdamai. Walaupun Partai Amin, PAN, tidak dilibatkan dalam pertemuan perdamaian tersebut, PAN mengerti dan menambahkan itu pertemuan dua pemimpin bangsa. (28-05-2007 )



Semula ledakan SBY memberi kesan ketegasan seorang presiden yang
selama ini dianggap tidak tegas. Tapi, belakangan, unjuk gigi itu
malah bermuara pada kritik dan penyesalan. Jadi, di mana sebenarnya
titik lemah, atau 'Achilles heel'-nya Presiden SBY?

Semuanya membantah

Kasus DKP, yaitu penggunaan dana non-bujeter Departemen Kelautan dan
Perikanan yang diungkap mantan menteri Rokhmin Dahuri, bisa berekor
panjang. Capres-capres 2004 membantah pernah menerima dana DKP atau
pun dana asing, kecuali Amien Rais. Maklum Amien menerima 200an juta
rupiah dana DKP di tangan sendiri. Repotnya, tentang capres-capres
yang lain, tidak jelas siapa yang menyerahkan dan menerima dana tsb.

Staf Megawati menyangkal, tapi bukan mustahil Mega Center pernah
menerimanya. Staf SBY membantah, tapi Blora Center diam, sementara
seorang anggota tim SBY-Kalla mengaku menerima dan menyerahkannya
kepada sebuah pesantren.

Walhasil, Rokhmin Dahuri naik daun, sementara para politisi partai
dan terutama petinggi negara, kelimpungan. Maklum, milyaran rupiah
dana non-bujeter itu mengalir ke segala penjuru DPR dan partai. "Apa
anehnya, semua menteri tahu kok. Itu sudah terjadi bertahun-tahun!"
ujar Rokhmin, ketus. Maka Sinterklas Rokhmin menjadi korban
pemberantasan korupsi "tebang pilih". Sri Bintang Pamungkas dari
partai PUDI memuji Rokhmin dengan menyebutnya "Rokhmin Hood".

Tapi, kalau Robin Hood, preman Inggris itu, membagi-bagi hasil
rampokannya kepada rakyat miskin, "Rokhmin Hood" mestinya menyadari
bahwa ada undang-undang yang melarang pemakaian dana departemen untuk
kampanye partai.

Maka, publik yang menikmati satire "Republik Mimpi" di teve setiap
Jumat malam, sejak pekan lalu memahami bahwa kenyataan "Republik
Munafik" kini sudah telanjang di hadapan mereka.

Presiden Yudhoyono yang mengaku selama ini menahan diri, merasa perlu
mengungkap kekesalannya terhadap (kami kutip) "Saudara Amien Rais"
yang "telah mengolok-olok" dirinya. Pihak Istana telah resmi
membantah pernah menerima dana DKP atau pun dana asing.

Pulang dari Jepang, Wapres Jusuf Kalla terjun sebagai pemadam
kebakaran. "Sudahlaah, perselisihan itu tak usah diperpanjang,"
katanya di Denpasar, sambil menunjuk perlunya penyelesaian secara
hukum. Sedangkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga menyesalkan
meruncingnya polemik, membuka kemungkinan solusi kekeluargaan.

Dekadensi

Bagi para analis di Jakarta, isu DKP dan dana asing itu sebenarnya
cuma kelanjutan dekadensi dari the ruling class Orde Baru. Tradisi
kelas penguasa "beambtenstaat" (negara pejabat) memperlakukan
sumberdaya publik sebagai "appanage" atau kepemilikan pejabat,
sebagaimana dilakukan aristokrasi Jawa di bawah perlindungan kolonial
Belanda dulu.

Sekarang, di masa demokrasi, dekadensi dalam bentuk salah-urus duit
negara itu meluas melalui lembaga perwakilan dan kepartaian. Fraksi-
fraksi DPR dan parpol, terutama partai-partai besar yang maju dengan
Capres dan Cawapres, terserap ke dalam kepentingan the ruling class.
Artinya, kabinet yang seharusnya presidensiil dimanfaatkan secara
besar-besaran oleh parlemennya. Kasus guru besar dari Bogor Rokhmin
Dahuri itu, hanyalah sebuah puncak gunung es saja dari korupsi yang
merambah ke pelosok lembaga lembaga negara ini.

Justru karena itulah, isu ini tak perlu berakhir dengan batalnya
hasil pemilu 2004 dan pemakzulan (impeachment) presiden, sekalipun
menurut para pakar hukum, pidana ini menyangkut pelanggaran UU pemilu
dan pencucian uang. Karena hampir seluruh jajaran elite politik
terlibat, solusi hukum diduga harus berakhir dengan kompromi politik
semua pihak, alias "solusi-semua-sama-sama-kalah".

Titik lemah SBY

Tapi publik kini mengharapkan pengusutan tuntas. Amarah SBY terhadap
tokoh PAN, partai yang mendukung kabinet SBY, dan mantan bos
Muhammadiyah, ormas yang pernah dekat dengan SBY, mirip upaya unjuk
gigi yang mengesankan SBY siap membangun kredit politik menuju
Pilpres 2009. Ternyata, semua itu malah memancing kritik.

Dua tokoh oposisi yang berbeda menunjuk pada dampak serupa. Indro
Tjahjono, Wakil Ketua Hanura, partai barunya Jenderal pur. Wiranto,
menilai SBY lemah terhadap Amien Rais. "Barisan SBY kedodoran karena
SBY terpancing pusaran yang dibuat Amien. Kalau semua mau buka data,
SBY bakal habis," katanya.

M. Fadjroel Rachman dari kelompok sosialis juga menyuarakan kritik
arus utama yang menganggap ungkapan SBY itu "berlebihan". SBY,
presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya kuat,
tapi dia terkait rezim Orde Baru. Kaitannya kepada kejahatan HAM dan
kejahatan korupsi Soeharto, membuat kasus uang Tommy Soeharto sekitar
60an juta dollar di luar negeri itu tidak mungkin disidangkan di
bawah SBY.

"Itulah Achilles heel-nya SBY," simpul Fadjroel. Celakanya, tidak
hanya para menteri, tapi partai partai besar pun memanfaatkannya.
Itulah Achilles heel warisan Orde Baru.
 dimuat di:
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/titk_lemah_sby070528