Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta, dimuat pula di Radio Nederland 16-05-2007
Setelah Hariman Siregar Januari lalu gagal menggulirkan sejumlah jenderal purnawirawan – sebutlah 'jenderal pur' – untuk menantang mantan yunior mereka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang kelompok jendral-pur yang loyal maupun yang oposisi mulai bangkit.

Yang loyal sarapan dengan presiden tanpa mengajak yang oposisi,
sedangkan yang oposisi membangun dua partai baru. Semuanya berlomba
retorika nasionalistis dan populistis.

Tiga kelompok jenderal-pur
Ada tiga macam kelompok jenderal-pur yang aktif berpolitik dewasa
ini. Yang pertama duduk dalam pimpinan berbagai partai politik, ikut
dalam pemerintahan SBY, atau berkampanye dalam pilkada. Yang kedua,
mengaku kritis namun pada hakekatnya cukup loyal kepada pemerintahan
SBY. Kelompok ini lebih terorganisir dan sering berdebat dalam acara
yang biasa disebut "aah, cuma silahturahmi saja!".

Sedangkan yang ketiga menggalang kekuatan, mengkonsolidasi kader dan
menyiapkan partai politik baru – tentu, juga menyiapkan capres 2009.
Di sekitar ketiganya, sejumlah jenderal-pur giat politik informal
yang mendukung salah satu dari ketiga tsb. Mereka ini kabarnya
menguasai sejumlah sumberdaya, baik secara legal, ilegal atau pun
semi-legal, mulai dari bisnis perhotelan, cetak uang sampai
pembalakan liar.

Selasa lalu, kelompok kedua tadi, yaitu Forum Komunikasi Purnawirawan
TNI menggelar acara sarapan dengan presiden yang berkepanjangan
sampai lima jam. Syaiful Sulun, jubir kelompok ini mengaku mendukung
SBY, namun mengkritik soal nasionalisme, kemiskinan dan amandemen UUD-
45. Yang menarik, sarapan lima jam itu tidak dihadiri pentolan
jenderal-pur dari kelompok Persatuan Pensiunan ABRI, Pepabri, seperti
Try Sutrisno, Wiranto dan Ryamizard Ryacudu.

Bukan rahasia lagi, Wiranto mengelak bertemu SBY dalam resepsi-
resepsi – sama saja dengan Megawati mengelak bertemu SBY. Bahkan,
dulu, Mega berpapasan dengan Gus Dur, pendahulunya yang dijatuhkannya
lewat jendral-pur Ryamizard, pun ogah. Makin dekat bulan-bulan
pemilu, tenggang-rasa di antara para jenderal-pur makin kentara saja.

Hanura
Jenderal pur Wiranto yang baru-baru ini membantah pelanggaran berat
HAM di Timor Timur, sekarang getol beretorika "hati nurani" yang
membuat hati nurani korban Timor tersayat-sayat. Setelah didesak,
Wiranto bersedia mengubah nama partainya dari "Partai Hati Nurani"
menjadi "Partai Hati Nurani Rakyat", alias Hanura.

Menurut Indro Tjahjono, salah satu ketua partai baru ini, Hanura
lahir dari keprihatinan orang seperti Wiranto, yang ingin memperbarui
reformasi dengan semangat menegakkan kedaulatan bangsa. Indro, yang
28 tahun lalu menulis buku "Indonesia di bawah sepatu Lars" (1979),
beranggapan Hanura adalah eksperimen yang akan dipimpin kaum sipil
untuk meninggalkan gaya kekuasaan sepatu lars, alias membuang
militerisme.

Jadi, Hanura yang dipimpin tiga jenderal-pur, Wiranto, Suadi
Marassabessy dan Fachrul Rozi, juga mantan KASAD Jenderal Soebagio
(jenderal yang dulu dipercaya sebagai satu-satunya jenderal yang tahu
di mana Soeharto tidur, sekarang tinggal tepat di belakang rumah SBY
di Cikeas), bersuara seolah progresif dan nasionalistis saja —
serupa banyak kaum nasionalistis-kiri Indonesia di Eropa, misalnya.

Sindrom
Kelompok lain, Jenderal Ryamizard Ryacudu dkk, juga tak kalah
populistis, mereka ingin menyatukan lurah-lurah Nusantara dengan
mengkonsolidasi birokrasi desa, untuk menggalang kekuatan suatu
partai baru.

Menurut pengamat militer Aris Santoso, semua ini terjadi, karena
sindrom kekuasaan militer, tetapi juga karena orang makin tak percaya
akan kemampuan partai-partai politik.

Iklan