Dimuat pula di Ranesi 08-05-2007 Laporan Aboeprijadi Santoso dari Jakarta ..
Kabinet baru hasil perombakan terbatas Presiden Susilo BambangYudhoyono disambut berbagai reaksi media dan pengamat. Pada umumnya opini publik sepakat perubahan ini lebih politis dan lebih Yudhoyonois, ketimbang tiupan angin segar. Ada pujian dengan rontoknya Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaluddin, tapi ada pula kritik bahwa "kabinet masih disandera oleh Abu Rizal Bakrie".

.

'Yudhoyonois'

SBY bukan SBY kalau dia bertindak grusa-grusu. Ini tampak jelas dari
perubahan terbatas susunan kabinet yang oleh para pengamat dari
berbagai warna dinilai sebagai "politis, imbang, harmonis, hati-hati
dan etis," pendeknya "yudhoyonois". Lima menteri diganti, dua yang
lain digeser. Gaya perubahan itu "etis" karena tidak menggusur
menteri yang sakit, Mendagri Ma'ruf yang pasti harus diganti. Juga
santun, karena meskipun menurut Tempo ada pergolakan antara Wapres
Jusuf Kalla dan Menko Ekuin Boediono, tapi SBY mempertahankan
Boediono tanpa menyinggung Wapresnya.

Ada tuntutan besar dari Partai Golkar, tapi SBY tampil dengan
kompromi yang memuaskan Golkar, meski merugikan partai kecil.
Kabinet tetap disandera Menko Kesra Abu Rizal Bakrie, kata kalangan
pengkritik. Menko Kesejahteraan Rakyat Bakrie, menurut pengamat
Fadjroel Rachman, telah menjadi Menko Kesengsaraan Rakyat dalam
menyikapi musibah lumpur Lapindo di Sidoarjo. Dan, ada pula rayuan
ke arah PKBnya Gus Dur dengan menggusur menteri PKB Saifullah Yusuf
yang nyempal dari kubu Gus Dur.

Exit Yusril dan Hamid

Namun perubahan paling penting dan tak disangka-sangka adalah
rontoknya Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menhukham Hamid
Awaluddin. Bahkan Fadjroel yang menyebut reshuffle ini "sangat
mengecewakan," sempat memuji SBY karena memecat Yusril dan Hamid.
Keduanya terlibat kasus pencairan duit Tommy Soeharto sebesar 10
milyar dolar.

Mencelatnya Yusril dan Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh membuat PBB
marah meskipun partai ini masih punya MS Kaban di kursi menteri
kehutanan dan Apriantono di kursi pertanian. Menteri Perhubungan
Hatta Rajasa dicopot, tapi dipuji dan ditaruh sebagai Mensesneg.
Sofyan Djalil yang bersama Hamid Awaluddin berjasa untuk perdamaian
Aceh, dicopot tapi dipindah ke pos basah Menteri Bidang BUMN.

Disandera Bakrie

Bermain balans: permainan SBY ini memperlihatkan bahwa dia, meski
berhak prerogatif atas kabinet, namun tak berani mewujudkan kabinet
presidensiil. SBY masih meneruskan alur politik semua presiden pasca-
Soeharto.

Padahal yang kunci bagi SBY adalah dukungan Partai Golkar. Ini
tercermin pada pergantian dan pergeseran berhati-hati dari orang-
orangnya Wapres dan bos Golkar, Jusuf Kalla. Hamid, loyalis Kalla,
terpaksa jatuh, tapi, dia harus diganti tokoh Sulawesi Selatan Andi
Mattalata, teman sekampung Jusuf Kalla.

Namun Fadjroel Rachman menunjuk, kunci dukungan Golkar sebenarnya
terletak juga pada Abu Rizal Bakrie, menko yang dinilainya berhasil
memperalat negara untuk kepentingan koporasi. Bakrie menawarkan
cicilan 20% kepada korban lumpur Lapindo tanpa konsultasi dengan
korban, namun memanfaatkan negara sebagai alat korporasi. SBY tak
berani mencopotnya. Tidak aneh, sebab Bakrie juga yang dulu mendanai
kampanye pilpres SBY-Kalla. Walhasil, kata Fadjroel, kabinet ini
masih juga disandera oleh Bakrie.

Jaksa agung

Satu lagi perubahan tak terduga adalah jatuhnya Arman, yaitu Jaksa
Agung Abdul Rachman Saleh. Kalangan LBH yang mengenal Arman dari
dekat menyebut dia kurang memberi kepemimpinan, sedangkan
penggantinya, Hendarman Supandji, orang dalam dari birokrasi
Kejakgung, sebagai "lebih teguh". Kalau Hamid Awaluddin begitu
turun, langsung dipanggil polisi untuk kasus KPU, sebaliknya,
Hendarman naik dengan menjanjikan akan memprioritaskan pemberantasan
korupsi.

Kontan para korban HAM, mulai dari kasus 1965, Talangsari sampai Mei
1998, Semanggi I dan II serta kasus Munir, semuanya mengingatkan,
jika soal besar kasus 1965 dapat dirintis dengan menangkap Soeharto,
maka ini dapat memuluskan pemberantasan korupsi pula. Usman Hamid
dari KontraS menunjuk tampilnya birokrat, bukan politikus, di kursi
Jakgung bisa juga memungkinkan terobosan seperti Jaksa Agung
Suprapto di masa Presiden Soekarno.
Iklan