Budiarto Sambhazy di kolom Politika-nya Kompas, 7 April 2007, antara lain mempertanyakan soal Visi 2030. “Tak masuk akal. Coba bagaimana bisa kita menjadi negara terkaya dan tersejahtera di dunia tahun 2030 kalau yang membuat visi adalah mereka yang belum mengembalikan BLBI?”

Bicara visi, mengutarakan masa depan.  Sejak reformasi digulirkan, sudah tak terhitung energi habis ngomongin masa lalu. Banyak yang jelek di masa lalu.  Saya percaya pasti,  ada satu, dua bagus lainnya di waktu lalu,  menjadi pengalaman yang pernah dapat  untuk dijadikan pelajaran menatap,  bergerak merebut masa depan.

 Pada 1984 saya berkesempatan ikut penataran P4 pola 120 jam, untuk penatar. Kendati lulus sebagai salah satu peserta termuda di angkatan ke-34 kala itu, sertifikat yang diserahkan oleh Alm., Sarwo Edhie, mertuanya Presiden SBY, itu tak pernah saya pakai untuk  jurus mencari honor menatar P4.  Saya punya kesan positif mendalam. Bukan kepada materinya. Tetapi kepada cara menyusun pola pikir, merumuskan visi yang dipaparkan seorang Kolonel  Angkatan Laut – – kala itu peserta dari TNI, biasanya minimal berpangkat kolonel.
Sang kolonel mengambil selembar kertas, menulis di  format landscape, membuat  lingkaran di ujung kertas. “Nah ini tujuan yang kita hendak capai, “ katanya lagi, “Mundur satu kotak ke kiri, ini program yang harus dilakukan untuk mencapainya. Tarik lagi  garis mundur buat lagi lingkaran di atas ada kotak kekuatan, di bawah ada kotak hambatan, kelemahan serta ancaman. Lalu di paling pinggir kiri, buat kotak menggambarkan posisi kita berada saaat memulai program yang hendak kita buat.”

Seringkali dari pengalaman hidup, rumusan yang tebal beratus halaman, dapat saya sederhanakan dengan menuangkan di selembar kertas bergaya sang kolonel tadi. Sang kolonel menyebut judul perumusan itu dengan bulkonah (Bulat Kotak dan Panah). Atau perumusan pola pikir bulkonah, istilah yang terdengar  ndeso, membumi, sekaligus tanpa perlu  beringgris-ria, yang kini makin menjibun di-uarkan pejabat  plus wartawan media massa.

Saya tak hibis pikir. Seorang  Presiden, Jenderal, bergelar S3 di bidang pertanian dari perguruan tinggi pertanian papan atas,  menantu Alm., Sarwo Edhie, yang pernah  memimpin BP7 – – penyelenggara penataran P4 – – itu, tidak berbulkonah dalam mensosialisasikan program secara sederhana, singkat jernih, jelas ke masyarakatnya.

Untuk sebuah Visi 2030 pun masih menunggu dari kelompok pengusaha pengemplang BLBI,  yang menginjak-injak moral dan etika. SBY menjadi presiden, jenderal, laksana orang kenan santet; terllihat ragu, lamban, dan tidak berterobosan visi di saat negeri yang dari hari ke hari sektor riilnya kian terpuruk ini.
 
Pengertian Dasar
 
Keterpurukan  ekonomi sektor riil hari-hari saat ini sudah saya  bayangkan, sejak era deregulasi perbankan dimulai dengan Pakto-nya 1988. Dari waktu itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) berikut organisasi pengusaha, pelaku usaha,  yang bernaung di bawah KADIN, hingga hari ini,  tidak pernah berkenan merumuskan pengertian dasar pengusaha, secara jernih tegas dan jelas.

Coba tanyakan siapa itu pengusaha ke KADIN? Jawabannya akan panjaaang- lebaaar sekaligus mengambang. Mereka tidak kenal premis. Saya pernah  mengutarakan di KADIN, bahwa pengusaha itu adalah: mereka yang mempunyai produk dan jasa, untuk dibakukan. Menakar besaran skala usaha sang pengusaha, dapat dilihat dari seberapa besar produk dan jasanya masuk ke pasaran. Saya tak tahu apakah dengan pengertian ini, istilah pengusaha KADIN, lalu menjadi tidak ada greget, karena mengakibatkan pedagang asongan pun bisa masuk, wallahu awam.
Yang terjadi di KADIN hingga sekarang, pengertian pengusaha tetap tidak demikian. Akibatnya begitu “pengusaha” KADIN, merambah ke dunia politik, mereka baru sebatas  menjadi pengusaha. Celakanya reformasi yang sudah diantar oleh pihak yang mengedepankan integritas, moral dan etika sekaligus visioner, kalah-patah oleh “pengusaha politik”  yang tidak pernah punya produk, jasa. Lebih sadis, mereka tidak pernah mengerti akan perlunya pasar terhadap produk dan jasa.

Sayang seribu sayang. Dari seluruh anggota legislatif dan eksekutif kini lebih 60% mereka adalah  berangkat dari “pengusaha” tanpa premis  jelas itu. Akibatnya, yang mereka tahu adalah menumpuk kapital, memperkuat ekonomi makro. Dengan jayanya ekonomi makro, menarok uang Rp 10 miliar di sebuah perusahaan sekuritas saat ini, Anda dapat jaminan dalam setahun, setiap bulan  menerima nett Rp 500 juta. Kontrak resmi di depan notaris pula. Mantapkan! Uang beranak uang. Uang membeli kekuasaan.

Ekonomi mikro, riil? Persetan di mata mereka. Padahal sudah banyak indikasi hari-hari kini, ibu-ibu kabur di rumah sakit tidak bisa menebus anaknya yang baru lahir, suami isteri jual ginjal demi bayar  hutang, pengangguran kian bertambah, …panjang kata diteruskan.
Arah sasar pembangunan pun sebagai rakyat kita susah bicara, ditambah dengan presidennya seakan itu tadi: kena santet! Kendati demikian saya percaya dengan kalimat uang relatif nilainya: namun integritas, moral dan etika, adalah kunci penyelamat bangsa! Yang bagi pengusaha tidak berpremis, mungkin kata akhir ini dianggap absurd kini. (narliswandi@yahoo.com)