CM: artikel dibawah ini  ditulis sebelum pembelian laptop dibatalkan.

Pengadaan laptop untuk kalangan anggota DPR top diberitakan. Jargon “Kembali ke laptop,”  melambungkan Tukul Arwana.  Sebaliknya yang  makin  tidak  “top” adalah visi  berbangsa  memanfaatkan  teknologi informasi.

 

Dari segi nilai  rupiah,  Rp 12 miliar,   pengadaan perangkat keras itu  tidak signifikan bagi DPR. Melalui politik kepentingan, para eksekutif di birokrasi  sudah berlonggar-ria  memakai dana taktis  tidak beraudit  mencapai 10% dari total anggaran pertahun.  “Fee”  bagi-bagi   untuk anggota dewan dari  departemen, Pemda, BUMN, tak perlu ditanya lagi.

Kembali ke la top. Penjualannya di Indonesia cukup signifikan. Telepon genggam  Nokia  seri 9000 laku terbanyak di Indonesia!.Tapi sayang belum dipake optimal. Laptop dipakai sebatas mengetik.  PDA untuk bersms dan bercakap-cakap. Ia  belum maksimum  untuk lalu lintas data – – sudah era 3G atau generasi ke-3 – –  yang padat dengan konten pengetahuan, transaksi bisnis  dan game itu.
Ekonomi kita liberal. Lalu lintas uang, bebas-sebebasnya – – terutama transfer dan membawa duit kabur ke luar Indonesia – – mengalahkan langgam  negara kapitalis, macam AS. Sebaliknya di dalam mengembangkan jaringan telekomunikasi, misalnya, negara juga seakan  3G (tri-ji): gontai, gagap, a- u-ah gelap!

Lihat  di grass road! Melalui VoIP Rakyat dapat diakses di RTRW Net, teknologi 3G menjadi seakan ketinggalan jaman. VoIP Rakyat  murah meriah itu, lalu lintas data sudah  generasi ke-4, atau 4G (baca; for ji). Orang macam Ono S Purbo, sosok pengembang, lebih dihargai di luar negeri dibanding di negeri sendiri.  Penemuan mereka  akan  panci-bolik untuk  Wifi, berjalan mulus.
Depkompinfo, melalui Humas Ditjen Postel, Gatot S Dewabroto, dalam e-life style di Metro Tv pada 25 Maret 2007 lalu, mengatakan, “Pemerintah menginginkan investasi yang sudah ada tidak terganggu, berjalan  dengan  baik.”  Artinya jika investasi itu mahal, lelet, dan ketinggalan zaman, dilakukan perusahaan  multinasional, maka tetap harus dilindungi. Inilah bentuk lain dari “ke-3G-an” pemerintah.
 
Visi 2030
 
Sinergi lintas departemen mengembangkan teknologi informasi belum terjalin. Departemen Perindustrian, dengan road map (program jangka menengah dan panjang) mereka susun, goalnya menjual mobil dan motor sebanyak-banyak. Departemen Komunikasi dan Informasi, ber-road map, sebagai proyek dinas. Menteri Negera Ristek ber-IGOS (Indonesia Go Open Source) sendiri, sebaliknya Depkominfo menjalin pengikatan kerjasama dengan Microsoft.

Apakah Hardware, software,  atau aplikasi (konten) yang menjadi  andalan utama Indonesia  di bidang teknologi informasi pada 2030? Pemerintah seakan  terkena penyakit “3G”  menjawabnya.

Di bidang hardware,  satu merk PC macam  HP diproduksi 10 juta buah setahun di Singapura. Indonesia tak akan kuat bertanding. Di perangkat lunak, Bangalore, India, melesat jauh  di depan. Poin utama  kekuatan  kita ada di  konten. Tetapi hingga saat ini pelanggan CDMA phone di market global yang sudah menjalankan aplikasi BREW mencapai 425 juta pelanggan,  belum ditembus pengembang konten  Indonesia. Padahal model bisnisnya jernih dan menghasilkan US $.

Seharusnya e-commerce sudah mumpuni di sini. Hasil hutan Indonesia sebagai contoh. Ia tidak cuma   menguntungkan “trader”  negeri lain. Data hasil hutan  bisa diakses global  melalui web base; lengkap, well up date, akurat, dan interaktif  dari negeri ini, tidak via Singapur, misalnya.  
Sayangnya, sampai website Pemda yang ber-go.id itu pun cuma buat gaya-gayaan, tanpa arah fungsi dan tujuan. Padahal melalui konten TI  yang visioner bukan mustahil pendapatan perkepala Indonesia US $ 36.000 pada 2030, bukan US $18.000, sebagaimana yang disosialisasikan Yayasan Indonesia Forum pekan ini.

Bidang perbankan telah membuktikan, mereka yang unggul di TI memenangkan persaingan. Tidak terbantahkan! Jadi tak salah bila isi, visi TI kita kini baru sebatas untuk  kulit berdemam “3G”: gontai, gagap dan gelap!