16 Februari, 2005

Kita harus selalu berkata benar. Itu kata orang bijak.

Yang benar, tidak semuanya harus dikatakan. Itu kata orang bijak yang lain.

Orang Bijak Membayar Pajak. Itu kata si petugas pajak.

Tidak semua pajak harus dibayar. Itu kata banyak orang. Banyak orang ini adalah:  

                  1. Sebagian besar Rakyat Jelata

                  2. Pengusaha Pintar

                  3. Penyelundup pajak

                  4. Pengusaha Nakal

                  5. Pejabat penguasaha

(penguasa + pengusaha) yang kuat

Apa pendapat yang patut diberikan kepada yang berikut ini? Saya membaca Surat Pembaca di koran. Karena saya hanya membaca Kompas, maka kemungkinan besar itulah medianya, sayangnya saya tidak melakukan clipping jadi saya tidak dapat menunjukkan Kompas yang tanggal berapa. Yang saya ingat Kompas tahun lalu. Sipenulis mengaku sebagai mantan pegawai Kantor Pajak. Dia merinci macam-macam angka, yang kesimpulannya bahwa uang pajak yang masuk kekantong para petugas Kantor Pajak jumlahnya enormous dan tremendous alias amat sangat terlalu besar sekali, rrruaarrr biasaaa. Dia mengindikasikan angka sekitar lima ratus trillion Rupiah. Kata orang Jawa Ngaudubillahimminassyaitonnirrojjjiiiim.

Dengan demikian golongan Nomor 1, 2 dan 3 diatas, kita akan maklum kalau: akan setuju untuk tidak membayar semua pajak.

Ada kenalan saya yang pernah bekerja di sebuah BUMN yang berkunjung ke Amerika Serikat dan membeli sebuah buku yang dibelinya disana, berjudul kira-kira (tidak ingat persisnya): Eleven Ways To Avoid Paying Tax, Legally. Buku tersebut diberikan kepada atasannya yang mengurus keuangan BUMN dimana mereka berdua berkeja.

Kalau saja saudara penulis Surat Pembaca dari pesiunan Kantor Pajak tadi, mau membagi ilmunya, dia akan dapat menulis buku yang berjudul: Seribu Macam Cara Menghindari Membayar Pajak Secara Sah di Republik Indonesia. Biarpun judulnya dan isinya mendidik pembacanya untuk berbuat demikian dia tidak dapat dituduh melakukan kejahatan apapun, karena yang diajarkan adalah secara sah. Dia akan memetik hasilnya dari hasil penjualan bukunya dengan sah, berarti halal. Tinggal sekarang Negara yang diwakili Pemerintah akan harus menambal segala lubang yang ada dalam undang-undang dan peraturan mengenai pajak, dari waktu ke waktu. Pemerintah tidak boleh marah seperti biasanya dan meng"gebug" penulis bukunya.

Hari ini di Kompas disebut sekali lagi masalah Pajak.

Direktorat Pajak mempunyai kekuasaan yang terlalu luas yang dimuat dihalaman 14 kolom BISNIS & INVESTASI dengan judul berita: Wewenang Direktorat Jenderal Pajak Perlu Dibatasi. Wewenang untuk Penetapan Target Penerimaan Pajak, Memungut Tagihan Pajak, hingga Memberikan Sanksi Pada Wajib Pajak Bermasalah. Dianjurkan didalamnya agar kekuasaan seperti itu sebaiknya diambil alih oleh sebuah Direktorat baru dalam lingkungan Departemen Keuangan yang berfungsi untuk menetapkan target penerimaan pajak pada setiap tahunnya. Ini diungkapkan oleh sebuah seminar yang mempunyai judul "Seminar Quo Vadis Dit. Jend. Pajak di Jakarta Selasa 15 Februari, 2005. Kata ekonom Faisal Basri yang pintar, Direktorat Jenderal Pajak menjadi Perencana, Pelaksana dan sekaligus Menetapkan seorang pembayar pajak itu bermasalah atau tidak. Ini gambaran yang mirip diberikan kepada seorang pembunuh di cerita film: Judge, Jury and Executor sekaligus. Ngeri sekali, apalagi sebagai Pembajak seperti telah diungkapkan oleh sipenulis Surat Pembaca diatas. Bekerja di Kantor Pajak menjadi pembajak. Jauh lebih mulia kalau kita ini menjadi pak tani yang membajak sawahnya sendiri, biarpun luas sawahnya sempit.

Benar kan?