Kasus somasi Ketua Parti, Lieus Sungkarisma terhadap acara Republik Mimpi di Metro TV, ternyata berdampak munculnya nuansa rasisme. Ketika manajer acara tsb memberi komentar bernada sinis: "Baguslah kalau Republik Mimpi ditutup karena etnis tertentu/" Tentu yg dimaksud adalah etnis Tionghoa. Ada lagi, sebuah koran yg menulis judul berita: "TIONGHOA SOMASI REPUBLIK MIMPI," yang kemudian "dipamerkan" dan di-zoom kamera di dalam acara tersebut. Seolah-olah semua Tionghoa Indonesia yg melakukan somasi tsb.

 
Tadinya, saya pikir yg namanya PARTI (Pergerakan Reformasi Tionghoa
Indonesia) itu sudah tinggal nama. Tidak taunya, ternyata masih ada. Hal ini
setidaknya membuktikan bahwa manuver ketuanya,  Lieus Shungkarisma untuk
mencari popularitas dgn cara mengsomasikan acara Republik Mimpi yg telah
berganti nama menjadi Kerajaan Mimpi itu, cukup berhasil. Orang yg tadinya
tidak tau kalau ada organisasi yang namanya PARTI, atau yg mengira PARTI itu
sudah almarhum, menjadi tau bahwa ternyata mereka itu ada, atau masih eksis.
Benarkah masih eksis?

Apakah manuver PARTI itu salah? Namanya saja politik, organisasi politik
manakah yg tidak pernah mencari popularitas? Dari yg konyol sampai dgn yg
elegan?

Kalau  ada parpol yg  dlm karier politiknya, tidak pernah dlm manuvernya
untuk mendapat nama dilakukan dgn mencari popularitas, bukan namanya parpol,
tetapi mungkin lebih tepat disebut organisasi pramuka. Tinggal bagaimana
caranya. Konyol, murahan? Elegan? Profesional?

Lihat saja berapa banyak kejadian bencana alam yg justru dijadikan obyekan
beberapa parpol untuk mencari populartas?

Dalam kasus somasi yg dilakukan PARTI terhadap Republik Mimpi, apakah dalam
somasinya itu si Lieus itu mengatakan bahwa dia melakukan somasi atas nama
orang Tionghoa Indonesia? Tidak, bukan? Memang nama partainya itu ada embel2
"Tionghoa"-nya, tetapi apakah itu otomatis identik dgn dia mengatasnamakan
Tionghoa Indonesia?

Seperti yg pernah saya katakan bahwa semua warganegara berhak menggunakan
nama apapun untuk sebuah organisasi yg dibentuknya, sepanjang itu dalam
koridor hukum yg berlaku. Termasuk penggunaan nama "Tionghoa."  Bangsa kita
sudah lebih dari dewasa untuk mengerti bahwa penggunaan nama suatu
etnis/agama tidak serta-merta identik dgn mewakili etnis atau agama
tertentu.

Ada yg bilang, kalau PARTI boleh menggunakan nama "Tionghoa," nanti bisa
pihak2 lain juga ikut2-an membentuk organisasi (politik) yg mirip dgn
menggunakan nama2 suku/daerah. Seperti di era 80-an tahun lalu (sebelum
munculnya "Sumpah Pemuda"): Ada Jong Java, Jong Manado, Jong Bali, Jong
Ambon, dst-nya. Pada gilirannya akan muncul perpecahan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Apa iya begitu?

Jawab dulu, pertanyaan ini: Apa iya, persepsi dan wawasan bangsa Indonesia
di era 80-an tahun yg lalu itu tidak maju2 sampai sekarang? Coba saja kalau
ada yg mau bikin organisasi semacam itu. Saya mau lihat di saat sekarang
ini, apakah bisa laku dijual? Contoh konkrit sebenarnya sudah ada di depan
mata. Parpol2 yg mencoba mengusung kesukuan dan agama, justru menjadi
dagangan politik yg tidak laku di pemilu. Apakah PARTI berhasil mendapat
dukungan yg siginifikan, khususnya dari kalangan Tionghoa Indonesia? Sama
sekali tidak. Seharusnya organisasi itu sudah bubar, karena memang tidak
layak hidup. Aksi somasinya itu pun hanya sejenak mengingat orang bahwa ada
organisasi yg bernama PARTI. Setelah itu, akan langsung dilupakan orang
begitu saja. Jangan mimpi dia akan mendapat suara signifikan kalau mau dan bisa ikut pemilu lagi nanti.

Kalau memang betul bahwa penggunaan nama organisasi dgn mengususng nama
suku, etnis, atau agama bisa menimbulkan efek perpecahan, lalu kenapa
pemerintah tidak membuat saja UU yg melarang penggunaan nama organisasi
politik dgn embel2 etnis/agama seperti itu? Atau, Anda sekalian usul saja, supaya pemerintah melarang hal2 demikian. Siapa tau usulan Anda sekalian dikabulkan.

Kalau Anda mempunyai persepsi dan logika bahwa karena PARTI itu ada embel2
"Tionghoa-nya, maka itu identik dgn mengatasnamakan Tionghoa Indonesia. Maka
kalau si Lieus berbuat salah, maka semua Tionghoa harus terkena getahnya.
Maka bukankah Anda sudah melakukan generalaisasi dgn dasar pemikiran yg
rasis, dan, maaf saja, sempit?

 
Pola pikir seperti ini mirip sekali dgn pola pikir terdahulu di era Orba, yg selalu saja membawa dampak kerusuhan rasial. Satu Tionghoa sbg pelaku/terlibat, seluruh Tionghoa, minimal sekota, terkena getahnya. Ada satu Tionghoa yg menganiaya pembantunya, seluruh Tionghoa harus bertanggung jawab. Pola pikir ini sudah ditinggalkan sejak era reformasi. Masyarakat sudah semakin dewasa u/ melihat persoalan. Tidak gampang lagi terprovokasi. Siapa yg berbuat dialah yg harus bertanggung jawab. Bukan etnisnya ikut2-an bertanggung jawab, dirusak, dijarah, dibakar tokonya.
 
Bagaimana dgn konsekuensi persepsi Anda bahwa sebenarnya di waktu
menyampaikan somasi tsb PARTI tidak sendirian, tetapi juga didampingi oleh
AWAM (Asosiasi Wartawan Muslim Indoinesia), apakah Anda berani menyatakan
bahwa  AWAM telah mengatasnamakan semua wartawan yg beragama Islam?

Bagaimana dgn Front Betawi Rembug dgn aksi-aksinya yg anarkisnya? Apakah
bisa dikatakan mereka mewakili orang Betawi se-DKI Jakarta?

Atau FPI dgn aksi-aksinya yg terkenal anarkis, termasuk penutupan gereja2
secara paksa? Siapa yg berani mengambil kesimpulan, atau apakah koran yg
sama yg menulis "Tionghoa Somasi Republik Mimpi" itu, berani
mengatakan/menulis Umat Islam yg melakukannya?

Seandainya FPI yg melakukan somasi terhadap Republik Mimpi, beranikah si
Welnadi (Iwel), mengatakan dgn nada sinisnya: "Baguslah, jika Republik Mimpi
tutup karena desakan umat agama tertentu?

Liues dan PARTI-nya ketika melakukan protes kepada Republik Mimpi sebenarnya
merupakan implementasi dari seorang WNI menggunakan haknya sebagai
warganegara. Mereka berpendapat bahwa acara parodi tsb membahayakan citra kepimpinan nasional.   Kenapa hal ini harus dikait-kaitkan dgn etnis?

 
Lebih "aneh"lagi, kalau melihat bahwa pengkaitkan etnis itu hanya dilakukan ketika yg
menyampaikan aspirasinya itu dari kalangan Tionghoa. Tetapi, sama sekali
tidak berani menggunakan logika yg sama untuk organisasi yg mengusung nama
agama tertentu. Beraninya cuma sama Tionghoa, ya?

Dalam menyikapi aksi somasi PARTI itu, Manajer Republik Mimpi, Welnadi
(Iwel) mengresponkannya dgn komentarnya yg bernuansa rasis. Karena dasar
pemikirannya memang yg sudah rasis. Dgn nada sinis dia bilang,  "Baguslah
jika Republik Mimpi tutup karena desakan etnis tertentu!" Yang dia lihat itu
adalah Lieus dgn Ke-Tionghoa-annya. Kenapa dia tidak melihat si Lieus itu
sebagai seorang WNI? Adalah jauh lebih bijaksana, apabila dia mengresponnya
fokus pada substansi apa yg disomasi itu.

Anehnya lagi sikap rasis yg diperlihatkan ini justru dipakai sebagai
pembenaran u/ menyalahkan Lieus dgn nama PARTI-nya itu. Tanpa mengusung
nama PARTI yg ada embel2 "Tionghoa"-nya pun, kalau dasar pemikirannya sudah
rasis, dgn melihat siapa yg beraksi, komentar yg bernada sama pun akan
muncul.

Seperti dalam kasus Alvin Lie beberapa tahun yg lalu (sekitar 2001), ketika
dia berselisih paham dgn seorang anggota DPR lainnya dari Fraksi Reformasi..
Perselisihan yg nyaris menjadi
bentrok fisik itu, membuat lawannya sempat mengeluarkan kata-kata kasar
bernada rasis. Dgn mengata-ngatai Alvin Lie: "Loe tau nggak, loe itu Cina!"
berkali-kali.
Padahal subtansi materi persoalan yg membuat mereka bertengkar tidak ada
kaitan sedikitpun dgn masalah etnis (saya lupa materi apa yg membuat mereka
berselisih).

 
 
Tomy Su, dalam artikelnya di Kompas, Rabu, 14 Maret 2007 antara lain mengatakan:  "… Perjuangan melawan diskriminasi juga perlu terus disuarakan lewat jalur nonregulasi, seperti terus mencoba menanamkan benih kesadaran multikultural di media massa. Wacana multikulturalisme yang marak ditampilkan di media selama satu dekade terakhir merupakan sebuah faham yang mengakui adanya perbedaan sekaligus kesetaraan baik secara individual maupun kelompok dalam kerangka kebudayaan .."
 
Sayang dalam kasus somasi Lieus terhadap Republik Mimpi, program acara tsb sendiri sebagai bagian dari peran media massa, tidak berhasil mengimplementasikan seperti apa yg digagaskan oleh Tomy Su tsb di atas.