Istilah "nyampah" biasanya digunakan untuk tindakan membuang sampah sembarangan. Sayangnya, fokus permasalahannya (culprit) tertumpu pada objek sampah itu sendiri. Sampah "disalahkan" karena munculnya banjir dan berbagai persoalan lingkungan lainnya. Betul, sampah memang problemnya. Namun, akar dari persoalan bukanlah si sampah, melainkan "aktor" di balik sampah tsb, yakni MANUSIA pembuang sampahnya.

Jadi jelas bahwa problem ultimatnya adalah sang manusia sebagai biang kerok
munculnya—dan terbuang dengan seenaknya—berbagai sampah yang ada dan
yang berakitbat buruk lingkungan beserta seluruh makhluk hidup yang
mendiaminya (termasuk si manusia itu sendiri). Lokus permasalahan
harus diletakkan secara primer pada manusia—si penyampah—dan baru
secara sekunder kepada sampahnya.

Pembedaan "primer" dan "sekunder" barusan berlaku dalam konteks di
mana objek yang dijadikan sampah adalah sesuatu yang eksternal
vis-a-vis si manusia. Eksternal, misalnya, saya membuang sampah
puntung rokok; maka, jelas bahwa puntung rokok tsb adalah objek
eksternal yang bukan merupakan bagian dari tubuh saya. Namun demikian,
yang sering kurang disadari orang ialah bahwa antara si penyampah dan
sampahnya adalah entitas yang satu dan sama juga. Artinya, si
penyampah dan sampah adalah subjek yang sama—tidak ada pembedaan
"subjek" vs "objek" di sini karena kesatuan entitas tadi. Maka, kita
pun diingatkan akan istilah "sampah masyarakat" untuk menyebutkan
kelas manusia yang tidak mempunyai kontribusi apa pun bagi
lingkungannya selain kemudharatan, kejelekan, dan kerugian lainnya.

Sudah waktunya kita merubah cara pandang kita dengan mengembalikan
istilah "sampah masyarakat" ke depan; memandang the ultimate
culprit—sampah ultimatnya—bukan pada sampah hasil produksi manusia
melainkan manusia itu sendiri sebagai penyampah dan sekaligus
sampahnya. Sampah masyarakat bukan hanya kaum kriminal, koruptor, atau
pembalak liar, yang efek negatifnya terhadap lingkungan tak
terbantahkan secara absolut, tetapi juga setiap manusia yang tidak
mampu/mau hidup dengan menjaga lingkungan hidupnya. Menggunakan bahasa
Taois, mereka adalah orang yang tidak mau/mampu hidup dalam harmoni
dengan—dan sekaligus subordinasi terhadap—alam. Kenapa subordinasi?
Karena pada akhirnya manusia adalah bagian dalam alam juga. Manusia
memperoleh hidup dari unsur-unsur dari alam, dan pada saat mati akan
kembali menjadi debu—"dust to dust, ashes to ashes," demikian
kira-kira. Tidak ada privilese ontologis yang dimiliki oleh manusia
dibandingkan dengan makhluk lainnya; sebab, seperti kata Blaise
Pascal—yang tampaknya terinspirasi oleh lantunan Mazmur dalam
Alkitabnya tentang posisi manusia di mata Tuhan sebagai apa yang
dipercaya merupakan kulminasi ciptaanNya—manusia dengan segala
kebesaran dirinya tetaplah "sampah kosmis" dengan ukuran
infinitesimal, insignifikan, dan hanya terserang virus yang maha-kecil
saja mampu melenyapkan hidupnya untuk selamanya. Jadi, sewajarnyalah
jika manusia "sober," waras, mawas-diri, dan tidak takabur dengan
menganggap segala sesuatu yang ada di sekitarnya (di luar spesies
dirinya) selalu terbuka untuk dieksploitasi dan dirusak tanpa batas.

Admittedly, uraian di atas kental dengan sentimen "anti-sosial" dan
"die-hard-environmentalist." Mungkin benar demikian adanya. Yang
jelas, sentimen tsb tidak akan pernah muncul jika tidak dipicu oleh
banyaknya unsur "sampah" dan kegiatan "nyampah" yang terjadi terutama
di negeri ini. Tidak lagi manusia Indonesia boleh berpangku-tangan
menyaksikan tingkat penggundulan hutannya salah satu yang tertinggi di
dunia; bencana banjir dan tanah longsor di mana-mana terjadi setiap
tahun seolah-olah dianggap kejadian biasa; peningkatan pesat volume
kendaraan bermotor pribadi (terutama roda dua) tanpa dibarengi dengan
peningkatan sarana transportasi publik yang layak; dlsb.

Bicara soal sistem transportasi publik, kita semua tahu betapa
amburadul situasinya. Kecelakaan angkutan darat, laut, dan udara,
silih berganti terjadi sementara hampir tidak ada tindakan konkret
berarti yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Kita
semua tahu bahwa sepeda motor bukan moda transportasi ideal dan aman.
Tetapi entah kenapa volume produksi dan konsumsi sepeda motor terus
digenjot dari tahun ke tahun. Sepertinya ada kesengajaan sistematis
dari pemerintah untuk semakin memarjinalkan sarana transportasi kota.
Kenapa? Barangkali mengurusi transportasi publik perkotaan bukan
bidang yang "basah," setidaknya tidak sebasah pemasukan yang bisa
dikantongi dari pajak, biaya ini-itu, dari kendaraan motor pribadi.
Logika ekonomi jangka pendek yang bersifat pribadi/partisan jauh lebih
atraktif daripada pembenahan komprehensif dengan tujuan jangka panjang
dan benar-benar untuk kepentingan publik.

Apa akibat dari membludaknya sepeda motor di jalan-jalan perkotaan
kita? Lagi-lagi sampah dalam bentuk polusi udara (emisi gas
karbondioksida, dll) dan juga, jangan dilupakan, polusi suara. Betul,
polusi dari kendaraan bermotor bukan cuma udara tetapi juga suara.
Untuk mengurangi kedua bentuk polusi inilah negara-negara majudi Eropa
dan Amerika Utara menerapkan kebijakan ambang-batas polusi, kebijakan
mana sudah mulai diterapkan di negara-negara Asia lainnya macam China,
misalnya. Tidak demikian halnya dengan di Indonesia. Tidak ada
kesadaran akan pentingnya menekan polusi udara dan suara dari
kendaraan bermotor. Bus-bus Patas dan Kopaja dengan emisi knalpot yang
hitam-pekat masih dengan mudah ditemui berkeliaran di Jakarta. Begitu
juga dengan sepeda motor dua-tak dengan emisi knalpot bak sedang
mengeluarkan asap kebakaran masih dengan mudah bisa dijumpai. Tidak
hanya asap knalpotnya sangat polutif, suara bising yang dikeluarkan
oleh motor dua-tak ini juga merupakan sesuatu yang jelas berpengaruh
secara negatif bagi kesehatan indera pendengaran manusia. Tetapi, yah
inilah Indonesia, tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan untuk
memperbaiki ini semua.

Inilah mengapa saya katakan bahwa terlalu banyak sampah dan penyampah
di negeri ini. Dan karena terlalu banyak sampah, tidakkah makin pas
kalau negeri ini pada akhirnya disebut Republik Sampah? Bukan cuma
Republik BBM (Benar-Benar Mabok), tetapi Republik Sampah. Sayang
sekali, tidak banyak yang menyadari the magnitude of crisis yang
sedang melanda Indonesia; salah satu penyebabnya karena para petinggi
ini bekerja pada level "business as usual" dan tidak memiliki (cukup)
sense of crisis. Bagaimana mungkin hasil pemerintahan yang optimal
bisa diharapkan jika pucuk pimpinan negara bermental lembek dan
plintat-plintut (mis. kasus PP 37/2006)? Bagaimana hasil konkret bisa
diharapkan jika para petinggi negeri hanya sibuk berwacana, berbalas
pantun, NATO (No Action, Talk Only) dan menebar pesona saja?
Pemerintahan yang tidak efektif dan impoten dalam mengimplementasikan
kebijakan-kebijakan yang bersifat pro-rakyat sama artinya telah
kehilangan raison detre-nya (reason for its existence) dan oleh sebab
itu telah terelegasikan ke status tidak berguna alias "useless"—dan
karena useless, layak disebut sampah. Jadi jelas bahwa yang namanya
"sampah" itu tidak terbatas pada tingkat akar-rumput, masyarakat biasa
saja, tetapi bisa juga sampai ke hirarki tertinggi dalam
kepemerintahan suatu negeri. Dan kalau begitu banyaknya sampah dan
penyampah, kesimpulan apa lagi yang bisa ditarik kecuali bahwa negeri
ini (berada di ambang menjadi) Negeri Sampah. Yakinlah bahwa Alam
Semesta memiliki mekanismenya sendiri—dan tidak pandang bulu—dalam
melenyapkan dan mendaur-ulang segala sesuatu yang dianggapnya sampah.
Jika Indonesia tetap berkutat pada eksistensinya sebagai sampah kosmis
kolektif, maka bersiap-siaplah Alam akan mendaur-ulangnya menjadi
entitas yang benar-benar baru dan bebas dari unsur ketidakbergunaan
(baca: sampah).

Longdong