Kolom Aboeprijadi Santoso 23 Feb. 2007
Rambutnya sama peraknya, sama sama pengacara, sama sama kondangnya, PeDe-nya sama tegarnya, sama sama suka jadi selebriti pula, dan, lastbut not least, sama sama jadi pembela hukum dari dua tersangka
penjahat kakap. Bram Moszkowicz mirip Adnan Buyung Nasution. Bram, pengacara Belanda itu, membela tersangka kriminal berat Willem Holleeder. Buyung pernah membela tersangka kejahatan HAM berat Jenderal Wiranto. Bram terjungkal, Buyung tetap berkibar. Jadi?



Konon, di Belanda tak ada keluarga pengacara semasyhur the
Moszkowiczs. Tapi Senin 19 Feb. yl. adalah hari hitam bagi
Abraham "Bram" Moszkowicz. Dia mengumpulkan media, lalu berseru "Ik
ga stoppen (Saya berhenti) membela Holleeder".

Seluruh Belanda terkejut. Mengapa seorang pengacara-top tiba tiba
menghentikan advokasinya padahal sidang belum dimulai? "Ini aib bagi
profesi pengacara, bagi kehakiman, bagi kita semua!" seru Bram sambil
menuduh bahwa aparat kehakiman berkonspirasi, dan media massa
merekayasa citra buruk dirinya. Bram menyatakan tak mampu lagi
menjalankan profesinya secara kredibel, dan mengaku mengambil
keputusan tadi demi Holleeder, bukan demi dirinya.

Adnan Buyung Nasution juga membuat kejutan ketika memutuskan membela
Jenderal Wiranto dalam kasus Tim-Tim berdarah September 1999. Tapi
banjir kritik hanya datang dari luar negeri dan LSM Indonesia, maka
Buyung pun melenggang terus. Namaku toh sudah mentereng, kasus Pak
Wir tak'kan mencoreng, begitu mungkin pikir Buyung.

Sebaliknya, pemberitaan seputar Bram Moszkowicz belakangan gencar.
Dia dicurigai main mata dengan kelompok bandit yang dipimpin
Holleeder. Mengingat hubungan Bram dan Holleeder kental selama dua
dasawarsa, seorang produser televisi terang-terangan menyebut
Bram "mafia maatje" (sohibnya mafia). Bram marah, menggugat, tapi
pengadilan menepis. Dia sakit hati. Sekarang, berkat wibawa
pengadilan tsb, siapa pun sah sah saja menyebut Bram "sohibnya
mafia".

Seperti Bram Moszkowicz, Buyung boleh jadi pernah punya hubungan
kental dengan nasabah-bermasalah. Kalau pernah dekat dengan B.J.
Habibie, waktu itu presiden, mengapa tak sempat akrab dengan "Pak
Wir", bukan?

Yang menarik, perilaku Bram Moszkowicz amat dramatis dan theatrikal.
Semula dia mengaku terancam, lalu polisi datang mengamankannya "ke
luar negeri" kemudian dia muncul di muka pers di sebuah hotel di
pinggir Amsterdam dengan wajah muram, suara serius dan mimik sarat
emosi. Esoknya, Bram memberitahukan keputusan tadi kepada Holleeder
di penjara. Kabarnya ini pun berlangsung emosional bagi Bram mau pun
Holleeder.

Ada pun Willem Holleeder adalah penjahat Amsterdam tersohor
sepeninggal bosnya, Cor van Hout. Semasa muda, tahun 1980an,
Holleeder menculik taipan bir Alfred Heineken dan supirnya, dan
menuntut tebusan sebesar 35 juta gulden (sekarang 16 juta Euro).
Dihukum 11 tahun penjara, lepas dari sel, dia lanjutkan "karir"nya.
Kini dia dituduh terlibat pemerasan dan, mungkin juga, pembunuhan
sejumlah taipan yang diperas, atau memerasnya.

Buyung sesungguhnya lebih heibaat dari pada Bram. Bram Moszkowicz
berurusan dengan kriminalitas kakap, sedang Buyung dengan jenderal
kakap. Selaku pengacara, Bram harus menjaga hak hak sipil tersangka,
itu saja. Kalau Bram diduga secara gelap terlibat mafia-nya
Holleeder, Buyung dipastikan tidak terlibat ulah "Pak Wir" di Tim-
Tim. Bahkan Buyung, sebagai pembela HAM, berbeda dengan Bram,
berbobot politik. Sepak terjangnya bisa jalan terus, sedangkan Bram
cepat tersandung.

Soalnya, malang bagi Bram, Amsterdam sudah menggantikan Palermo
1920an dan Chicago 1930an. Sepanjang dasawarsa terakhir ini, di
ibukota Belanda itu terjadi belasan likwidasi, alias perang antara
sejumlah koalisi penjahat dan pengusaha kakap. Meminjam yargon
sosiologi: inilah perang antar lumpen, antara koalisi borkap
(borjuasi kakap) dan borcil (borjuasi kecil) melawan koalisi sejenis.
Di situ penjahat-tersamar dan penjahat-terbuka bisa berkoalisi atau
bertarung.

Holleeder, dulu dibela oleh ayah Bram, Max Moszkowicz, kini oleh sang
anak. Tak heran, tersangka mau pun para pengacaranya jadi tenar
campur cemar. Holleeder dijuluki "mafioso ulung Belanda", dan the
Moszkowiczs jadi legendaris.

Syahdan, kisah Adnan Buyung Nasution amat berbeda. Pernah duduk di
kursi Golkar di DPR-nya Orde Baru, Buyung lalu hengkang. Tahun 1970an
dia memelopori LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bagi kaum miskin, dan
belakangan banyak membantu para aktivis pro-demokrasi yang digebuki
oleh aparat Soeharto. Saya pun termasuk di antara sekian banyak
pengagumnya. Konon, beberapa aktivis pro-dem, saking kagumnya pada si
Abang yang satu ini, ketika melamun di atas rel kereta api di sebuah
kota di Jawa Timur, mendapat ilham: "Nah, dia-lah lokomotif kita!"
Sejak itu, Adnan Buyung termasyhur sebagai "lokomotif demokrasi".
Awal 1980an sampai medio 1990an gerakan pro-dem
kehilangan "lokomotif" tsb, karena si Abang memburu doktornya di
Universitas Utrecht, Belanda.

Pada masa itulah isu Tim-Tim, atas nama HAM, menguasai panggung dunia
dan menyengat reputasi republik dan bangsa. Si Abang, dengan
semangatnya, bagaikan lokomotif beneran tak peduli kiri dan kanan,
melaju menggaet PhDnya. Pernah Radio Nederland minta wawancara soal
Tim-Tim, dia berkelit. Jawabnya: "Aach Tossi, sudahlah, lupakan saja
Tim-Tim itu!" Terkejut saya, sang "lokomotif demokrasi" itu tak
peduli akan hak-hak ratusan ribu warga yang dilibas oleh lokomotif
Orde Baru. Barangkali, seperti kebanyakan orang waktu itu, si Abang,
dengan semangat nasionalistis yang kelewat dosis, menganggap Tim-Tim
cuma "kerikil" yang mencuwil, dan Xanana cuma jagoan negeri Banana.
Mungkin juga, si Abang melihat saya seolah warga Timor Leste, padahal
saya asal Jawa Leste.

Lima tahun kemudian, selepas bumi hangus Tim-Tim, September 1999,
giliran publik dan teman teman pro-dem terkejut berat mendengar si
Abang-"lokomotif" itu menjadi pembela Jenderal Wiranto, sosok yang
menurut KPP-HAM (komisinya Komnas-HAM, notabene bekas anak anak didik
Buyung) merupakan tersangka nomor wahid dalam kasus Tim-Tim September
1999. Saking kagetnya, banyak teman berkomentar singkat, tapi
bermakna: "Aduuh biyoong, Adnan Buyoong!"

Walhasil, meski tampil serupa, sungguh berbeda nian fenomena Bram
Moszkowicz dan Abang Buyung Nasution. Di Belanda terjadi kemelut
panas antar kaum borjuasi lumpen (semi) kriminal (termasuk Bram),
sedangkan di Indonesia terjadi hegemoni negara yang membusukkan
idealisme kaum profesional kelas menengah (termasuk idealisme si
Abang lokomotif pembela HAM).

Ada tiga hal pokok yang mencolok di situ.

Pertama, para nasabah dari kedua pengacara-top ini selalu orang-orang
yang berkantong tebal. Ini berarti harus ada kepentingan dan imbalan
timbal-balik yang menggiurkan kedua pihak, pengacara mau pun nasabah.
Selebihnya, silahkan simpulkan sendiri.

Kedua, kedua-duanya dianggap "kurang refleksi-diri" (ini istilah
eufemistis media Belanda untuk mengatakan 'tidak jujur'). Bram
bungkam bahwa kantornya di tepi kanal bergengsi di Amsterdam itu
pernah menjadi locus delict alias TKP, tempat kejadian perkara
pidana, kasus pemerasan. Ini patut mencoreng reputasinya. Bahkan,
Bram mencampur-baur kepentingan dengan cara lompat bajing alias
berganti koalisi. Semula membela pengusaha real estate W. Endstra
yang kemudian terbunuh, diduga kuat oleh anak buah Holleeder, kini
Bram berbalik membela Holleeder. Hipokrisi?

Dalam hal si Abang, Buyung barangkali belum pernah menginjak bumi
Loro Sae, apalagi membayangkan seperti apa kota Dili saat bumi hangus
dan maut mengintai yang membuat saya terbirit-birit hengkang ke Bali
waktu itu. Namun, sulit membayangkan orang sepintar Doktor Buyung
akan khilaf, bahkan ingkar, terhadap hak-hak asasi 1300an warga Timor
Timur yang dibunuh, dan ratusan ribu lainnya yang dideportasi, sejak
hari penentuan-nasib-sendiri Tim-Tim mengungkap kekalahan politik
ABRI, lokomotif Orde Baru, dan gerbong-gerbong milisinya. Hipokrisi?

Ketiga, soal tegak negara hukum. Perilaku dramatik dan teatrikal Bram
Moszkowicz tadi jelas untuk mengelabui publik. Boleh jadi dia diancam
Holleeder dan untuk menyelamatkan nyawanya, dia lepaskan perkara
Holleeder seraya mengambing-hitamkan media dan aparat kehakiman.
Untuk itu, dia memakai alasan manis: betapa sulit menjalankan
profesinya jika kredibilitas dirinya sudah tercemar oleh pihak
ketiga. Argumen seperti ini mudah diterima publik di Belanda. Ini
membuktikan adanya tegak hukum yang berwibawa dari suatu negara
hukum.

Jadi, tegak hukum juga memungkinkan pengacara memanipulirnya untuk
mengelabui publik. Selama hukum jadi panutan publik, pengacara
profesional harus pandai pandai merawat reputasinya.

Di Indonesia, lain cerita. Aparat kehakiman, juga media massa, sering
menderita di bawah tekanan kuat elit politik negara. Angin politik
nan kencang dengan mudah menembus ranah kehakiman. Apa pun yang si
Abang Buyung perbuat tidak dengan sendirinya akan menghancurkan
profesinya ketika wibawa negara hukum rentan. Tapi setiap pengacara
harus pilih: ikut arus, atau cari alternatif. Inilah ilustrasi betapa
penting tegak hukum bagi pengacara, publik, mau pun masa depan
bangsa.

Perbandingan di atas lebih bercerita tentang pamor dari tegak-hukum
di Belanda dan Indonesia, ketimbang tentang si Bram dan si Abang
belaka.

Namun, demi tegak-hukum, ijinkan saya berandai-andai. Andaikata
Buyung bertindak seperti Bram Moszkowicz, lalu berseru: "Ik ga
stoppen (Saya berhenti) membela Pak Wir", pasti orang akan angkat
topi.

Dengan rambut peraknya yang menyilau publik, jika Buyung meminjam
keputusan Bram tsb untuk kasus Wiranto, si Abang ini dapat menyulap
citranya, memulihkan reputasinya selaku pembela HAM. Maka, orang tak
perlu lagi berseru "Aduuh biyoong", melainkan "Horas Buyoong!".


Sumber: http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/hipokrisi070223
Singgahlah ke www.ranesi.nl
Iklan