Aneh tapi nyata,Heboh perberasan seakan2 tidak pernah terselesaikan di negara AGRARIS yang GEMAH RIPAH LOH JINAWI seperti Indonesia ini.
Ribetnya masalah perberasan tidak terlepas dari kepentingan sempit para politikus;sebagai dampak beras selalu dijadikan komonditi politik,maka saat terjadi panen raya ribut, apalagi kalau gagal panen,seolah2 Indonesia terlilit LINGKARAN SETAN BERAS.

 
Seandainya beras diperlakukan sebagai barang dagangan biasa,tentunya akan mengikuti HUKUM PASAR dan dapat dipastikan tidak akan heboh,tidak seperti selama ini karena mengikuti[pakem] kepentingan politik,beras menjadi biang"KERUWETAN",harga murah maupun mahal bagi politikus yang penting TERIAK2,takut dituduh tidak"perduli"pada rakyat.
 
Permasalahan UTAMA yang dihadapi negara Indonesia adalah mayoritas rakyatnya hidup DIBAWAH GARIS KEMISKINAN,jadi berapapun"murahnya" harga beras,mereka tetap tidak akan mampu membeli karena memang tidak mempunyai penghasilan,jadi jargon yang selalu didengung2kan para politikus kepentingan agar harga beras MURAH adalah kamuflase politik yang dilakukan POLITIKUS2 MUNAFIK.
Yang dibutuhkan rakyat adalah MAMPU MEMBELI BERAS,untuk apa HARGA MURAH tapi rakyat tidak mampu membeli,jadi KEWAJIBAN PEMERINTAH/POLITIKUS adalah MEMBERDAYAKAN RAKYAT agar mempunyai penghasilan yang mencukupi kehidupannya sehingga mampu membeli BERAS MANUSIAWI bukan RASKIN!.
 
Realitanya mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan mata pencahariaannya dari bercocok tanam[salah satunya menanam padi],jadi kewajiban pemerintah adalah menjaga agar harga beras tetap menguntungkan petani sehingga mampu mencukupi biaya hidupnya[hidup bukan hanya butuh beras],jadi sudah salah kaprah bila pemerintah selalu ngobok2 harga beras memakai pertimbangan politik dengan menentukan harga dasar gabah,bukan pertimbangan bisnis yang menganut hukum pasar.
Untuk menjaga harga beras hanya bisa dilakukan dengan penyeimbangan permintaan dan pasokan,jadi pemerintah harus benar2 MENGETAHUI peta pertanian dan kebutuhan beras secara nasional,bila dibutuhkan import biarkanlah setiap pedagang bebas mengimport tetapi dibatasi harus yang KWALITAS UTAMA sedang pengendalian harga bisa melalui mekanisme "pajak", sehingga beras rakyat tidak terpengaruh harganya.
[Bagi warga yang mampu kenaikan harga beras sampai Rp 4000/kg tidak menjadi masalah sebab umumnya satu keluarga[4 jiwa] hanya mengomsumsi beras 25 kg/bln,kenaikan biaya Rp 100.000/bln tidak mempengaruhi perekonomian mereka,apalagi saat ini kenaikannya baru sekitar Rp 1000/kg].
 
Saat terjadi kenaikan harga beras lokal yang dianggap tinggi[karena gagal panen],bagi  PNS golongan !-2 dan buruh swasta yang gajinya mengacu UMR, termasuk bagi warga miskin yang bekerja di sektor non formal pemerintah wajib memsubsidi mereka.
Bulog harus membuka toko beras murah permanent[buka terus baik paceklik maupun tidak],dimana pembelinya harus mempunyai surat keterangan[khusus],bukan seperti saat ini petani yang sudah MISKIN diwajibkan mensubsidi kelompok miskin lainnya.
 
Pembetukan BULOG yang berorientasi ABU2 antara politik dan bisnis,merupakan kesalahan mendasar,disamping tidak ada jaminan moral pengurusnya tidak korup,lembaga tersebut justru memperpanjang mata rantai distribusi yang dampaknya jelas biaya jadi tinggi yang harus dipikul oleh rakyat. 
Bulog seharusnya hanya berfungsi sosial,bukan pengendali harga,lembaga yang tugasnya menyimpan beras negara untuk didistribusikan pada rakyat miskin bila diperlukan, dan sebagai penyedia cadangan nasional.
Haram hukumnya BULOG membeli beras Import,justru BULOG Wajib membeli beras lokal dengan HARGA PASAR;import beras adalah porsi pedagang,peran pemerintah hanya menjaga agar beras yang diimport hanya kwalitas utama saja yang belum mampu "diproduksi"oleh petani lokal.
Beras import tersebut hanya untuk konsumen mampu saja yang tidak meributkan harga mahal.
Dengan adanya permintaan beras berkwalitas prima,otomatis akan merangsang petani untuk menanam bibit padi berkwalitas utama dan melakukan penanganan pasca panen yang benar, otomatis penghasilannya akan meningkat.
 
Sudah menjadi rahasia umum BULOG adalah gudangnya koruptor dari kelas ecek2 sampai top levelnya.
Sangat sulit bagi petani menjual beras ke BULOG karena harus melalui liku2 yang panjang dan menyulitkan yang sengaja dikondisikan oleh aparat BULOG,lembaga tersebut sudah dikuasai"mafia"beras,tanpa jalur mereka petani tidak bakal bisa menjual berasnya, seharusnya pemerintah serius membenahi lembaga korup tersebut sebelum cawe2 menentukan harga dasar gabah yang jelas2 bertentangan dengan pakem pasar.
 
Saat ini sedang gencar2nya pemerintah melakukan OPERASI PASAR BERAS,kita semua tentunya bingung,siapa sasaran mereka?,apakah rakyat kecil?,batasannya apa?,apakah setiap hari akan diadakan operasi pasar?kenyataannya yang ngantri beras kebanyakan hanyalah suruhan pedagang beras,karena rakyat miskin hanya mampu beli beras paling banyak 2 kg/hari.
Seandainya harga beras benar2 bisa turun tetapi nyatanya rakyat tetap tidak mampu membeli,lalu apa langkah pemerintah selanjutnya,membagi2 RASKIN lagi?
Operasi pasar hanyalah program karitatip yang mencerminkan pemerintah TIDAK MEMPUNYAI KONSEP dan TIDAK AKAN MENYELESAIKAN MASALAH UTAMA yaitu KEMISKINAN STRUKTURAL.
 
 Yang benar2"kerepotan" membeli beras adalah rakyat kecil perkotaan yang mata pencahariannya di sektor non pertanian dan buruh tani yang daerahnya mengalami gagal panen,populasinya kurang lebih 10% jadi sekitar 20 juta jiwa.
Komsumsi beras rakyat Indonesia adalah 10 kg/bln/jiwa,tetapi umumnya rakyat tidak mampu beli beras langsung untuk kebutuhan sebulan,biasanya mereka membeli harian,jadi meragukan[yang terlihat di televisi]rakyat miskin berebut beli beras operasi yang ukurannya karungan.
 
Secara matematis dengan kenaikan Rp 1000/kg dalam satu bulan membutuhkan biaya tambahan Rp 10.000/bln/jiwa.
Dalam ukuran negara jumlah tersebut sebenarnya tidak berat, sebab bila mensubsidi hanya menghabiskan dana 200 mil/bulan[PP 37 menghabiskan 1.4 Trilyun].
Dampak psicologis yang ditimbulkan operasi pasar dengan alasan pasokan kuranglah yang sesungguhnya membuat rakyat kecil panik sehingga merangsang "MEMBORONG"beras, otomatis merangsang harga beras naik.
Sebaliknya heboh import beras akan merangsang harga beras turun yang jelas merugikan petani,jagi sesungguhnya elite2 politik dan pemerintahlah yang sengaja mengondisikan keadaan jadi gonjang ganjing terus untuk kepentingan sempit mereka saja.
 
Kesimpulannya;untuk mengakhiri gonjang ganjing beras agar tidak terulang2,pemerintah DILARANG KERAS ikut campur menentukan harga beras[termasuk mengimport].
Untuk membantu rakyat miskin pemerintah WAJIB membuka toko beras produksi lokal[rakyat]secara permanent bagi konsument khusus di seluruh wilayah Indonesia.
Menghentikan operasi[politis]beras dipasar2,karena terbukti memperkeruh suasana.
Yang terpenting MEMBERSIHKAN BULOG dari aparat2nya yang KORUP dan merubah visi BULOG dari lembaga DAGANG POLITIS menjadi lembaga SOSIAL!!.
 
Nuwun sewu
 
singo.