Di China dan India kelas baru yang making money adalah wiraswastawan dan professionals (dokter, insinyur, akuntan dan tukang ahli).

 Ini adalah perkembangan
positif, karena manusia produktif semakin besar. Anak
mudapun bersemangat menempuh jalur pas-pal karena masa
depannya menjanjikan. Tak heran kalau Presiden Kalam
dari percakapannya dengan anak2, mengatakan bahwa
anak2 itu ingin jadi insinyur atau dokter atau seniman
besar atau guru dan tak seorangpun yang bercita-cita
menjadi birokrat atau politisi.

Sebaliknya kelas baru di Indonesia adalah politisi.
Mereka inilah yang making money. Terhenyak saya pagi
ini mengikuti editorial Media Indonesia yang bertajuk
'Madu untuk pejabat racun untuk rakyat'. Yang jadi
soal
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
Anggota Dewan. Isinya mengatur pendapatan pimpinan
anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi,
tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket,
tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah,
tunjangan komunikasi, dan tunjangan panitia anggaran.
Selain itu, boleh percaya boleh tidak, anggota DPRD
masih mendapat tunjangan kesejahteraan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian
dinas, serta biaya akibat perjalanan dinas. Akibatnya,
sebagai gambaran, pendapatan yang diterima ketua DPRD
provinsi mencapai Rp36,269 juta, jauh melebihi
pendapatan yang diterima Ketua Mahkamah Agung
(Rp24,390 juta) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
(Rp23,940 juta). Jaraknya semakin jauh bagaikan langit
dan bumi, bila dibandingkan dengan pendapatan gubernur
(Rp8,4 juta), terlebih dibanding bupati (Rp5,8 juta).
Permen itu semakin manis, karena sekalipun Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 itu baru ditandatangani
Presiden November lalu, namun dibuat berlaku mundur
sejak 1 Januari 2006. Jika setiap anggota DPRD
mendapat Rp80 juta, daerah harus mengeluarkan Rp1,2
triliun. Sungguh uang yang luar biasa manis, sekaligus
inilah racun yang paling mematikan daerah. Kenapa?
Karena, biaya untuk gaji anggota DPRD itu lebih besar
daripada pendapatan asli daerah. Betapa ironis,
pendapatan asli daerah minus setelah membayar gaji
DPRD. Semua fakta itu diungkapkan 15 akademisi dan
aktivis yang berkumpul di Pusat Kajian Antikorupsi
Universitas Gadjah Mada, pekan lalu. Lebih jauh,
mereka menilai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2006 itu merupakan cara baru yang legal untuk merampok
uang negara. Karena itu, mereka menuntut Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mencabutnya. Begitu kata
editorial Media Indonesia.

Salam,
RM