DPR, lembaga peradilan dan Polri adalah lembaga paling korup di dunia.  Demikian hasil penelitian Global Corruption Barometer yang menyelidiki 62 negara. Dibawah supremasi sipil, ternyata permalingan jadi semakin merajalela.  Menyedihkan memang.  Seyogyanya DPR jadi pengontrol eksekutif.  Peradilan seyogyanya menjadi garda terdepan supremasi hukum.  Polri badan sipil ini seyogyanya menjaga tegaknya hukum.  Ketiga sistem itu kok jadi maling semua.

Terbukti bahwa gaji yang tinggi bukan jaminan agar orang tidak mencuri. Contohnya di DPR. Dengan take-home-pay Rp 40 juta sebulan, mestinya sebagai orang Indonesia bisa hidup layak dan bersih. Tapi mereka sabet sana sabet sini, sehingga parkir mobil Senayan layaknya show room mobil wah.

Maling dan cabul adalah rule bukan exception dari 'kere munggah bale' (from rags to riches in deceitful ways) di DPR. Yahya Zaini adalah potret belaka tentang kerakusan dan kecabulannya). Rumahnya di Perdatam ditaksir para tetangga bernilai 5 M, di garasi nongkrong mobil Jaguar yang harga pasarannya 1.2 M dan ada mobil BMW.

Tentu saja ada anggota DPR, hakim-jaksa-panitera dan Pak/Bu polisi yang baik. Tapi kalau oknumnya 99 dari 100 kan itu bukan oknum lagi melainkan sistemnya secara keseluruhan yang bersalah. Jalan pintas memperbaiki yang 99 itu tentu ada, yaitu satu saja pemimpin negara yang bersih yang akan membuat pemberantasan maling negara sebagai prioritas. Kenapa prioritas? Hanya dengan cara itulah Indonesia bisa maju ekonominya. Jangan lagi cengengesan dengan maling. Hanya ada satu kata, lawan. Jangan biarkan DPR menggembosi KPK. Mati kita dukung KPK. Hidup KPK.

Salam, RM

 ———- Senin, 11 Desember 2006 EDITORIAL Media Indonesia Lembaga Paling Korup PESIMISME bahwa korupsi tidak dapat diberantas di negeri ini semakin hari semakin mendapatkan pembenaran.

Korupsi tidak berkurang, tetapi semakin mengganas. Mengganas karena lembaga yang seharusnya memberantas korupsi justru kian bergairah melakukan korupsi. Itulah kesimpulan pahit yang dapat diambil dari hasil survei Global Corruption Barometer, yang dilakukan di 62 negara, termasuk Indonesia.

Survei itu melibatkan 62 ribu responden atau seribu responden di setiap negara. Survei itu menunjukkan DPR, peradilan (pengadilan dan kejaksaan), kepolisian, dan partai politik merupakan lembaga terkorup di Indonesia pada 2006. Lebih menyedihkan lagi, indeks korupsi DPR, peradilan dan polisi tahun ini justru meningkat dibanding tahun lalu. Bahkan, dalam skala 1-5, indeks korupsi peradilan melompat paling besar, dari 3,8 menjadi 4,2.

Yang terjadi ialah DPR, peradilan (pengadilan dan kejaksaan), dan polisi seakan adu hebat korupsi. Indeks korupsi semua lembaga itu meningkat dan semuanya mencapai indeks 4,2. Hasil survei itu memperlihatkan paradoks yang menyedihkan.

DPR yang seharusnya bertugas mengawasi eksekutif justru semakin korup. Demikian pula dengan pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, yang semestinya merupakan insan-insan penegak hukum, ternyata justru semakin menjadi sarang korupsi. Perkembangan yang paradoks juga terjadi pada lembaga perizinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkali-kali mencanangkan perihal memperpendek jalur birokrasi agar investasi meningkat, tetapi hasil survei berbicara lain. Indeks korupsi lembaga perizinan juga naik tahun ini. Yang menurun adalah indeks korupsi partai politik dari 4,2 menjadi 4,1. Tapi indeks partai politik ini tetap masih tinggi. Oleh karena itu, penting mengingatkan kembali untuk mengontrol menteri yang berasal dari partai, yang juga membawa orang-orang partainya menduduki jabatan penting di jajaran birokrasi. Harus diwaspadai korupsi untuk kepentingan partai.

Menilik tingginya indeks korupsi DPR, pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan partai politik, agaknya orang bukan semakin takut korupsi, melainkan semakin berani. Dan itulah keberanian yang dahsyat karena menimpa lembaga yang mestinya terdepan dalam memberantas korupsi. Hasil survei Global Corruption Barometer yang dilakukan di 62 negara itu hendaknya semakin memacu pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih gigih melakukan gerakan pemberantasan korupsi. Harus ada ketegaran dan konsistensi, terutama menyentuh jajaran penegak hukum dan sektor pelayanan publik. Hasil survei itu juga mestinya membuat DPR dan partai politik lebih mawas diri, tepatnya lebih tahu diri, sehingga tidak memercik air di dulang tepercik muka sendiri.