Situasi politis nasional menjadi hangat setelah dibentuknya UKP3R((Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi) oleh Presiden SBY yang, menurut berbagai sumber, pembentukannya tanpa konsultasi dengan Wapres MJK. Gelombang kritik, protes, dan ancaman penarikan dukungan pun datang bertubi-tubi terutama dari partai Golkar, misalnya dari ketua DPR Agung Laksono. Para kader Golkar lainnya pun tidak mau ketinggalan menyemprotkan ekspresi protesnya,

(catatan mod: URL link ke berita di Detik dihapus krn sudah tidak jalan lagi)

Hanya ada satu ungkapan untuk para anggota DPR, baik yang Golkar
maupun bukan: sebaiknya tidak usah banyak bicara dan biarkan presiden
melaksanakan hak prerogatifnya untuk melakukan kebijakan apa pun yang
masih berada dalam batas wewenangnya. Sebaliknya, banyaknya komentar
dan kecaman dari Legislatif menunjukkan ketidaktahuan (diri) dari
Legislatif dalam memahami posisi dirinya. Pendek kata, daripada
bersikap apriori dan merecoki jalannya pemerintahan, lebih baik
anggota DPR yang "terhormat" mengurusi urusan diri-/lembaganya sendiri
yang masih banyak kekurangannya di sana-sini, di mana salah-satu
kekurangan mencoloknya ialah betapa masih banyaknya anggota DPR yang
suka mangkir (bolos) pada saat rapat-rapat DPR. Belum lagi reputasi
notorious anggota DPR yang suka melakukan kunjungan ke luar negeri
dalam rangka "studi banding" tetapi kemudian ketahuan bahwa studi
banding tsb tidak lebih dari acara tamasya/pelesiran belaka.

Begitu juga dengan para pemuka agama macam Prof. Din Syamsuddin
(Muhammadiyah) dan ketua PB NU, KH Hasyim Muzadi, sebaiknya tidak ikut-
ikutan latah bermain politik dengan mengeluarkan komentar-komentar
yang hanya memanaskan situasi, tidak memberi solusi apa-apa, dan
terkesan tidak mampu memahami menempatkan diri sebagai tokoh agama,
dan bukan adventurir politis murahan.

Kalaupun ada satu kesalahan dari Presiden SBY dalam pembentukan UKP3R
tsb, maka kesalahan *primer* tsb bukanlah tidak mengomunikasikan
terlebih dahulu, baik dengan wapres dan Golkar, mengenai rencana
pembentukan tsb, melainkan kesalahannya terletak pada ketidakmampuan
(baca: ketidaktegasan) presiden dalam membuat efektif kinerja menteri-
menteri di kabinetnya beserta berbagai jajaran birokrasi di bawahnya.
Akibat dari ketidaktegasan, ewuh pakewuh, ini presiden tidak berani
mengambil langkah tegas *memberhentikan* menteri-menteri yang dianggap
tidak becus--oh, dan jumlahnya boleh dibilang cukup banyak karena
sebagian para menteri yang ada hanyalah "titipan" partai politik dan
tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi yang didudukinya.

Kesalahan presiden ini memang cukup serius. Namun, yang dapat
dilakukan oleh para "wakil rakyat" kita di DPR bukanlah semakin
merecoki beban kerja presiden yang sudah sedemikian kompleks, tetapi
berusahalah untuk memberikan kesempatan--the benefit of a doubt--bagi
sang presiden untuk mencoba melakukan terobosan guna melancarkan
percepatan program reformasi yang menjadi janji dan komitmennya
sewaktu mulai menjabat presiden 2004 lalu.

Akhirnya, untuk Presiden SBY, Anda tidak perlu merasa gentar dan ragu
dengan pembentukan badan UKP3R jika memang dirasa bahwa unit kerja ini
akan membawa perbaikan bagi pemecahan terhadap berbagai kebuntuan yang
ada selama ini.


Longdong