Selain tenaga kerja murah, Indonesia sejak sekitar 1997 rajin mengekspor asap ke Malaysia dan Singapura. Bahkan, sempat muncul sindiran, saat negara-negara di Asia Tenggara terkena krisis, Indonesia malah sukses mengekspor asap ke negara tetangga.

Akibatnya, bukan cuma warga di Sumatera dan Kalimantan yang kelabakan terkena asap. Tapi juga warga Singapura
dan Malaysia, yang dalam beberapa pekan terakhir, harus hidup dalam selimut
asap. Akibatnya, mereka terkena gangguan pernafasan. Mata pun menjadi perih.

Kabut asap juga menyebabkan jarak pandang merosot, sampai ke batas yang
membahayakan. Sehingga, sejumlah jadwal keberangkatan pesawat dan kapal laut harus ditunda atau dialihkan. Meski
belum sampai menewaskan puluhan orang, tapi beberapa kecelakaan yang menelan
korban telah terjadi.

Wajarlah kalau Singapura dan Malaysia, mengajukan protesnya ke Indonesia.
Malaysia yang punya Bomba -- satuan khusus untuk memadamkan kebakaran hutan dan
kota -- pernah mengirimkan bantuannya ke Indonesia. Singapura
melalui PM Lee Hsien Loong, juga mengeluhkan soal itu.

Indonesia, melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mau tidak mau harus
meminta maaf secara khusus. Dan meminta Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan
Hidup untuk segera meratifikasi kesepakatan internasional soal
polusi asap lintas batas (transboundary haze agreement on pollution).

Luas hutan yang terbakar -- di Kalimantan saja -- sudah mencapai 155.611,58
hektar, dengan kerugian hampir Rp 3 triliun. Itu belum termasuk kebakaran hutan
di Sumatera, yang tak kalah hebatnya. Areal yang terbakar juga beragam, mulai
dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hutan lindung, areal transmigrasi, lahan
gambut, hingga ladang dan kebun masyarakat. Karena itu, wajar kalau volume kabut
asap yang terjadi amat pekat.

Namun, karena lokasi kebakaran hutan relatif jauh dari Jakarta, membuat
kepedulian elit pemerintah kita terasa amat
kurang. Meski hampir setiap hari media massa -- baik cetak maupun elektronik --
mengabarkan bencana asap di
sejumlah daerah, pemerintah seakan belum merasa perlu untuk berbuat sesuatu.
Bahkan, Menhut hanya marah-marah saat sejumlah LSM 'mengasapi' kantornya.

Kepasrahan pemerintah, salah satunya ditunjukkan dengan hanya berharap pada
hujan untuk memadamkan kebakaran tersebut. ''Ini adalah bencana alam, bukan
sesuatu yang disengaja. Karena itu, kita juga berharap agar hujanlah yang akan
memadamkannya,'' ujar seorang pejabat kita.

Memang, pemerintah sudah mencoba membuat hujan buatan. Pemerintah juga sudah
menjatuhkan bom air untuk
meredam meluaskan kebakaran hutan, tapi langkah yang dilakukan sepertinya cuma
setengah hati. Malah terkesan reaktif. Artinya, baru bertindak setelah kebakaran
itu terjadi.

Pemerintah sebaiknya melakukan langkah yang bersifat preventif, dengan mencegah
kebakaran itu. Misalnya, dengan melarang pengusaha HPH untuk melakukan land
clearing. Kalau perlu menahan mereka yang suka membuka lahan-lahan baru dengan
cara membakar wilayah perkebunan.

Cara preventif seperti itu, dianggap efektif untuk masa depan. Pasalnya,
pembukaan lahan baru dengan cara dibakar sebenarnya sangat berbahaya. Indonesia
harus belajar dari Ethiopia. Negara Afrika, yang dalam sejarahnya adalah wilayah
yang subur, gemah ripah loh jinawi. Tapi karena lingkungan hidupnya tidak
terawat dengan baik, akhirnya
wilayah itu menjadi gurun tandus.

Kalau kecenderungan seperti di Ethiopia bisa saja terjadi di Indonesia, bukan
tak mungkin Indonesia kelak akan
berubah menjadi daerah tandus yang membentang di sepanjang khatulistiwa.
Padahal, saat ini Indonesia masih dikenal sebagai kawasan sabuk hijau yang amat
subur.

Sayang, kita kini semakin sering melihat ulah manusia, yang entah karena
kebodohan atau ketamakannya kerap
merusak lingkungan yang seharusnya dijaga. Itulah yang terjadi saat ini di
Indonesia. Meski pemerintah sudah
menangkap sejumlah oknum pengusaha pembakar hutan, tapi sanksi yang diberikan
kerap tak terlalu keras. Sehingga, kasus itu terulang dan terulang lagi.

Aparat sepertinya, tak pernah tuntas menahan oknum pengusaha pembakar hutan.
Salah satunya, karena mereka
kerap mendapat back up dari pejabat tinggi negara berkantong tebal, sehingga,
dengan berbagai macam strateginya, mereka piawai melepaskan diri dari jerat
hukum.

Ini adalah salah satu pekerjaan rumah terbesar dari Presiden SBY. Apalagi, kalau
usulan ratifikasi polusi asap lintas batas, telah disahkan DPR. Indonesia harus
menjaga secara ketat, agar asap tak terus menerus menjadi komoditi ekspor
terbesar kita.

Selamat Idul Fitri 1427, mohon maaf lahir dan bathin.

 Christovita Wiloto
Managing Partner Wiloto Corp Asia Pacific
www.wiloto.com email: powerpr@wiloto.com