Soal kontroversi penerapan SI di Aceh sekarang ini, sebaiknya kita kembali ke sejarah awal kenapa SI diterapkan di Aceh.

 

SI diterapkan adalah karena pemerintah RI saat itu ingin menjilat
pantat orang Aceh supaya jangan memberontak, soalnya saat itu
pemberontakan GAM yang pada awalnya sebenarnya nggak begitu serius,
tapi dibesar-besarkan oleh pemerintah RI setelah reformasi untuk
menutupi banyaknya pelanggaran HAM yang mereka lakukan selama operasi
jaring merah dalam kurun waktu 1989-1998, dengan cara melakukan
kontra intelijen, melakukan pembakaran gedung sekolah, menyebar racun
dalam makanan, mencegat bus dan truk pengangkut barang, lalu
mengkambing hitamkan GAM, dilanjutkan dengan menangkapi dan menyiksa
pemuda-pemuda di desa dekat lokasi kejadian. (Tahun 1999 di Banda
Aceh pernah terbit koran lokal bernama Suara Kutaradja, yang dalam
salah satu terbitannya berhasil menampilkan foto, orang berambut
cepak bersenjata lengkap, bersepatu Lars dengan baju kaos lengan
panjang warna abu-abu bertuliskan GAM lengkap dengan bendera GAM tapi
dengan ciri fisik yang sangat jelas menunjukkan orang itu adalah
orang jawa, salah seorang mantan wartawannya serng saya lihat menulis
postingan di milis acehkita@yahoogroups.com)

Akibatnya ketika pemuda-pemuda yang ditangkapi dan disiksa ini
akhirnya benar-benar masuk GAM sehingga pemberontakan GAM benar-benar
menjadi besar, mereka yang menciptakan konflik ini tidak dapat
mengendalikannya lagi, ditawarkanlah berbagai cara untuk meredamnya,
salah satunya ya SI itu, disamping perimbangan pendapatan pusat-
daerah dan otonomi yang luas.

Perlu diingat penerapan SI itu 'ditawarkan' oleh DPRD Aceh hasil
pemilu 1999, padahal pada Pemilu saat itu praktis tidak ada Pemilu di
Aceh, karena hampir seluruh Masyarakat Aceh saat itu memboikot Pemilu
(diatas 85%) baik itu karena ajakan mahasiswa ataupun karena Takut
pada tekanan GAM, tapi entah darimana asalnya, saat itu tiba-tiba ada
anggota DPRD dan DPR yang mewakili Aceh, mereka-mereka inilah orang
yang tidak jelas mewakili siapa ini yang meminta diterapkannya SI di
Aceh.

Di dalam masyarakat Aceh sendiri pendapat soal penerapan SI inipun
terbelah, di kalangan LSM dan masyarakat yang lebih berpendidikan,
penerapan SI ini tidak terlalu mendapat simpati, sering disebut
sebagai penerapan syariat munafik (silahkan baca sendiri di surat
pembaca http://www.acehkita.com), tapi di kalangan rakyat di pedesaan dan
berpendidikan rendah umumnya penerapan SI diterima, tapi itupun
dengan diembeli berbagai cacian dan umpatan kalau SI hanya diterapkan
pada rakyat kecil, tapi untuk kasus korupsi atau pemerkosaan oleh
aparat SI tidak berlaku.

Dan yang terkahir, Aceh Utara nggak pernah punya Gubernur, yang ada
hanya bupati.

Best Regards

Liza