Pertama saya prihatin terhadap pemberlakuan hukuman mati di negeri tercinta Indonesia ini, sebab menjadi pertanyaan hakiki bagi kita semua yang menjadi warga negara ini, yakni jika memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama maka apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan prinsip di dalam ajaran agama bahwa hanya TUHAN YANG MAHAESA berhak mencabut nyawa seseorang, dan jika kita memang masih menganut nilai-nilai adiluhung Pancasila maka apakah hukuman mati selaras dan sesuai dengan asas di dalam salah satu pasal yang menyatakan, "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dimana letak rasa keadilan dan keadaban yang dimaksud tersebut, jika hukuman mati masih tetap digunakan? Apakah harga nyawa kemanusiaan memang benar-benar tidak berharga dan bernilai di bumi pertiwi ini atau mungkin kita sendiri tidak becus mengurusi negara ini?



Kedua dentang kematian Tibo Cs pada hari Jumat 22 September 2006 dicabut "hak
hidup"-nya oleh para aparat penegak hukum, sebaiknya menjadi entry point untuk
menyatakan "TIDAK" pada hukuman mati, termasuk dalam kasus narkosa, kasus
korupsi, kasus terorisme, dan kasus-kasus pidana lainnya. Jika soal tersebut
hanya menyangkut kepentingan kelompok sesaat dan tidak prinsipil maka rasanya
kita telah berbuat sama dan menyiyakan hukuman mati bagi warga negara Indonesia.
Patut menjadi pertanyaan renungan, apakah hukuman mati memang menimbulkan efek
JERA dan KETAKUTAN bagi para pelaku tindak kejahatan? Lalu mengapa dalam
kasus-kasus korupsi yang menimbulkan kerusakan hebat pada lingkungan dan tatanan
sosial TIDAK BERLAKU HUKUMAN MATI ? Saya pikir di sini letak KETIDAKADILAN dan
MEMANG TIDAK ADIL, sebab dianggap kerusakan lingkungan dan tatanan sosial TIDAK
BERARTI, TIDAK MASALAH, dan TIDAK TERKAIT dengan keberlangsungan hidup; padahal
ekosistem yang terganggu sebenarnya SUDAH
TERMASUK kasus "PEMBUNUHAN LINGKUNGAN", seperti kasus Kedung Ombo, kasus
Indorayon, dan kasus Lapindo bisa dikategorikan demikian.

Tapi masalahnya rakyat cuma memakai kacamata tikus sedang pihak berwenang
memakai kacamata kuda, sehingga keadilan di bumi pertiwi lebih cenderung untuk
dominan bagi pihak berwenang, dan rakyat tidak ada apa-apa, sekali pun rakyat
tersebut "ngamuk", dan "marah-marah", seperti dilakukan rakyat NTT, dan rakyat
Bali pada kasus terorisme.

Terlepas dari sana. Kasus Tibo CS hendaknya dapat meningkatkan sensitivitas
dan kepedulian pemerintah dan warga negara terhadap keadilan dan keadaban, jika
memang negara dan bangsa ini hendak dibangun untuk menjadi bangsa yang
bermartabat. Jangan hanya slogan saja menyatakan bermartabat namun pada
prakteknya banyak kasus menunjukkan kebalikannya. Apakah kematian Tibo CS dapat
menghentikan aksi kekerasan di wilayah Poso? Jika nanti aksi kekerasan masih
berlanjut maka pemerintah telah salah mengeksekusi warga negara yang nyatanya
bukan sumber utama alias biang keladi, namun hanya kulitnya.Bagian ini akan
dijawab dalam proses waktu. Katakanlah Tibo CS berkorban demi kedamaian dan
perdamaian di Poso, apakah memang bisa membawa kesadaran rakyat Poso tentang
pentingnya hak tiap warga negara untuk hidup? Lihat saja bagaimana kasus Lombok
dimana sekelompok warga NKRI MENGUSIR warga negara NKRI sendiri? Apakah negara
ini hanya milik mereka? Apakah rasa nasionalisme sudah demikian
dingin membeku dan tidak berarti apa-apa di negara yang didirikan untuk
mencapai cita-cita bersama, menjadi negara yang adil dan maksud (welfare state
and justice state) ?

Rasanya masih banyak bangsa dan negara kita belajar dari nilai-nilai adiluhung
yang sering diceramahkan sejak kecil agar bangsa ini memang benar-benar ramah,
baik, sopan, dan enak tutur sapa; bukan menjadi sarang kemunafikan, sarang
egoisme, sarang primordialisme, bahkan mungkin jadi sarang kapitalisme yang
merusak dan mengguncang peradaban yang ada.

Jika memang semua itu hanya berada dalam angan-angan dan mimpi, maka kerja
keras founding fathers hanya mencapai taraf utopis, dan rasanya mungkin negara
bumi pertiwi perlu setidaknya berganti nama dari Indonesia menjadi NUSANTARA,
jika tidak ingin akan dibubarkan oleh "koloni-koloni" (provinsi-provinsi)nya
karena tidak mengakomodir aspirasi dan kepentingan daerah. Di dalam akses
kepentingan dan tubrukan diantaranya maka perlu sekali untuk bertindak cerdik
seperti ular dan tulus seperti darapati; menjauhkan kekerasan dan menggunakan
kelembutan, menghentikan aksi hukuman mati dan tetap menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan.





Salam Liberal
mms