Tidaklah terlalu berlebihan bila kita mengatakan bahwa setiap orang-orang Islam memiliki kebebasan untuk mengikuti fikihnya sendiri terhadap ajaran syariat Islam. Oleh jarena itu , perbedaan, pluralitas pemahaman, atau bahkan debat terbuka, adalah hal lumrah, biasa dan sama sekali tidak diharamkan dalam dunia fikih.



Seringnya kita mendengar semacam jargon "kewajiban menjalan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya" sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Djakarta atau
"penerapan perda syariat" yang bernuansa Islam akan semakin tampak jelas adanya
sesuatu maksud politis yang dibungkus tersembunyi didalamnya. . Sebab, mereka
yang ingin menerapkan "syariat Islam" ditengah-tengah masyarakat itu
sesungguhnya adalah ingin menerapkan keputusan atau hukum-hukum fikih (tathbîqu
ahkâmil fiqh) yang tak lain hasil ijtihad imam, atau mazhab tertentu dalam
permasalahan tertentu. Bila demikian keadaannya , keputusan atau hukum fikih
mana yang hendak mereka terapkan? Dengan kata lain, pandangan fikih mazhab mana
dan pandangan fikih
imam siapa yang hendak dijadikan sebagai landasan Perda Syariat itu?

Pertanyaan ini selamanya akan tetap menggantung dan pendukung Perda Syariat itu
akan bungkam dan tidak bisa memberikan jawabannya. Ini disebabkan para
pendukung "jargon penerapan syariat Islam" atau "Perda Syariat" itu tidak
memperhatikan dan memahami perbedaan diantara syariat, fikih, dan penerapan
terhadap keputusan fikih. Ada juga sebagian (mungkin) yang bisa memahami
perbedaan ini, namun karena alasan dan kepentingan tertentu, mereka memilih diam
saja , bahkan secara terbuka malah mendukung penuh jargon penerapan syariat
Islam itu.

Oleh karenanya sebaiknyalah , salah satu usaha yang mesti kita lakukan untuk
membendung perda syariat itu adalah mengurai dan membicarakannya secara lebih
mendalam, terbuka dan terinci. Kita betul mengerti dan memahami ajaran-ajaran
syariat Islam dan juga mengenali lebih dekat dunia fikih yang sarat
denganperbedaan pemahaman dan penafsiran itu.

Disadari atau tidak , diakui ataupun tidak diakui namun kita berhadapan dengan
kenyataan bahwa pada kurun ini secara berangsur-angsur tradisi fikih semakin
melemah dalam dunia Islam. Akibatnya, sering kali kita merasa silau ,takut dan
gamang menghadapi keragaman, perbedaan, dan pergulatan pemikiran dalam Islam.
Dan yang terjadi malah sebaliknya, keragaman dan perbedaan sering diakhiri
dengan cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral
dalam, masyarakat pluralisme yang beragam agama dan kepercayaai ini.

Sangat menyedihkan sekali memang, dahulunya ilmu fikih sebagai potret pemahaman
dinamis dan progresif terhadap syariat Islam, kini menjadi macet dan berjalan
ditempat , atau bahkan terancam kepunahan. Fikih yang digunakan saat ini adalah
fikih di masa lalu dan tetap saja pemahamanya tidak berubah , lebih cenderung
dipaksakan katimbang dihayati dan dimengerti. Padahal, kebutuhan dan
kemaslahatan yang ada saat ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan kebutuhan
dan kemaslahatan di masa lalu. Masa sekarang yang kita butuhkan adalah "fikih
kita", bukan "fikih mereka".

Sebenarnya "Fikih kita" bisa dirumuskan dengan merekonstruksi "fikih mereka".
Dengan kata lain, harus ada pembaruan paradigmatik dalam fikih. Setidaknya dalam
dua hal, pertama, pembaruan ushul fikih, atau dasar-dasar fikih. Dalam dunia
fikih, ushul fikih bagaikan "pola pikir" bagi seseorang. Gerak-gerik fikih
sangat ditentukan oleh "pola pikir" ini. Bila pola pikirnya tekstualis, produk
fikihnya pun kurang lebih sama. Dan, itulah yang terjadi dengan fikih Islam
selama ini. Ushul fikih tampak sangat tekstualis, bahkan simplistis.

Salah satu kaidah ushul fikih, contohnya, menyebutkan, setiap perintah berarti
wajib (kullu amrin yaqtadhî al-wujûb). Sedangkan setiap larangan berarti haram
(kullu amrin yaqtadhî at-tahrîm). Padahal, secara logika, secara kebiasaan, atau
bahkan secara agama, perintah tak selamanya bermakna wajib, sebagaimana
larangan tak selamanya bermakna haram. Karena perintah dan larangan sering
dimaksudkan sebagai seruan moral (al-irsyâd, an-nadb, al-ibâhah, dll.).

Bahkan, kalau kita mengacu kepada Alquran, ayat-ayat yang secara spesifik
menghararamkan dan menghalalkan sangatlah sedikit -bila dibandingkan dengan
ayat-ayat yang membicarakan masalah moral dan akhlaq. Karena itulah, teks-teks
yang bersifat anjuran moral seharusnya menjadi batasan dan patokan bagi
teks-teks penghalalan dan pengharaman. Bukan malah sebaliknya!

Kampuang Tongah Dibaruah, 30 Agustus 2006

Wassalam,
H. Nadri Saaduddin
Misi Ahmadina
Jalan Imam Bonjol 12 A
Telp.075292367
Koto nan Ompek
Payakumbuh 26225